Kompas.com - 26/07/2022, 05:50 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok periode 2013-2018, Titik Nurhayati, tidak ditahan meski telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Pilkada Depok 2015.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok, Mohtar Arifin mengatakan, saat ini Titik masih menjabat sebagai Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu, jaksa menilai kinerja dan pengetahuan Titik masih diperlukan di KPU Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Berkas Kasus Dugaan Korupsi Lengkap, Eks Ketua KPUD Depok Segera Diadili

"Terkait dengan penyerahan dan tersangka barang bukti pada hari ini, memang kami tidak melakukan penahanan, (karena) ada pertimbangan-pertimbangan," kata Arifin, dalam keterangan tertulis, Senin (25/7/2022).

"Tersangka masih sangat dibutuhkan tenaga dan pengetahuannya untuk KPU, terutama tersangka Titik ini merupakan anggota komisioner KPU Provinsi Jawa Barat," ujar Arifin.

Adapun Kejari Depok telah menerima berkas perkara beserta barang bukti pada Senin ini. Selanjutnya berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bandung, Jawa Barat.

"Usai pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa penuntut umum, langkah selanjutnya adalah sesegera mungkin untuk melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor di Bandung, biar kasus KPU Kota Depok ini cepat disidangkan,” ujar Arifin.

Dalam kasus ini Titik, diduga telah menyalahgunakan wewenang terkait penggunaan dana hibah untuk kegiatan kampanye dan audit dana kampanye tahun 2015.

Kegiatan kampanye yang dimaksud terkait penyelenggaraan debat terbuka pasangan calon dan iklan media cetak serta media massa elektronik tahun anggaran 2015. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 817.309.092.

Baca juga: Dugaan Korupsi Damkar Depok, Kejari Depok Buka Opsi Panggil Kepala Dinas

Arifin menyebutkan, Titik bersama saksi Fajri diduga telah bermufakat untuk melakukan kejahatan dengan modus mengubah metode lelang menjadi penunjukan langsung.

"Selanjutnya melakukan penyusunan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) dengan menyalin dari angka-angka yang sudah ada tanpa melakukan survey dan komunikasi kepada pihak televisi, radio, dan media cetak untuk mencari harga pasar," kata Arifin.

Titik dipersangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dengan subsider Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei NSN: Nama Grace Natalie Muncul dalam Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta

Survei NSN: Nama Grace Natalie Muncul dalam Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta

Megapolitan
UPDATE 24 September: Tambah 69 Kasus di Tangsel, 237 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 September: Tambah 69 Kasus di Tangsel, 237 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hasil Survei NSN: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Anies Capai Titik Terendah

Hasil Survei NSN: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Anies Capai Titik Terendah

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Janji Tutup Semua Lokasi Prostitusi, Wagub Riza: Silakan Lapor Kami!

Pemprov DKI Jakarta Janji Tutup Semua Lokasi Prostitusi, Wagub Riza: Silakan Lapor Kami!

Megapolitan
Saat Wakil Ketua DPRD Depok Suruh Sopir 'Push Up' Berujung Dilaporkan ke Polisi...

Saat Wakil Ketua DPRD Depok Suruh Sopir "Push Up" Berujung Dilaporkan ke Polisi...

Megapolitan
Layanan SIM Keliling Buka di Dua Lokasi Hari Ini, Jaktim dan Jakbar

Layanan SIM Keliling Buka di Dua Lokasi Hari Ini, Jaktim dan Jakbar

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jaksel Sore Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jaksel Sore Ini

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Sopir Truk yang Disuruh Push Up Laporkan Wakil Ketua DPRD Depok, Pembongkaran Markas Ormas, Prostitusi Anak di Pasar Minggu

[POPULER JABODETABEK] Sopir Truk yang Disuruh Push Up Laporkan Wakil Ketua DPRD Depok, Pembongkaran Markas Ormas, Prostitusi Anak di Pasar Minggu

Megapolitan
Arborea Cafe: Lokasi, Menu, dan Cara ke Sana

Arborea Cafe: Lokasi, Menu, dan Cara ke Sana

Megapolitan
9 Tempat Makan Legendaris di Bogor

9 Tempat Makan Legendaris di Bogor

Megapolitan
PAN Targetkan Raih Kursi Pimpinan DPRD dan Kembali Menangi Pilkada Kota Bogor pada 2024

PAN Targetkan Raih Kursi Pimpinan DPRD dan Kembali Menangi Pilkada Kota Bogor pada 2024

Megapolitan
Kafe di Mampang Prapatan Terbakar, Satu Orang Dilaporkan Terluka

Kafe di Mampang Prapatan Terbakar, Satu Orang Dilaporkan Terluka

Megapolitan
Wagub DKI Pastikan PKL yang Masih Jualan di Kota Tua Akan Ditertibkan

Wagub DKI Pastikan PKL yang Masih Jualan di Kota Tua Akan Ditertibkan

Megapolitan
Polisi Akan Mediasi Sopir Truk dengan Wakil Ketua DPRD Depok Terkait Kasus 'Push Up' dan Berguling di Jalan

Polisi Akan Mediasi Sopir Truk dengan Wakil Ketua DPRD Depok Terkait Kasus "Push Up" dan Berguling di Jalan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Tak Langsung Bongkar Markas Ormas Saat Gusur Lapak Pedagang, Alasannya Jaga Situasi Kondusif...

Pemkot Bekasi Tak Langsung Bongkar Markas Ormas Saat Gusur Lapak Pedagang, Alasannya Jaga Situasi Kondusif...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.