Pemerintah Diminta Evaluasi Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Malaysia, Buntut Tewasnya Adelina Lisao

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diminta mengevaluasi kembali kesepakatan hubungan kerja sama terkait ketenagakerjaan dengan Malaysia.

Desakan itu disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Adelina Lisao dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta Selatan, Senin (27/6/2022).

Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes keputusan Mahkamah Malaysia membebaskan Ambika MA Shan, majikan dari tenaga kerja Indonesia (TKI) Adelina Lisao yang tewas di Malaysia.

"Kita perlu mengevaluasi hubungan kerja sama ketenagakerjaan dengan Malaysia," ujar Anis kepada wartawan, Senin.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Demo Kedubes Malaysia Buntut Pembebasan Majikan Pembunuh Adelina Lisao

Menurut Anis, kasus kematian Adelina yang dianiaya majikannya di Malaysia dan keputusan bebas untuk pelaku oleh Mahkamah Malaysia telah melukai hati bangsa Indonesia.

Apalagi, lanjut Anis, Pemerintah Indonesia baru saja menandatangani nota kesepakatan bersama Malaysia terkait perlindungan pekerja migran.

"Justru ini sangat melukai bangsa indonesia karena kita baru saja menandatangani MoU baru dengan malaysia, dengan kesepakatan-kesepakatan baru terkait dengan perlindungan PRT kita di sana," ungkap Anis.

Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Adelina menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sebut Hakim di Malaysia Tak Berpihak pada Pekerja Migran Korban Kekerasan

Sebab, sejumlah bukti-bukti yang dilampirkan dan temuan dalam hasil gelar perkara sudah cukup kuat untuk menjerat Ambika MA Shan dalam kasus tewasnya Adelina.

"Sehingga kami datang untuk melakukan protes dan kecewa pada Malaysia yang memutuskan bebas pada majikan Adelina," kata Anis.