Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Depok Kembali Gaungkan Wacana Depok Gabung Jakarta

Kompas.com - 15/07/2022, 06:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Editor

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok, Mohammad Idris, kembali menggaungkan wacana Depok bergabung menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta.

Melalui rilis videonya, Idris mengatakan bahwa ide penggabungan kota-kota penyangga DKI Jakarta ini sudah lama adanya. Bahkan kata dia, ide tersebut sudah muncul sejak zaman Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

“Sebenarnya ide penggabungan kota-kota penyangga dari Ibu Kota Jakarta ini kan sudah lama, sudah dari zaman Gubernur Sutiyoso. Bahkan dulu mempunyai ide gagasan dulu kalau enggak salah namanya megapolitan,” kata Idris, dikutip dari Tribunjakarta.com, Kamis (14/7/2022).

Baca juga: Wakil Wali Kota Bantah Citayam Fashion Week Muncul karena Ruang Publik di Depok Tak Memadai

“Selanjutnya juga kan Pak Ryaas Rasyid beliau pakar pemerintahan juga otonomi daerah, ini jangan sampai menjadi sandungan besar dalam pembangunan daerah-daerah wilayah dengan sistem otonomi daerah. Makanya bagus kalau ada ide megapolitan tersebut,” lanjut dia.

Idris mengatakan, selama 15 tahun berkecimpung di pemerintahan, sejumlah persoalan konvensional di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) seperti macet dan banjir banyak yang tak selesai hingga saat ini. 

Oleh karena itu menurut Idris, dibutuhkan integrasi dalam menyelesaikan permasalahan di Jabodetabek.

Sedianya sudah dibentuk Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) yang menjadi wadah integrasi antara Jakarta dan kota-kota penyangganya. BKSP kini diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kendati wadah kolaborasi yang mana BKSP itu sudah ada, namun Idris mengatakan efektivitasnya masih rendah bahkan dibawah 20 persen.

Baca juga: Soal Tumpukan Sampah di Kali Licin, DLHK Depok: Harus Pasang Jaring Biar Tahu dari Mana Sampahnya

“Nah ini sebenarnya wadahnya sudah ada, sistem sudah, tapi efektivitasnya ini mohon maaf, paling enggak lebih dari 20 persen ya," ujar Idris.

Lebih lanjut, Idris berujar bahwa kepentingan partai politik menjadi faktor persoalan konvensional yang tak kunjung rampung ini.

Bahkan, Idris menyebut acap kali terjadi kesalahpahaman akibat persoalan konvensional ini yang berujung pada saling menyalahkan di antara kepala daerah.

“Bahkan maaf kadang sampai ke saling menyalahi, wah ini banjir karena Depok, tapi Depok bilang banjir karena Bogor. Bogor bilang enggak karena memang di hulunya seperti itu. Nah ini bisa selesai menurut saya itu tadi, kalau memang disatukan,” kata Idris.

Menurut Idris, segala persoalan konvensional ini bisa diselesaikan dalam satu komando.

“Persoalan-persoalan bisa diselesaikan kalau dalam satu komando, ini pemikiran saya ya. Kalau sekarang kan lima komando ya. Misalnya pak Gubernur DKI mau gini, tapi saya Bekasi kan gak boleh dong melampaui batas kewenangan gubernur saya," ujar Idris.

"Gubernur saya kan Jawa Barat. Kami mau kerja sama segala macam harus ngomong dulu segala macam. Permasalahan birokrasi yang kadang-kadang menyulitkan kita,” lanjut Idris.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Depok Mau Gabung Jakarta, Wali Kota Idris Singgung Persoalan Konvensional yang Tak Kunjung Rampung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Melonjak, Pasien DBD di Jakbar Tembus 1.124 pada April 2024

Melonjak, Pasien DBD di Jakbar Tembus 1.124 pada April 2024

Megapolitan
JPO Cilincing yang Hancur Ditabrak Kontainer Diperbaiki, Biaya Ditanggung Perusahaan Truk

JPO Cilincing yang Hancur Ditabrak Kontainer Diperbaiki, Biaya Ditanggung Perusahaan Truk

Megapolitan
Polisi Usut Penyebab Remaja di Cengkareng Gantung Diri

Polisi Usut Penyebab Remaja di Cengkareng Gantung Diri

Megapolitan
Dari 7 Jenazah Korban Kebakaran Mampang, 2 di Antaranya Anak Laki-laki

Dari 7 Jenazah Korban Kebakaran Mampang, 2 di Antaranya Anak Laki-laki

Megapolitan
Isak Tangis Iringi Pengantaran 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' ke RS Polri

Isak Tangis Iringi Pengantaran 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" ke RS Polri

Megapolitan
Kebakaran Toko Bingkai Saudara Frame Padam, Arus Lalin Jalan Mampang Prapatan Kembali Normal

Kebakaran Toko Bingkai Saudara Frame Padam, Arus Lalin Jalan Mampang Prapatan Kembali Normal

Megapolitan
Sebelum Toko 'Saudara Frame' Terbakar, Ada Percikan Api Saat Pemotongan Kayu

Sebelum Toko "Saudara Frame" Terbakar, Ada Percikan Api Saat Pemotongan Kayu

Megapolitan
Kondisi Karyawan Selamat dari Kebakaran Saudara Frame, Salah Satunya Luka Bakar Hampir di Sekujur Tubuh

Kondisi Karyawan Selamat dari Kebakaran Saudara Frame, Salah Satunya Luka Bakar Hampir di Sekujur Tubuh

Megapolitan
Polisi: Ada Luka di Dada dan Cekikan di Leher Jasad Perempuan di Pulau Pari

Polisi: Ada Luka di Dada dan Cekikan di Leher Jasad Perempuan di Pulau Pari

Megapolitan
144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan, Terbanyak di Jaktim

144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan, Terbanyak di Jaktim

Megapolitan
Wanita Ditemukan Tewas di Dermaga Pulau Pari, Polisi Periksa 3 Teman Dekat Korban

Wanita Ditemukan Tewas di Dermaga Pulau Pari, Polisi Periksa 3 Teman Dekat Korban

Megapolitan
Cerita Warga Habiskan Uang Jutaan Rupiah untuk Bagi-bagi THR di Hari Lebaran

Cerita Warga Habiskan Uang Jutaan Rupiah untuk Bagi-bagi THR di Hari Lebaran

Megapolitan
Anggota DPRD Pertanyakan Besaran Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Anggota DPRD Pertanyakan Besaran Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Tewas Terjebak Kebakaran, Keluarga Pemilik 'Saudara Frame' Tinggal di Lantai Tiga Toko

Tewas Terjebak Kebakaran, Keluarga Pemilik "Saudara Frame" Tinggal di Lantai Tiga Toko

Megapolitan
Kadis Dukcapil: 92.432 NIK Warga Jakarta Bakal Dinonaktifkan Awal Pekan Depan

Kadis Dukcapil: 92.432 NIK Warga Jakarta Bakal Dinonaktifkan Awal Pekan Depan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com