Kompas.com - 27/07/2022, 19:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan Gilbert Simanjuntak menilai upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang bijaksana.

Adapun banding tersebut terkait upah minimum provinsi (UMP) yang diputuskan PTUN turun menjadi Rp 4,5 juta.

"Akan tetapi hal ini terasa kurang bijaksana karena tidak ada bukti baru yang hendak disampaikan," kata Gilbert melalui keterangan tertulis, Rabu (27/7/2022).

Menurut Gilbert ,upaya ini terkesan seperti cara untuk memenuhi keinginan pihak lain, dalam hal ini adalah desakan buruh.

Selain itu, lanjut dia, dari sudut pemerintahan, kenaikan UMP yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru merepotkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan beban APBD bertambah sekitar Rp 22 Miliar per bulan.

Baca juga: Anies Ajukan Banding Putusan PTUN soal UMP Jakarta, Buruh: Beliau Tegas dan Punya Empati

Serta menambah persoalan yang berkepanjangan antara pemerintah dan para warga.

"Mengelola Jakarta butuh orang yang bijaksana melihat persoalan dari berbagai sudut, bukan sekedar populis tapi memberatkan banyak pihak di tengah banyaknya usaha yang ambruk dampak pandemi," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta terkait upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2022.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah menjelaskan, rencana pengajuan banding itu dilakukan setelah pihaknya mengkaji komprehensif putusan majelis hakim.

Hasilnya, setelah dikaji, putusan tersebut masih belum sesuai dengan harapan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Banding Putusan PTUN, Anies Nilai UMP DKI 4,5 Juta yang Ditetapkan Hakim Tak Layak

Harapan Pemprov DKI adalah kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi.

Oleh karena itu, Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja.

"Hal ini karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi, serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja," kata Yayan melalui keterangan tertulis, Rabu (27/7/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD DKI Sebut Jokowi Punya Perhatian Besar pada Pj Gubernur Terpilih

DPRD DKI Sebut Jokowi Punya Perhatian Besar pada Pj Gubernur Terpilih

Megapolitan
Batalnya Rencana Anies 'Break' Sejenak Usai Lengser karena Dideklarasikan Jadi Capres...

Batalnya Rencana Anies "Break" Sejenak Usai Lengser karena Dideklarasikan Jadi Capres...

Megapolitan
Dalam Sebulan, Warga RT 007/001 Kembangan Utara Sudah 4 Kali Kebanjiran

Dalam Sebulan, Warga RT 007/001 Kembangan Utara Sudah 4 Kali Kebanjiran

Megapolitan
Rizky Billar Bantah Aniaya Lesti Kejora, Polda Metro: Hasil Visum Buktikan Ada Kekerasan

Rizky Billar Bantah Aniaya Lesti Kejora, Polda Metro: Hasil Visum Buktikan Ada Kekerasan

Megapolitan
Perumahan Griya Setu Permai Kabupaten Bekasi Tergenang Banjir Kiriman Kali Cisadang

Perumahan Griya Setu Permai Kabupaten Bekasi Tergenang Banjir Kiriman Kali Cisadang

Megapolitan
Anies Resmikan Tarif Integrasi JakLingko Rp 10.000, 1 Kartu untuk Satu Pengguna

Anies Resmikan Tarif Integrasi JakLingko Rp 10.000, 1 Kartu untuk Satu Pengguna

Megapolitan
Polisi Klaim Kantongi Alat Bukti yang Cukup untuk Tetapkan Rizky Billar Tersangka KDRT

Polisi Klaim Kantongi Alat Bukti yang Cukup untuk Tetapkan Rizky Billar Tersangka KDRT

Megapolitan
7 Hari Tragedi Kanjuruhan, Pemain Persija dan The Jakmania Gelar Doa Bersama

7 Hari Tragedi Kanjuruhan, Pemain Persija dan The Jakmania Gelar Doa Bersama

Megapolitan
Polres Jaksel Jemput Bola Periksa Lesti Kejora di Tempat Rahasia

Polres Jaksel Jemput Bola Periksa Lesti Kejora di Tempat Rahasia

Megapolitan
Baim Wong Berdalih Bikin Konten 'Prank' Laporan KDRT untuk Edukasi Masyarakat

Baim Wong Berdalih Bikin Konten "Prank" Laporan KDRT untuk Edukasi Masyarakat

Megapolitan
Terlindas Truk Trailer di Pelabuhan Sunda Kelapa, Pemotor Tewas di TKP

Terlindas Truk Trailer di Pelabuhan Sunda Kelapa, Pemotor Tewas di TKP

Megapolitan
Tempat Karaoke di Mangga Besar Terbakar, Karyawan dan Pengunjung Selamat

Tempat Karaoke di Mangga Besar Terbakar, Karyawan dan Pengunjung Selamat

Megapolitan
Kesaksian Guru MTsN 19 saat Air Bah Menjebol Sekolah: Terjebak di Ruangan dengan Banjir Setinggi Pinggang

Kesaksian Guru MTsN 19 saat Air Bah Menjebol Sekolah: Terjebak di Ruangan dengan Banjir Setinggi Pinggang

Megapolitan
Jelang Lengser, Anies Silaturahmi ke Keuskupan Agung DKI Jakarta

Jelang Lengser, Anies Silaturahmi ke Keuskupan Agung DKI Jakarta

Megapolitan
Anies Percayai Keputusan Jokowi Tunjuk Heru Budi Jadi PJ Gubernur DKI

Anies Percayai Keputusan Jokowi Tunjuk Heru Budi Jadi PJ Gubernur DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.