Ditanya Akan Ajukan Banding atau Tidak soal UMP Jakarta, Wagub DKI: Nanti Diumumkan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria lagi-lagi tak menjawab saat ditanya keputusan Pemprov DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.

Politisi Gerindra itu kembali menggunakan dalih yang sama, yakni batas pengajuan banding terhadap putusan itu yakni 29 Juli 2022.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih memiliki waktu sebelum memutuskan sikap atas putusan PTUN tersebut.

"UMP kan (batas pengajuan bandingnya) tanggal 29 Juli (2022), tunggu saja. Sebelum waktunya habis, diumumkan," ucap Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: Pemprov DKI Kaji Tuntutan Buruh untuk Banding Putusan PTUN soal UMP 2022

Saat ditanya soal kecenderungan Pemprov DKI bakal mengajukan banding atau tidak, Riza justru menjawab sembari bercanda.

"Ya enggak boleh dibocorin (sekarang). Nanti diumumkan," ujar dia.

Untuk diketahui, pihak buruh sempat menggelar unjuk rasa untuk menuntut Pemprov DKI segera mengajukan banding terhadap putusan PTUN soal UMP.

Unjuk rasa digelar oleh beberapa elemen buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh di Balai Kota DKI Jakarta pada 20 Juli 2022.

Kemudian, dorongan soal pengajuan banding juga muncul dari Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta.

Soal putusan PTUN

Gugatan Apindo soal UMP DKI Jakarta dikabulkan pada Selasa (12/7/2022).

Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebagai informasi, berdasarkan Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021, UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau setara Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.

Baca juga: Pegawai PJLP Jadi Tersangka Pemerkosaan, Dinas LH DKI Berencana Adakan Tes Psikologi Saat Perekrutan

Kemudian, majelis hakim mewajibkan tergugat, yakni Gubernur Anies, untuk mencabut kepgub tersebut.

"Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," demikian putusan majelis hakim.

Putusan lainnya, majelis hakim mewajibkan Anies selaku tergugat untuk menerbitkan keputusan baru mengenai UMP tahun 2022 berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021 tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845.

Kemudian, majelis hakim menghukum tergugat intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 642.000.