Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/07/2022, 08:52 WIB
Sania Mashabi,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pergantian nama 22 jalan di DKI Jakarta terus berlanjut. Beberapa pihak tidak setuju dengan perubahan nama jalan tersebut.

Warga terdampak yang tidak setuju dengan perubahan nama jalan melakukan berbagai cara untuk protes, mulai dari menolak pemberian KTP baru hingga menutupi plang nama jalan baru dengan kertas.

Kebanyakan warga tidak setuju dengan perubahan nama jalan karena mereka merasa tidak dilibatkan oleh pemerintah. Mereka juga enggan mengganti data dokumen-dokumen kependudukan.

Di kawasan Condet, Kramatjati, Jakarta Timur, misalnya, warga menolak Jalan Budaya diganti menjadi Jalan Entong Gendut.

Warga belakangan mengganti sendiri plang nama Jalan Entong Gendut yang sudah terpasang dengan plang nama Jalan Budaya.

Baca juga: Politisi PDI-P Minta Pergantian 22 Nama Jalan di Jakarta Kembali Dipertimbangkan

Sementara, di Tanah Tinggi, Johar Baru, sejumlah warga juga menolak perubahan nama Jalan Tanah Tinggi I gang 5 menjadi Jalan A. Hamid Arief.

Penolakan itu diekspresikan dengan menolak langsung Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru yang diserahkan Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

Di Cikini, Jakarta Pusat, warga juga menolak perubahan nama Jalan Cikini VII menjadi Jalan Tino Sidin. Menurut warga setempat, penggantian nama jalan itu hanya akan menyulitkan mereka.

Minta dipertimbangkan kembali

Mendengar banyaknya penolakan tersebut, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Rasyidi meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mempertimbangkan kembali penggantian nama 22 jalan tersebut.

"Saya pikir melalui pimpinan DPRD DKI untuk menyampaikan pada gubernur dan wakil gubernur supaya ditinjau ulang," kata Rasyidi saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Baca juga: Ragam Cara Warga DKI Protes Perubahan Nama Jalan: Tolak KTP Baru hingga Tutupi Plang dengan Kertas

Rasyidi menilai penggantian nama jalan akan menyulitkan masyarakat karena harus mengganti data kependudukan.

Ditambah lagi, mereka harus mengeluarkan uang dan meluangkan waktu untuk mengurus data dokumen kependudukan tersebut.

"Dan ini akan memberikan satu biaya kepada masyarakat kemudian juga waktu," ujarnya.

Rasyidi pun menyarankan agar pemberian nama jalan yang diinginkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diterapkan pada jalan yang baru dibangun saja.

"Daripada kita membuat yang baru, yang lama kita ubah," ucap dia.

Baca juga: Sempat Tolak Perubahan Nama Jalan, Warga Tanah Tinggi: Sudah Ditetapkan, Saya Hanya Bisa Pasrah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Megapolitan
KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

Megapolitan
15 Remaja di Depok Gagal Tawuran, Langsung Dibawa ke Kantor Polisi

15 Remaja di Depok Gagal Tawuran, Langsung Dibawa ke Kantor Polisi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Ponsel Jemaah Sering Ketinggalan, Marbut Masjid Al Jabr: Kalau Saya yang Temukan, Pasti Aman

Ponsel Jemaah Sering Ketinggalan, Marbut Masjid Al Jabr: Kalau Saya yang Temukan, Pasti Aman

Megapolitan
Polisi Tangkap Pasutri di Tangerang yang Tawarkan Prostitusi Anak secara 'Online'

Polisi Tangkap Pasutri di Tangerang yang Tawarkan Prostitusi Anak secara "Online"

Megapolitan
F-Gerindra DKI Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis dan Pertahankan KJMU

F-Gerindra DKI Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis dan Pertahankan KJMU

Megapolitan
Pengedar Gagal Selundupkan Narkoba di PN Depok karena Ketahuan Petugas

Pengedar Gagal Selundupkan Narkoba di PN Depok karena Ketahuan Petugas

Megapolitan
Polisi Kerahkan 3.355 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU RI

Polisi Kerahkan 3.355 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU RI

Megapolitan
Pengadilan Sita Narkoba yang Diselundupkan Ahmad Syahroni ke PN Depok Pakai Nasi dan Gorengan

Pengadilan Sita Narkoba yang Diselundupkan Ahmad Syahroni ke PN Depok Pakai Nasi dan Gorengan

Megapolitan
Pencuri Brankas Rumah di Ciracas Tersenyum Usai Beraksi, Terekam CCTV

Pencuri Brankas Rumah di Ciracas Tersenyum Usai Beraksi, Terekam CCTV

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Yogyakarta untuk Mudik Lebaran 2024

Tarif Tol Jakarta-Yogyakarta untuk Mudik Lebaran 2024

Megapolitan
Geledah Klinik Dokter Gadungan di Bekasi, Polisi Sita Jas Dokter dan Obat-obatan

Geledah Klinik Dokter Gadungan di Bekasi, Polisi Sita Jas Dokter dan Obat-obatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com