Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Wali Kota Bantah "Citayam Fashion Week" Muncul karena Ruang Publik di Depok Tak Memadai

Kompas.com - 14/07/2022, 15:45 WIB
M Chaerul Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono membantah anggapan bahwa fenomena Citayam Fashion Week muncul karena tidak ada fasilitas ruang publik yang memadai di Depok.

Citayam Fashion Week merupakan istilah yang diberikan warganet kepada sekelompok remaja dari daerah Citayam (Depok), Bojonggede (Bogor), Tangerang dan Bekasi, yang sekadar nongkrong di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

"Di sini sudah memadai, ada alun-alun. Kalau lihat alun-alun se-Indonesia, paling keren ada di Depok," ujar Imam, saat ditemui di Depok, Kamis (14/7/2022).

Baca juga: Citayam Fashion Week: Bergayalah maka Kamu Ada

Dikutip dari Kompas.id, perbandingan antara tata ruang Kota Depok dan DKI Jakarta dalam merespons Citayam Fashion Week menjadi perbincangan warganet di Twitter.

Salah satu pengguna Twitter menilai bahwa fenomena tersebut menjadi bukti Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Pemkot Bogor gagal dalam menyediakan sarana ruang publik yang murah dan nyaman untuk masyarakat.

Namun, Imam menampik pandangan tersebut. Menurut dia, para remaja itu datang ke kawasan Sudirman bukan karena fasilitas ruang publik di Depok kurang memadai.

"Kalau alun-alun yang di tengah kota ada pohon, tempat duduk. Kalau di sini (Alun-Alun Kota Depok) ada tempat duduk-duduknya, olahraga, macam-macamlah, makanya paling keren di Depok," kata dia.

Di sisi lain, Imam berpandangan, Citayam Fashion Week merupakan tanda-tanda bahwa wilayah penyangga ibu kota ingin bergabung dengan DKI Jakarta.

Ia juga beralasan, daerah Bogor, Depok, dan Bekasi memiliki kultur yang sama, salah satunya bahasa Betawi.

"Karena dari sisi budaya, bahasa Betawi, wilayahnya berdekatan dengan Jakarta," ujar Imam.

Baca juga: Satpol PP Tempatkan Posko Penjagaan di Dukuh Atas Seiring Ramainya Remaja Citayam yang Nongkrong

Sebelumnya hal senada diungkapkan oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris. Ia ingin Kota Depok bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta menyusul perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Idris dalam webina Masa Depan Jakarta, Pemindahan Ibu Kota dan Tinjauan Dalam Perspektif Pemda se-Jabodetabek, yang digelar Warta Kota.

Menurut Idris, meleburnya Depok dengan Jakarta akan membuat tata kelola pemerintahan lebih efektif. Jika Depok dan Jakarta menyatu, maka tidak akan ada lagi pilkada untuk wilayah Depok. Jabatan wali kota akan dipilih langsung oleh gubernur.

"Pemilihan langsung secara politik hanya untuk gubernur, dan untuk wali kotanya adalah sebuah jabatan karier, ini lebih efektif," kata Idris, dilansir dari Warta Kota, Rabu (25/5/2022).

"Karena praktik pemerintahan daerah DKI Jakarta telah menghadirkan pemerintahan yang efektif, demokratis, dan efisien," sambungnya.

Saat ini Depok masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Padahal, kata Idris, secara geografis, budaya, dan bahasa, Depok miliki lebih banyak kesamaan dengan Jakarta.

"Saya setuju bila Depok digabung ke Jakarta, dari segi budaya dan bahasa juga lebih dekat," ujarnya.

Baca juga: Wali Kota Idris Ingin Depok Gabung Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com