Satu Keluarga Diusir dari Rusun karena Kasus Buang Bayi, Apa yang Tidak Boleh Dilakukan Penghuni Rusunawa DKI?

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga dari Amran (50) diminta keluar dari Rumah Susun (Rusun) Jatinegara Barat, Jakarta Timur.

Itu terjadi karena putri sulung Amran, MS (19), membuang bayinya di tepi Kali Ciliwung, wilayah Kampung Pulo, Jatinegara, pada 1 Juni 2022.

MS telah ditetapkan menjadi tersangka dan sekarang sedang menunggu proses persidangan.

Amran menolak untuk dipindahkan dari Rusun Jatinegara karena tidak terlibat dalam kasus pembuangan bayi. Kini, Amran dan istrinya sedang merawat bayi itu.

Baca juga: Curahan Hati Warga Rusun Jatinegara Barat, Rawat Cucu yang Sempat Dibuang Anaknya, Kini Hendak Diusir

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Wilayah I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Dwiyanti Chotifah mengatakan, pihaknya meminta keluarga Amran keluar dari rusun mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 Tahun 2014.

Aturan itu tertuang dalam sub bab penertiban, yakni 'Tindakan Pelanggaran Khusus'.

Dalam aturan itu, UPRS akan langsung melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakukan penyegelan serta melakukan pengosongan secara paksa terhadap penghuni.

Lantas, hal apa saja yang tidak boleh dilakukan penghuni agar perjanjian sewa menyewa tidak dibatalkan sewaktu-waktu?

1. Penghuni tidak menghuni unit rusun selama 15 hari kalender berturut-turut tanpa ada pemberitahuan disertai alasan yang jelas secara tertulis kepada UPRS minimal satu hari sebelumnya.
2. Penghuni memindahkan hak sewa kepada pihak lain.
3. Penghuni menyimpan bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lainnya.
4. Unit sewa digunakan sebagai tempat berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, dan perbuatan maksiat.

Baca juga: Sekeluarga Diusir dari Rusun Jatinegara, Wagub DKI: Anaknya Sudah Dihukum, Apa Sekeluarga Harus Terima Hukuman?

Dwiyanti mengatakan, kasus yang menimpa keluarga Amran termasuk poin keempat atau terakhir.

"Jadi di dalam pergub itu ada larangan (penyewa rusun) melakukan perbuatan kriminal seperti memakai atau menggunakan narkoba, atau berbuat maksiat. Itu menjadi dasar kami dalam bekerja," kata Dwiyanti saat dihubungi, Senin (4/7/2022).