Anies Ajukan Banding Putusan PTUN soal UMP Jakarta, Buruh: Beliau Tegas dan Punya Empati

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai sosok yang tegas dan memiliki empati terhadap kaum buruh.

Hal itu diungkapkan Said merespons langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta.

Sebelumnya, PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2022 yang mengatur bahwa besaran UMP DKI Jakarta adalah sejumlah Rp 4,6 juta.

Dalam putusannya, PTUN mewajibkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerbitkan keputusan mengenai UMP 2022 sebesar Rp 4.573.845. 

Baca juga: Ini Alasan Pemprov DKI Ajukan Banding atas Putusan PTUN soal UMP Jakarta 2022

"KSPI mengucapkan terima kasih kepada Gubernur yang tegas dan memiliki empati yang seimbang kepada buruh dan pengusaha," ujar Said, yang juga merupakan Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Rabu (27/7/2022).

Said mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan PTUN.

"Kami sangat setuju dan mendukung sikap konsisten Gubernur (Anies Baswedan) yang menginginkan buruh DKI mendapatkan upah layak dengan mengajukan banding atas hasil utusan PTUN," kata Said.

Said melanjutkan, pelaksanaan UMP DKI Rp 4,6 juta sudah berjalan tujuh bulan, dan tidak ada satupun surat keberatan dari pengusaha.

Baca juga: Buruh Tuntut Pemprov Banding Putusan PTUN soal UMP Jakarta, Begini Respons Wagub DKI

"Untuk itu, KSPI dan Partai Buruh meminta pengusaha tetap menjalankan UMP DKI yang sudah berjalan yaitu sebesar Rp 4,6 juta dan tidak boleh diturunkan," ujar Said.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah berharap, melalui upaya banding ini, nilai UMP sesuai Kepgub tersebut tidak dibatalkan.

"Kami berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan," kata Yayan melalui keterangan tertulis, Rabu.

Yayan menjelaskan, setelah mengkaji secara komprehensif, putusan Majelis Hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan Pemprov DKI Jakarta.

Adapun harapan Pemprov DKI adalah kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi.

Baca juga: Saat Buruh Kembali Demo Anies di Balai Kota, Tuntut Banding Putusan PTUN soal UMP Jakarta 2022

Oleh karena itu, Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja.

"Hal ini karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi, serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja," jelas Yayan.

Sebelumnya diberitakan, KSPI dan beberapa elemen buruh meminta pemprov mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta.