Naik Terlalu Tinggi, Anies Baswedan Turunkan NJOP di Kepulauan Seribu

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut telah menurunkan nilai jual objek pajak (NJOP) di Kepulauan Seribu.

Hal itu diungkap oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaedi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7/2022).

NJOP diturunkan usai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu bersurat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal NJOP di Kepulauan Seribu.

Baca juga: 16 Pihak di Kepulauan Seribu Belum Serahkan Kewajiban Sebagai Pemegang SIPPT, Bupati: Sudah Bertahun-tahun

"Pertama, kami bersurat ke Pak Gubernur (Anies) bagaimana pulau tersebut kami turunkan NJOP-nya," ungkap Junaedi.

"Alhamdulillah beliau menyetujui penurunan-penurunan dari pada NJOP pulau," sambung dia.

Namun, Junaedi belum mengungkapkan nilai NJOP yang diturunkan.

Penurunan itu diajukan karena NJOP di Kepulauan Seribu naik 1.000 persen sejak 2016.

Akibatnya, sebanyak 16 pihak belum menyerahkan kewajiban masing-masing sebagai pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Baca juga: Bupati Kepulauan Seribu: Pulau Panjang Lebih Murah Dicapai dengan Helikopter Ketimbang Kapal

Junaedi menyatakan, mereka belum menyerahkan 40 persen lahan masing-masing kepada Pemkab Kepulauan Seribu.

Sebelum diserahkan, belasan pihak itu wajib membuat sertifikat atas seluruh lahan masing-masing.

Kenaikan NJOP hingga 1.000 persen itu lah yang menyebabkan ke-16 pihak tersebut masih belum menyerahkan 40 persen lahan masing-masing.

"Sebelum diserahkan ke pemerintah daerah yang 40 persen, semua luasan (lahan) itu harus disertifikatkan," ujar Junaedi.

"Sementara, NJOP-nya kemarin hampir 1.000 persen naiknya. Ketika mau memproses, mahal dalam biaya penyertifikatan," sambung dia.

Baca juga: Bupati Kepulauan Seribu Jelaskan Fungsi Helipad di Pulau Panjang Selama Ini...

Selain menurunkan NJOP, Pemkab Kepulauan Seribu menginginkan agar ke-16 pihak itu bisa membuat sertifikat atas 40 persen lahan masing-masing terlebih dahulu.

Permintaan itu ia tujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Saya menginginkan bagaimana yang 40 persen dulu disertifikatkan, jangan seluruhnya. Itu yang saya harapkan ke bpn, untuk percepatan," ucap Junaedi.

Dengan penurunan NJOP, ia berharap 16 pihak itu bisa segera membangun pulau yang mereka miliki masing-masing.

Pembangunan itu diharapkan bisa menyerap tenaga kerja.

Baca juga: Pelajar di Bekasi Bisa Dapat Subsidi Sekolah Gratis di SMP Swasta

"Saat ini alhamdulillah ada penurunan NJOP. Harapannya mereka (16 pihak) bisa membangun (pulaunya). Dari memangun pulau, mereka kan menyerap tenaga kerja, ada yang bekerja di pulau-pulau itu," tutur Junaedi.