Pemisahan Tempat Duduk Penumpang Dinilai Tak Efektif Atasi Pelecehan Seksual

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan soal pemisahan tempat duduk penumpang laki-laki dan perempuan di angkutan kota (angkot) dinilai tidak efektif dalam mengatasi pelecehan seksual.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari mengatakan, kebijakan itu hanya menjadi solusi jangka pendek.

"Kebijakan tersebut tidak efektif, hanya sebagai solusi jangka pendek dan tidak berkepanjangan," kata Eneng, melalui keterangan tertulis, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Dishub DKI Terapkan Sanksi jika Pemisahan Tempat Duduk Penumpang Angkot Tak Dipatuhi

"Belum lagi Dinas Perhubungan tidak memikirkan ruang angkot yang sempit untuk membagi hal tersebut, berbeda dengan Transjakarta atau commuter line yang memiliki ruang luas," ujar dia.

Eneng mengatakan, persoalan kebijakan itu tidak hanya pada implementasi, tetapi juga terkait pengawasan.

Menurut dia, seharusnya pemerintah bersama pemangku kepentingan seperti Komnas HAM, Komnas Anak, dan Komnas Perempuan duduk bersama untuk membahas strategi jangka panjang.

"Agar tidak lagi terjadi pelecehan di transportasi umum, terutama angkot," ungkapnya.

Eneng menuturkan, pemerintah juga perlu merumuskan sistem untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan warga saat berada dalam transportasi umum.

"Aparat penegak hukum juga diminta untuk memberi hukuman seberat-beratnya pada pelaku pelecehan atau kekerasan seksual sesuai dengan undang-undang yang berlaku," ucap dia.

Sebelumnya, Dishub DKI mewacanakan pemisahan tempat duduk penumpang laki-laki dan perempuan di angkot. Kepala Dishub DKI Syafrin Lupito mengatakan, hal itu bertujuan untuk mencegah pelecehan seksual.