Manuver Wali Kota Depok Ingin Gabung ke Jakarta, Berujung Teguran dari Wagub Jawa Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris ingin daerahnya lepas dari Jawa Barat dan bergabung dengan Jakarta Raya. 

Idris bahkan mengusulkan daerah-daerah penyangga DKI Jakarta lain seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi juga digabungkan dengan ibu kota untuk menjadi Jakarta Raya.

Manuver Idris itu rupanya membuat Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum geram hingga melayangkan teguran ke Idris.

Alasan Idris Ingin Depok Gabung Jakarta

Wali Kota Depok Mohammad Idris memang sudah berulangkali menyatakan keinginan agar Depok bergabung ke Jakarta dan baru-baru ini ia pun kembali melontarkan ide itu.

Melalui rilis videonya, Idris mengatakan bahwa ide penggabungan kota-kota penyangga DKI Jakarta ini sudah lama adanya.

Bahkan kata dia, ide tersebut sudah muncul sejak zaman Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

“Sebenarnya ide penggabungan kota-kota penyangga dari Ibu Kota Jakarta ini kan sudah lama, sudah dari zaman Gubernur Sutiyoso. Bahkan dulu mempunyai ide gagasan dulu kalau enggak salah namanya megapolitan,” kata Idris, Kamis (14/7/2022).

Baca juga: Wali Kota Depok Kembali Gaungkan Wacana Depok Gabung Jakarta

“Selanjutnya juga kan Pak Ryaas Rasyid beliau pakar pemerintahan juga otonomi daerah, ini jangan sampai menjadi sandungan besar dalam pembangunan daerah-daerah wilayah dengan sistem otonomi daerah. Makanya bagus kalau ada ide megapolitan tersebut,” lanjut dia.

Idris mengatakan, selama 15 tahun berkecimpung di pemerintahan, sejumlah persoalan konvensional di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) seperti macet dan banjir banyak yang tak selesai hingga saat ini.

Oleh karena itu menurut Idris, dibutuhkan integrasi dalam menyelesaikan permasalahan di Jabodetabek.

Sedianya sudah dibentuk Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) yang menjadi wadah integrasi antara Jakarta dan kota-kota penyangganya. BKSP kini diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kendati wadah kolaborasi BKSP itu sudah ada, namun Idris menyebut efektivitasnya masih rendah, bahkan di bawah 20 persen.

“Nah ini sebenarnya wadahnya sudah ada, sistem sudah, tapi efektivitasnya ini mohon maaf, paling enggak lebih dari 20 persen ya," ujar Idris.

Baca juga: Remaja Citayam Nongkrong di Dukuh Atas, Wakil Wali Kota Depok: Alun-alun Depok Paling Keren Se-Indonesia

Lebih lanjut, Idris berujar bahwa kepentingan partai politik menjadi faktor persoalan konvensional yang tak kunjung rampung ini.

Bahkan, Idris menyebut acap kali terjadi kesalahpahaman akibat persoalan konvensional ini yang berujung pada saling menyalahkan di antara kepala daerah.

“Bahkan maaf kadang sampai ke saling menyalahi, wah ini banjir karena Depok, tapi Depok bilang banjir karena Bogor. Bogor bilang enggak karena memang di hulunya seperti itu. Nah ini bisa selesai menurut saya itu tadi, kalau memang disatukan,” kata Idris.

Menurut Idris, segala persoalan konvensional ini bisa diselesaikan dalam satu komando.

“Kalau sekarang kan lima komando ya. Misalnya Pak Gubernur DKI mau gini, tapi saya dan Bekasi kan gak boleh dong melampaui batas kewenangan gubernur saya," ujar Idris.

"Gubernur saya kan Jawa Barat. Kami mau kerja sama segala macam harus ngomong dulu segala macam. Permasalahan birokrasi yang kadang-kadang menyulitkan kita,” lanjut Idris.

Wagub Jabar Merasa Didiskreditkan

Plh Gubernur Jabar yang juga Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, belakangan menegur Idris. 

UU menilai pernyataan Idris tentang Bodebek bergabung ke Jakarta telah membuat gaduh.

Uu menegaskan, Pemprov Jabar tidak akan melepas Bogor, Depok, dan Bekas dan kota atau kabupaten lainnya di Jabar kepada daerah lain.

"Saya tidak mau berandai-andai, karena itu semua memiliki dampak yang memang sangat luar biasa. Saya selaku orang Jabar tidak mau melepaskan Bodebek ke wilayah lain," kata Uu, Jumat (15/7/2022).

"Tolong, Pak Wali Kota, jangan menyampaikan statement-statement yang membuat masyarakat gaduh, dan membuat masyarakat memiliki pikiran-pikiran lain. Karena kata-kata itu seolah-olah mendiskreditkan kami selaku pemerintah dan pimpinan di Jawa Barat," ujar dia.

Baca juga: Wagub Jabar Tegur Wali Kota Depok: Tolong, Pak, Jangan Buat Gaduh, Jabar Tak Mau Lepas Bodebek ke Daerah Lain

Uu mengatakan, kata-kata Wali Kota Depok ini seolah-olah menyatakan, jika bersama Pemprov Jabar, Kota Depok tidak mendapat pembangunan yang signifikan.

Padahal, Depok dan daerah penyangga Ibu Kota sudah menjadi daerah yang lebih maju.

"Dia beranggapan dengan kata-kata itu, saya menafsirkan Bodebek tidak maju karena bergabung dengan Jawa Barat. Padahal, justru sebaliknya, Bodebek itu adalah daerah yang maju dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain yang ada di Jawa Barat ini," katanya.

Hal ini, lanjut Uu, dibuktikan dengan pendapatan asli daerah atau PAD paling besar di Jabar adalah dari wilayah tersebut.

Infrastruktur yang paling bagus, mulai dari sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, dan lainnya, juga berada di kawasan Bodebek.

"Oleh karena itu, jangan menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat memberikan tafsiran bahwa Pemerintah Provinsi tidak berhasil dalam membangun Jabar," tutur Uu.

Baca juga: Soal Wacana Depok Gabung Jakarta, Pengamat: Bakal Perkuat Posisi Jakarta

Justru sebaliknya, kata Uu, semua kepala daerah harus menguatkan kebersamaan antara Pemprov dengan Pemkot dan Pemkab.

Apalagi, Jawa Barat memiliki semangat "Jabar Juara Lahir Batin lewat Inovasi dan Kolaborasi".

"Kolaborasi adalah kebersamaan antara para kepala daerah dan pimpinan di Jawa Barat ini," tutur Uu.