Manuver Wali Kota Depok Ingin Gabung ke Jakarta, Berujung Teguran dari Wagub Jawa Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris ingin daerahnya lepas dari Jawa Barat dan bergabung dengan Jakarta Raya. 

Idris bahkan mengusulkan daerah-daerah penyangga DKI Jakarta lain seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi juga digabungkan dengan ibu kota untuk menjadi Jakarta Raya.

Manuver Idris itu rupanya membuat Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum geram hingga melayangkan teguran ke Idris.

Alasan Idris Ingin Depok Gabung Jakarta

Wali Kota Depok Mohammad Idris memang sudah berulangkali menyatakan keinginan agar Depok bergabung ke Jakarta dan baru-baru ini ia pun kembali melontarkan ide itu.

Melalui rilis videonya, Idris mengatakan bahwa ide penggabungan kota-kota penyangga DKI Jakarta ini sudah lama adanya.

Bahkan kata dia, ide tersebut sudah muncul sejak zaman Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

“Sebenarnya ide penggabungan kota-kota penyangga dari Ibu Kota Jakarta ini kan sudah lama, sudah dari zaman Gubernur Sutiyoso. Bahkan dulu mempunyai ide gagasan dulu kalau enggak salah namanya megapolitan,” kata Idris, Kamis (14/7/2022).

Baca juga: Wali Kota Depok Kembali Gaungkan Wacana Depok Gabung Jakarta

“Selanjutnya juga kan Pak Ryaas Rasyid beliau pakar pemerintahan juga otonomi daerah, ini jangan sampai menjadi sandungan besar dalam pembangunan daerah-daerah wilayah dengan sistem otonomi daerah. Makanya bagus kalau ada ide megapolitan tersebut,” lanjut dia.

Idris mengatakan, selama 15 tahun berkecimpung di pemerintahan, sejumlah persoalan konvensional di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) seperti macet dan banjir banyak yang tak selesai hingga saat ini.

Oleh karena itu menurut Idris, dibutuhkan integrasi dalam menyelesaikan permasalahan di Jabodetabek.

Sedianya sudah dibentuk Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) yang menjadi wadah integrasi antara Jakarta dan kota-kota penyangganya. BKSP kini diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kendati wadah kolaborasi BKSP itu sudah ada, namun Idris menyebut efektivitasnya masih rendah, bahkan di bawah 20 persen.

“Nah ini sebenarnya wadahnya sudah ada, sistem sudah, tapi efektivitasnya ini mohon maaf, paling enggak lebih dari 20 persen ya," ujar Idris.

Baca juga: Remaja Citayam Nongkrong di Dukuh Atas, Wakil Wali Kota Depok: Alun-alun Depok Paling Keren Se-Indonesia

Lebih lanjut, Idris berujar bahwa kepentingan partai politik menjadi faktor persoalan konvensional yang tak kunjung rampung ini.

Bahkan, Idris menyebut acap kali terjadi kesalahpahaman akibat persoalan konvensional ini yang berujung pada saling menyalahkan di antara kepala daerah.