Epidemiolog Ingatkan Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Anggap Remeh Lonjakan Kasus Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar tidak menganggap remeh lonjakan kasus Covid-19 kali ini.

Ia mengatakan, pengabaian pada lonjakan kasus bisa membuat jumlahnya terus meningkat hingga tak terkendali. Hal itu akan menjadi sebuah kemunduran bagi Indonesia yang kini sedang berada di masa transisi.

"Jangan sampai akhirnya karena pengabaian menganggap remeh itu, melahirkan varian baru. Dan itu bisa merubah situasi. Yang tadinya bisa mengarah ke akhir pandemi, kita bisa mundur kalau kita abai," kata Dicky saat dihubungi Jumat (15/7/2022).

Baca juga: UPDATE 15 Juli 2022: Kasus Baru Covid-19 Capai 3.331

"Covid merupakan wabah menular yang mengakibatkan kematian. Semua harus ingat. Jangan sampai menangani Covid tidak serius," tutur dia.

Karena itu, ia meminta pemerintah menjalankan strategi komunikasi risiko yang tepat sehingga masyarakat tak abai terhadap protokol kesehatan.

Ia meminta pemerintah konsisten dalam mengkomunikasikan kepada publik bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir dan membutuhkan kerja sama dari masyarakat untuk mengenakan masker dan menjalankan protokol kesehatan.

"Strategi komunikasi risiko ini dalam beragam wabah dan situasi krisis menjadi penetu vital keberhasilan program pemerintah. Sebagus apapun program pemerintah kalau tidak didukung masyarakat itu tidak akan berhasil," ujar Dicky.

Baca juga: Pemerintah Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Kepulangan Jemaah Haji

Sebelumnya diberitakan pemerintah kembali mengumumkan adanya penambahan kasus harian Covid-19. Per Jumat (15/7/2022) pukul 12.00 WIB, kasus Covid-19 bertambah 3.331 kasus dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 6.127.084, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

DKI Jakarta menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak, yaitu 1.613 kasus. Kemudian diikuti Jawa Barat 660 kasus, Banten 460 kasus, Jawa Timur 194 kasus, dan Bali 120 kasus.