Sidak ke Kaltim, Pansus IKN DPRD DKI: Pemerintah Belum Siap Pindahkan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia khusus (Pansus) Ibu Kota Negara (IKN) DPRD DKI Jakarta menilai pemerintah pusat belum siap memindahkan ibu kota ke kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Kesimpulan itu didapat usai Pansus IKN DPRD DKI melakukan kunjungan ke lokasi IKN Nusantara yang akan segera dibangun. 

Total ada 6 anggota Pansus IKN DPRD DKI Jakarta yang berkunjung ke Kalimantan Timur selama 3 hari sejak Rabu (27/7/2022) hingga Jumat sore ini.

Baca juga: Jokowi Sebut Korsel Bakal Terlibat Kembangkan Smart City IKN

Anggota Pansus IKN DPRD DKI Abdul Aziz mengatakan, dalam kunjungan ini pihaknya juga mengunjungi kota yang terdekat dengan lokasi IKN seperti Samarinda. 

Berdasarkan komunikasi dengan DPRD Samarinda, diketahui bahwa daerah itu belum sepenuhnya dilibatkan dalam sinkronisasi pembangunan IKN Nusantara. 

"Setelah berdiskusi dengan Samarinda, mereka pun belum bisa menjawab. Bahkan DPRD Samarinda bilang belum ada sinkronisasi dari pemerintah pusat, antara Dagri, dari sisi Bappenas, BPN, dan sebagainya," kata Abdul Aziz dilansir dari Tribun Jakarta, Jumat (29/7/2022). 

"Jadi ini benar-benar masih enggak kegambar mereka sendiri, daerah terdekat enggak tergambar, karena rencananya masih simpang siur menurut mereka," lanjut Aziz.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Jangan Bikin Daerah Lain Tertingal

Aziz mengatakan, kesiapan pemerintah pusat dalam memindahkan ibu kota negara ini penting untuk diketahui oleh DPRD DKI. 

Sebab, Pemprov DKI Jakarta juga perlu menyiapkan diri apabila status ibu kota sudah akan berpindah.

Dari kunjungan ini, Pansus IKN pun menyimpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya siap untuk memindahkan ibu kota dalam waktu dekat. 

"Ini kan masukan buat kami juga. Di sana masih simpang siur, berarti belum siap juga ternyata pemerintah pusat untuk pemindahan IKN ini. Ini jadi catatan buat kami," ujar Aziz

"Sebenarnya kami ingin meyakinkan diri bahwa IKN ini sedang diproses atau cepat diproses, karena semakin cepat diproses, toh kita DKI juga harus semakin cepat mempersiapkan segala sesuatunya pasca IKN ini," sambungnya.

Baca juga: Bappenas: Skenario Jumlah Penduduk di IKN Nusantara 1,9 Juta Orang

Di sisi lain, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan bahwa pembangunan infrastrukur dan bangunan inti di IKN dalam skala penuh akan dimulai pada tahun depan.

Kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN pun ditargetkan menjadi kota yang sudah kayak huni pada 2024.

Nantinya, KIPP akan dilengkapi berbagai sarana, mulai pendidikan, kesehatan hingga pariwisata.

"Jadi pada intinya yang akan kita bangun tidak hanya pembangunan fisik. Tetapi juga bagaimana kita membangun suatu ekosistem dari satu kota yang layak huni dan itu target kami di 2024," ujar Bambang saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden pada Rabu (20/7/2022).

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul "Pansus IKN DPRD DKI Beri Catatan Saat Kunjungan ke Kaltim, Pempus Belum Siap untuk Pemindahan"