Kompas.com - 28/06/2022, 11:28 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Ihsanuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyatakan kekecewaan karena tuntutan mereka soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum dipenuhi oleh Presiden Joko Widodo dan DPR RI. 

Padahal dalam aksi unjuk rasa sebelumnya yang berlangsung pada 21 Juni lalu, mahasiswa sudah secara tegas mengultimatum Presiden dan DPR untuk membuka draf RKUHP terbaru dan membahas pasal-pasal yang bermasalah. 

Namun hingga batas waktu 7x24 jam terlewati, draf RKUHP belum juga bisa diakses publik. Belum ada pula pernyataan dari Presiden atau pun DPR untuk membahas pasal-pasal yang dianggap bermasalah. 

Baca juga: BEM UI Ultimatum Jokowi dan DPR, Ancam Bikin Demo yang Lebih Besar dari 2019 jika Tuntutan Tak Dipenuhi

Oleh karena itu, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang menyatakan, barisan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil akan turun ke jalan dan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar dari 2019 lalu.

"Berbagai elemen masyarakat sipil akan melangsungkan demonstrasi yang lebih masif daripada penolakan yang terjadi pada tahun 2019" kata Melki kepada Kompas.com, Selasa (28/6/2022).

Aksi turun ke jalan itu akan dimulai hari ini. Barisan Mahasiswa akan melakukan aksi di depan Gedung DPR RI. 

Baca juga: Mahasiswa Demo di Depan Gedung Parlemen Siang Ini, Desak Presiden dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Tuntutan aksi hari ini tetap sama, yakni menuntut atas keterbukaan draf RKUHP, keterlibatan masyarakat yang sejati dalam perancangan RKUHP, serta segera membuang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. 

 

"Kami akan menjemput Ketua DPR RI dan turut meminta Presiden RI untuk memberikan jawaban atas semua tuntutan kami," kata Melki. 

Demo Tolak RKUHP 2019

Pada September 2019, barisan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan untuk memprotes hal serupa, yakni pembahasan RKUHP yang dinilai tak transparan dan banyak pasal bermasalah di dalamnya.

Demonstrasi tak hanya berlangsung di Jakarta, namun juga sejumlah kota besar di wilayah lain.

Aksi demonstrasi yang sempat berujung ricuh saat itu berhasil membuat Presiden Joko Widodo menunda pengesahan RKUHP menjadi undang-undang.

Baca juga: DPR Sepakat Tunda Pengesahan RKUHP dan 4 RUU Lainnya

Jokowi juga saat itu memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RKUHP.

DPR pun menyepakati penundaan pengesahan RKUHP itu.

Belakangan, pembahasan RKUHP kembali dilakukan melalui rapat Komisi III DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 25 Mei 2022.

Namun, pemerintah dan DPR dinilai kembali bersikap tak terbuka dalam pembahasan terbaru kali ini. 

Isu dan Pasal yang Disorot

Adapun sejumlah isu krusial yang disorot BEM UI dalam draf RKUHP terakhir adalah terkait living law, pidana mati, contempt of court, penyerangan harkat dan martabat Presiden, aborsi, hate speech, dan kohabitasi.

BEM UI juga secara khusus menyoroti keberadaan dua pasal, yakni Pasal 273 RKUHP dan Pasal 354 RKUHP.

Pasal 273 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi penyelenggara pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara.

Baca juga: BEM UI Demo di Patung Kuda Protes RKUHP, Ini Pasal yang Disorot

 

Artinya, pasal tersebut menyiratkan bahwa masyarakat memerlukan izin dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum agar terhindar dari ancaman pidana.

Hal ini dinilai bertolak belakang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang hanya mewajibkan pemberitahuan atas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

"Tak hanya itu, Pasal 273 RKUHP pun memuat unsur karet tanpa batasan konkret, yakni “kepentingan umum”, yang rentan disalahgunakan untuk mengekang kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum," kata Melki.

Baca juga: Ketua Komisi III: Kalau RKUHP Ugal-ugalan, Bisa Judicial Review

 

Sementara itu, Pasal 354 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara melalui sarana teknologi informasi.

Selain mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara yang seharusnya dapat dikritik oleh masyarakat, keberadaan Pasal 354 RKUHP sejatinya dinilai akan menimbulkan permasalahan yang signifikan mengingat pasal itu bukan merupakan delik aduan.

"Dengan demikian, siapa pun dapat melaporkan seseorang atas penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara yang beredar di ranah elektronik, di mana hal ini dapat mencederai iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia," kata Melki.

 

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Korsleting, 1 Mobil Terbakar di Tol JORR Cakung

Diduga Korsleting, 1 Mobil Terbakar di Tol JORR Cakung

Megapolitan
Jakarta Miliki Lahan Sempit untuk Bertani, Wagub: Pekarangan Rumah hingga Kafe Bisa Dimanfaatkan

Jakarta Miliki Lahan Sempit untuk Bertani, Wagub: Pekarangan Rumah hingga Kafe Bisa Dimanfaatkan

Megapolitan
Festival Teater Jakarta Kembali Digelar, 15 Pertunjukan Digelar 1-9 Oktober 2022

Festival Teater Jakarta Kembali Digelar, 15 Pertunjukan Digelar 1-9 Oktober 2022

Megapolitan
Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Megapolitan
Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Megapolitan
Petugas Damkar Kena Tipu, Seseorang Laporkan Kebakaran Palsu di Tambora

Petugas Damkar Kena Tipu, Seseorang Laporkan Kebakaran Palsu di Tambora

Megapolitan
Perda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Bapemperda DPRD Depok: Dari Awal Sudah Polemik

Perda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Bapemperda DPRD Depok: Dari Awal Sudah Polemik

Megapolitan
Dapat Dukungan Suara Pemuda Pancasila untuk Pemilu 2024, Anies Baswedan: Saya Tuntaskan Dulu Jakarta

Dapat Dukungan Suara Pemuda Pancasila untuk Pemilu 2024, Anies Baswedan: Saya Tuntaskan Dulu Jakarta

Megapolitan
Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Berharap Bisa Berikan Manfaat untuk Rakyat

Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Berharap Bisa Berikan Manfaat untuk Rakyat

Megapolitan
Japto Perintahkan Anggota Pemuda Pancasila Coblos Anies jika Nyapres 2024

Japto Perintahkan Anggota Pemuda Pancasila Coblos Anies jika Nyapres 2024

Megapolitan
Oven Bengkel Mobil di Jelambar Terbakar, 50 Personel Pemadam Diterjunkan

Oven Bengkel Mobil di Jelambar Terbakar, 50 Personel Pemadam Diterjunkan

Megapolitan
Gubernur Anies Ajukan Diri Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Japto: Itu Permintaan Sendiri...

Gubernur Anies Ajukan Diri Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Japto: Itu Permintaan Sendiri...

Megapolitan
Pengurus Wihara di Kebon Jeruk Mengaku Dipaksa Keluar dengan Kekerasan

Pengurus Wihara di Kebon Jeruk Mengaku Dipaksa Keluar dengan Kekerasan

Megapolitan
Gubernur Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Ormas Pemuda Pancasila

Gubernur Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Ormas Pemuda Pancasila

Megapolitan
Operasi Zebra 2022, Polisi Bakal Tindak Kendaraan 'Pelat Dewa' yang Langgar Lalu Lintas

Operasi Zebra 2022, Polisi Bakal Tindak Kendaraan "Pelat Dewa" yang Langgar Lalu Lintas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.