Banding Putusan PTUN, Anies Nilai UMP DKI 4,5 Juta yang Ditetapkan Hakim Tak Layak

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.

Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah.

Yayan mengatakan, langkah banding ini akan dilakukan karena keputusan majelis hakim yang menetapkan UMP DKI sebesar Rp 4.573.845 dinilai tak layak. 

"Setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif, putusan Majelis Hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan, yaitu kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi," kata Yayan dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7/2022). 

Baca juga: Pemprov DKI Ajukan Banding soal UMP Jakarta, KSPI: Terima Kasih, Gubernur yang Punya Empati...

Ia pun berharap, melalui upaya banding ini, nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI tetap mengacu sesuai Kepgub yang sudah diteken Anies. 

"Kami berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021," kata Yayan.

"Hal ini karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi, serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja," sambungnya.

Baca juga: Pemprov DKI Dinilai Tak Punya Kajian Matang Saat Tentukan UMP Rp 4,6 Juta

Adapun gugatan soal UMP DKI ini bermula dari langkah Anies yang mengubah kenaikan UMP DKI tanpa mengikuti kaidah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Awalnya, pada 20 November 2021, Anies menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 yang menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 0,85 persen atau sebesar Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935. 

Kenaikan yang tak sampai satu persen itu mengikuti formula yang diatur dalam PP tentang Pengupahan.