Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditegur Wagub Jabar soal Isu Depok Gabung Jakarta, Wali Kota Idris: Siap Salah, "Hampura"

Kompas.com - 20/07/2022, 15:35 WIB
M Chaerul Halim,
Nursita Sari

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinannya di Jawa Barat atas pernyataan dia yang menggulirkan isu Depok bergabung dengan Jakarta.

Idris mengaku salah atas sikapnya tersebut.

"Saya sebagai wali kota tentunya siap salah, kalau orang Sunda bilang hampura kalau ini (isu Jakarta Raya) menjadi sebuah sikap yang salah, tetapi saya sudah klarifikasi," kata Idris saat ditemui di Gedung Pramuka Depok, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: Ditegur Wagub Jabar soal Isu Depok Gabung Jakarta, Wali Kota Idris Minta Maaf dan Beri Klarifikasi

Idris kemudian menyampaikan klarifikasinya soal isu Depok bergabung dengan Jakarta.

Dia memilih menyampaikan klarifikasi lewat media karena Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum juga menegurnya melalui pemberitaan di media.

"Sudah klarifikasi, jadi Wagub Jabar itu mengatakan (teguran) di media dan sepertinya memang dapat laporan (isu Jakarta Raya) dari media. Karena beliau (menegur) dari media juga, saya juga klarifikasi di media juga dong," ujar Idris.

Dalam klarifikasinya, Idris mengaku melontarkan pandangannya soal Jakarta Raya sebagai akademisi saat ditanya perihal nasib Jakarta setelah tak menjadi ibu kota negara (IKN).

Baca juga: Klaim Tak Pernah Usulkan Depok Gabung ke Jakarta, Wali Kota: Depok Sudah Mandiri...

Dia membantah mengusulkan wilayah administrasinya bergabung ke Jakarta.

"Saya katakan bahwa tidak pernah mengusulkan Depok gabung ke Jakarta, tidak pernah (mengusulkan itu)," kata Idris.

"Yang ada adalah tinjauan pandangan saya ketika waktu itu sebagai akademisi dan sebagai kepala daerah ketika ditanya dalam sebuah seminar online tentang masalah Jakarta ke depannya pasca-IKN," sambung dia.

Baca juga: Manuver Wali Kota Depok Ingin Gabung ke Jakarta, Berujung Teguran dari Wagub Jawa Barat

Dalam seminar online tersebut, Idris mengaku memberikan kesimpulan menyeluruh terhadap kemajuan Jakarta beserta daerah-daerah penyangga setelah Jakarta tak menjadi ibu kota negara.

"Yang jadi kesimpulan saya bahwa kajian kompreherensif terhadap eksistensi kemajuan Jakarta pasca-IKN, di antaranya perhatian terhadap kondisi kota penyangga, tidak Depok khusus," papar Idris.

"Saya juga yakin kalau hanya Depok misalnya, ke depannya enggak menyelesaikan masalah (Jakarta)," tambah dia.

Adapun Uu Ruzhanul Ulum menegur Idris karena menilai pernyataan Idris tentang Bodebek bergabung ke Jakarta telah membuat gaduh.

Baca juga: Wagub Jabar Tegur Wali Kota Depok: Tolong, Pak, Jangan Buat Gaduh, Jabar Tak Mau Lepas Bodebek ke Daerah Lain

Uu menegaskan, Pemprov Jabar tidak akan melepas Bogor, Depok, Bekasi dan kota atau kabupaten lainnya di Jabar kepada daerah lain.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com