Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diduga Ada Kecurangan PPDB, Massa Berunjuk Rasa di Depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Tangerang

Kompas.com - 21/07/2022, 16:12 WIB
Annisa Ramadani Siregar,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Sekumpulan massa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Cabang Dindik (KCD) Kota Tangerang pada Kamis (21/7/2022) karena ada dugaan kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Puluhan orang tampak hadir di depan KCD sejak pukul 11.00 WIB sembari membawa sejumlah atribut dari kertas karton yang bertuliskan curahan hati mereka.

Di antaranya bertuliskan, "PPDB pendidikan hak dasar rakyat, kebiadaban luar biasa jika masih diembat". Selain itu, juga ada tulisan "Emang PPDB open BO bisa dipesan?".

"Kami melakukan aksi dalam hal terkait pelaksanaan PPDB 2022-2023 yang terkesan banyak indikasi diduga kecurangan," ujar Koordinator aksi Hilman Harahap di lokasi, Kamis.

Ia mencontohkan, salah satu sekolah yang diduga terjadi praktik kecurangan PPDB adalah SMAN 13 Kota Tangerang.

Baca juga: Mengenal Sosok Kurwanto, Iron Man Penyelamat Korban dalam Kecelakaan di Cibubur

Hilman mengatakan, ada sekitar 13 calon siswa yang tidak diterima di sekolah tersebut.

Padahal, kata dia, bobot nilai siswa-siswa tersebut memenuhi syarat masuk melalui jalur prestasi.

"Seharusnya itu layak untuk diterima di sekolah tersebut," lanjut Hilman.

Setelah berdemo, perwakilan massa aksi pun melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Cabang Dindik Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Suryadi.

Dikonfirmasi di lokasi yang sama, Suryadi mengaku mengapresiasi aksi yang dilakukan aliansi lembaga swadaya masyarakat peduli pendidikan tersebut.

Baca juga: Roy Suryo: Saya Diteror dan Difitnah Dipecat dari Keluarga Keraton

Langkah yang dilakukan perwakilan aksi demo dianggap sebagai bentuk kontrol yang dilakukan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

"Untuk masalah PPDB ujung-ujungnya diterima dan tidak diterima. Kaitan dengan diterima dan tidak diterima sampai kapanpun yang tidak diterima tidak akan puas," kata Suryadi.

Ia menilai, beberapa yang tidak diterima itu kemungkinan terjadi karena keterbatasan kuota siswa yang diterima di sekolah negeri melalui jalur PPDB.

"Makanya kita mencoba mendorong membiayai peserta kita yang berada di swasta. Dan insha Allah saya sendiri akan menindaklanjuti harapan dari teman-teman semua," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Megapolitan
Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com