Kompas.com - 07/07/2022, 12:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi izin organisasi non profit Aksi Cepat Tanggap (ACT) setelah muncul dugaan penyelewengan donasi dana umat.

"Sedang proses evaluasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguschandra, dikutip dari Antara, Kamis (7/7/2022).

Adapun SKPD yang sedang memproses evaluasi izin ACT salah satunya dari Dinas Sosial DKI Jakarta.

Baca juga: Bareskrim Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana di ACT

Benni tidak mengungkapkan lebih lanjut kapan hasil evaluasi perizinan ACT akan diungkapkan ke publik.

Berdasarkan laman ACT, Yayasan Aksi Cepat Tanggap memiliki izin kegiatan beroperasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 155/F.3/31.74.04.1003/-1.848/e/2019 yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.

"Izin diterbitkan oleh PTSP berupa tanda daftar yayasan sosial dan izin kegiatan yayasan," tutur Benni.

ACT juga memiliki izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum dan nomor 241/HUK-UND/2020 untuk kategori Bencana.

Izin itu diperbaharui setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Sosial telah mencabut izin PUB tersebut pada Selasa kemarin.

Baca juga: Densus 88 Dalami Temuan Aliran Dana ACT ke Anggota Al-Qaeda

"Jadi alasan kami mencabut (izin), dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial, sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi di Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Swasta Perlu Dioptimalkan untuk Atasi Keterbatasan Daya Tampung Sekolah Negeri

Swasta Perlu Dioptimalkan untuk Atasi Keterbatasan Daya Tampung Sekolah Negeri

Megapolitan
Disperindag Tangsel Gelar Operasi Pasar di 7 Kecamatan, Ada Minyak Goreng hingga Telur Murah

Disperindag Tangsel Gelar Operasi Pasar di 7 Kecamatan, Ada Minyak Goreng hingga Telur Murah

Megapolitan
Korban Kebakaran di Menteng Terima Bantuan Mesin Genset untuk Memudahkan Aktivitas Sehari-hari

Korban Kebakaran di Menteng Terima Bantuan Mesin Genset untuk Memudahkan Aktivitas Sehari-hari

Megapolitan
Soal Instruksi Kendaraan Dinas Pakai Mobil Listrik, Sekda DKI: Kami Modifikasi atau Beli Baru, Tergantung 'Budget'

Soal Instruksi Kendaraan Dinas Pakai Mobil Listrik, Sekda DKI: Kami Modifikasi atau Beli Baru, Tergantung "Budget"

Megapolitan
Renovasi 4 Sekolah Rendah Emisi di Jakarta Telan Rp 126 Miliar, tapi Dikeluhkan Siswa

Renovasi 4 Sekolah Rendah Emisi di Jakarta Telan Rp 126 Miliar, tapi Dikeluhkan Siswa

Megapolitan
Terkena Pungli di Samsat Polres Jaksel, Soleh Solihun Mengaku Tak Tahu Cek Fisik Kendaraan Gratis

Terkena Pungli di Samsat Polres Jaksel, Soleh Solihun Mengaku Tak Tahu Cek Fisik Kendaraan Gratis

Megapolitan
Kasus Penganiayaan Mahasiswi oleh Istri Pengemudi Ojol di Bintaro Berakhir Damai

Kasus Penganiayaan Mahasiswi oleh Istri Pengemudi Ojol di Bintaro Berakhir Damai

Megapolitan
Kemitraan Pemprov-Swasta Diperlukan untuk Atasi Keterbatasan Daya Tampung Sekolah Negeri

Kemitraan Pemprov-Swasta Diperlukan untuk Atasi Keterbatasan Daya Tampung Sekolah Negeri

Megapolitan
Indra Kenz Klaim Tak Tahu-menahu Mekanisme Pembagian Hasil untuk Afiliator Binomo

Indra Kenz Klaim Tak Tahu-menahu Mekanisme Pembagian Hasil untuk Afiliator Binomo

Megapolitan
Ini Alasan Polisi Pecat Petugas Samsat yang Minta Uang Rp 30.000 ke Soleh Solihun Saat Perpanjang STNK

Ini Alasan Polisi Pecat Petugas Samsat yang Minta Uang Rp 30.000 ke Soleh Solihun Saat Perpanjang STNK

Megapolitan
Buntut Soleh Solihun Kena Pungli, Samsat Polres Jaksel Pasang Banner Cek Fisik Kendaraan Gratis

Buntut Soleh Solihun Kena Pungli, Samsat Polres Jaksel Pasang Banner Cek Fisik Kendaraan Gratis

Megapolitan
Target Rumah DP Rp 0 Turun dari 232.214 ke 9.081 Unit, Sekda DKI: Itu Rasional...

Target Rumah DP Rp 0 Turun dari 232.214 ke 9.081 Unit, Sekda DKI: Itu Rasional...

Megapolitan
Ridwan Kamil Jenguk Warga Depok yang Sakit, Beri Rp 10 Juta untuk Berobat dan Sembako

Ridwan Kamil Jenguk Warga Depok yang Sakit, Beri Rp 10 Juta untuk Berobat dan Sembako

Megapolitan
Harga Revvo 89 di SPBU Vivo Naik Lagi, Pengguna Kendaraan Bingung dan Kaget

Harga Revvo 89 di SPBU Vivo Naik Lagi, Pengguna Kendaraan Bingung dan Kaget

Megapolitan
Benda Diduga Granat Asap Meledak di Cilincing, Seorang Warga Terluka

Benda Diduga Granat Asap Meledak di Cilincing, Seorang Warga Terluka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.