Progres Penyesuaian Data Dokumen Kependudukan di Jaktim akibat Perubahan Nama Jalan Baru 77 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Progres penyesuaian dokumen kependudukan milik warga terdampak perubahan nama jalan cenderung lambat di wilayah Jakarta Timur.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengganti 22 nama jalan di Ibu Kota dengan nama tokoh Betawi.

Akibatnya, warga harus mengganti data alamat di dokumen kependudukan mereka, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin berujar, baru 77,66 persen KTP yang disesuaikan di Jakarta Timur hingga Jumat (15/7/2022).

"Target warga yang mencetak KTP di Jakarta Timur sebanyak 1.817 (orang)," paparnya melalui pesan singkat, Jumat.

Baca juga: Wali Kota Depok Usul Jabodetabek Digabung Jadi Jakarta Raya, Ini Penjelasannya

Sementara itu, progres penyesuaian KK di Jakarta Timur telah rampung. Menurut Budi, terdapat total 863 KK di Jakarta Timur yang telah disesuaikan.

Di Jakarta Selatan, proses penyesuaian KTP sudah mencapai 98,54 persen, atau 609 dari 618 orang.

"Penyesuaian KK di Jakarta Selatan sudah 336 KK, dari target 306 KK yang disesuaikan," ucapnya.

Berdasarkan data Disdukcapil, penyesuaian KK dan KTP di wilayah selain Jakarta Timur dan Jakarta Selatan di Ibu Kota sudah memenuhi atau bahkan melebihi target.

Adapun total jumlah KTP milik warga Ibu Kota yang sudah terproses atau disesuaikan sebanyak 2.905 orang atau 99,86 persen hingga Jumat ini.

"Jumlah target cetak KTP (warga yang terdampak perubahan nama jalan) 2.909," paparnya.

Baca juga: [POPULER JABODETABEK] Istri Kadiv Propam Beri Kesaksian soal Pelecehan | Misteri CCTV di Rumah Irjen Ferdy Sambo

Sementara itu, lanjut Budi, total jumlah KK milik warga yang sudah terproses atau berganti sebanyak 1.699 KK.

Di sisi lain, Disdukcapil DKI Jakarta hanya menargetkan 1.358 KK yang disesuaikan.

Menurut Budi, jumlah KK yang tercetak lebih banyak dari pada jumlah target lantaran terdapat wilayah yang sebelumnya tak memiliki nama jalan.

Lalu, dengan adanya program 22 nama jalan baru tersebut, warga meminta untuk dibuatkan KK.

Hal itu, kata dia, terjadi salah satunya di Kabupaten Kepulauan Seribu.

"Karena di lapangan seperti di Pulau Seribu sebelumnya tidak ada nama jalan, setelah ada nama jalan, mereka meminta ditambahkan (membuat KK)," ungkap Budi.

Baca juga: Kondisi Terkini Istri Kadiv Propam, Sudah Bisa Beri Kesaksian soal Pelecehan, tapi Masih Belum Stabil

Alasan lainnya, menurut dia, yakni karena terdapat warga yang sebelumnya belum masuk data Disdukcapil DKI.

Warga yang baru pindah di salah satu dari 22 nama jalan yang diubah lantas membuat KK baru.

Budi melanjutkan, terdapat pula warga yang memperbaharui KK mereka lantaran berumah tangga.

"Selain itu, saat di lapangan ternyata ada penambahan karena ada masyrakat yang baru pindah, belum masuk data. Ada yg mengupdate KK karena berumah tangga," tutur dia.