Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jejak Politik Sunny Tanuwidjaja, Dulu Orang Dekat Ahok, Kini Dukung Anies

Kompas.com - 29/06/2022, 10:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Sunny Tanuwidjaja kembali menjadi perbincangan setelah disebutkan menjadi salah satu orang dekat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Diketahui, dulunya Sunny merupakan orang dekat mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyebut Sunny Tanuwidjaja blak-blakan menyatakan sikapnya mendukung Anies.

"Bro Sunny gentleman mengakui akan men-support Anies dan untuk itu beliau mengundurkan diri," ujar Grace saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: Sunny Bantah Disebut Berkomunikasi Intens dengan Pengembang dan DPRD Terkait Reklamasi

Sikap politik Sunny yang mendukung Anies tentu bersebrangan dengan sikap politik PSI yang menjadi seteru Anies.

Seperti diketahui, Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta hampir selalu mengkritik kebijakan Anies. PSI pun menjadi yang paling gencar mengkritik Anies saat kampanye Pilkada DKI 2017 karena dinilai memanfaatkan isu politik identitas.

Grace pun menjelaskan, Sunny sudah tidak aktif dalam operasional PSI sebagai sekretaris dewan pembina sejak mengundurkan diri setahun yang lalu.

Dia mengaku jarang berkomunikasi dengan Sunny, sehingga tidak tahu aktivitasnya saat ini.

"Sunny mundur atas keinginannya sendiri, karena beliau menyadari akan memilih jalan politik yang berbeda dengan PSI," imbuhnya.

Kini, posisi Sekretaris Dewan Pembina PSI diisi oleh Raja Juli Antoni.

Orang dekat Ahok

Adapun kedekatan Ahok dan Sunny sudah terbangun cukup lama. Ahok mengungkap awal kedekatannya dengan Sunny berawal pada tahun 2009, saat ada salah satu perkumpulan orang Indonesia di Amerika Serikat (AS) yang memintanya datang ke sana.

Baca juga: Sunny Mengaku Tidak Pernah Bicara soal Tambahan Kontribusi dengan Sanusi

Saat itu, Ahok masih menjadi anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar.

"Dia itu diutus oleh organisasi orang Indonesia yang suka membuat acara di Never Day. Tahun 2009 dia minta saya ke Amerika, waktu itu saya nolak karena enggak bisa. Akhirnya 2010 saya berangkat," kata Ahok di Balai Kota, Senin (11/5/2016).

"Sunny saat itu kerja di CSIS bidang politik. Suka mengkaji buku, kami banyak bicara. Jadi teman ngobrol. istilahnya jadi orang bertukar pikiran, perlu analisa, ada berita, memberikan pandangan-pandangan politik," kata Ahok.

 

Menurut Ahok, saat tiba di AS, ia sempat melontarkan keinginannya menjadi Gubernur DKI. Keinginannya itu kemudian mendapat dukungan dari Sunny dan rekan-rekannya di perkumpulan tadi.

Baca juga: Ahok Nilai Sunny Tidak Akan Berani Ganggu Kebijakannya karena Pernah Dimarahi

Setelah itu, kata Ahok, Sunny kemudian memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mendampinginya. Saat itu, selain berstatus sebagai mahasiswa S3 di Northern Illinois University, Sunny sudah tercatat sebagai salah satu peneliti di Central for Strategic and International Studies (CSIS).

"Saya juga senanglah dia bisa bicara soal politik, memang dia sekolah itu. Terus ikut sampai saya jadi wagub. Makanya saya bilang mau dinamai staf khusus susah juga, karena saya gaji dia juga enggak. Dia kerja sama perusahaan lain," ujar Ahok.

Menurut Ahok, Sunny memiliki kemampuan dan analisa politik yang baik. Namun, Ahok mengaku semua kebijakannya tidak bisa disetir oleh siapapun, termasuk oleh Sunny.

Ia menyebut Sunny pernah mencoba mengaturnya, namun Ahok kemudian malah balik memarahinya.

"Kalau loe terlalu dalam ngatur gue ya ayo ribut, pasti gue ribut. Termasuk ngatur gue ke tv. Gue enggak mau diatur. Emang loe pikir gampang ngatur gue," ucap Ahok.

Sunny pun menunjukkan kedekatannya dengan Ahok. Meskipun berstatus sebagai staf ahli Ahok di bidang politik, ia mengaku tidak dibayar.

Baca juga: Ahok: Sunny Justru Maunya Saya Independen

Sementara, staf lainnya yang digaji menerima honor setiap bulan antara Rp 10 juta hingga Rp 20 juta.

Sunny menyatakan tidak dilantik menjadi staf Basuki. Begitu juga dengan staf lainnya. Sebab, berdasarkan aturan, Gubernur DKI Jakarta memang tidak boleh melantik staf ahli.

"Saya menjadi staf Pak Basuki sejak 2012 saat menjadi Wakil Gubernur. Saya juga tidak digaji," kata Sunny saat menjawab pertanyaan hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016).

Akibat kedekatannya dengan Sunny, Ahok sempat dipanggil sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi penyusunan Raperda Reklamasi dengan terdakwa eks anggota DPRD DKI M Sanusi dan mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) Ariesman Widjaja

Sebabnya, Sunny disebut-sebut sebagai penghubung antara para pengembang yang terlibat dalam reklamasi pantai utara Jakarta dengan Ahok.

Terkait hal itu, Sunny pun menjawab pertemuan yang dilakukan Ahok tidak hanya dengan pengembang, tetapi juga dengan semua warga.

"Bukan cuma pengembang, kan biasanya Pak Ahok bisa ketemu mereka sendiri, kadang minta bantu saya jadwalkan," ujar Sunny saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Selain itu, Sunny juga disebut-sebut melakukan komunikasi intens dengan pengembang dan DPRD DKI terkait reklamasi pantai utara Jakarta. Namun, Sunny membantah hal itu.

"Pertama kalau lihat pembahasan raperda yang dilakukan sejak 2014 ya, pembicaraan dua kali saya dengan Pak Sanusi sih saya kira enggak bisa dikategorikan intens," ujar Sunny saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Senin (5/9/2016).

Penulis: Adhyasta Dirgantara, Alsadad Rudi, Abba Gabrilin | Editor: Bagus Santosa, Ana Shofiana Syatiri, Bayu Galih, Sabrina Asril

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com