JAKARTA, KOMPAS.com - Timbunan sembako bantuan presiden ditemukan warga setempat di sebuah lahan kosong di Jalan Tugu Jaya Kampung Serab, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok, masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya pun memanggil pihak sejumlah pihak untuk mengklarifikasi temuan itu, di antaranya Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Urusan Logistik (Bulog), dan penyedia jasa ekspedisi JNE Express.
Kendati ada pengakuan kerusakan beras, pihak-pihak tersebut mengeklaim tidak ada yang salah dari penimbunan sembako yang semula akan disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Baca juga: Warga yang Pertama Kali Temukan Penimbunan Sembako Bantuan Presiden di Depok Bakal Diperiksa
Perusahaan ekspedisi JNE Express menjelaskan mengapa sembako bantuan presiden bisa rusak hingga dikubur di Lapangan KSU, Sukmajaya, Depok.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada kepolisian, JNE Express menyebut sembako itu rusak karena terkena hujan saat proses pengambilan beras di gudang.
"Saat pengambilan beras di gudang Pulogadung ini mengalami gangguan di perjalanan akibat cuaca hujan deras. Sehingga beras dikatakan dalam kondisi rusak," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Senin (1/8/2022).
Kepada penyidik, pihak JNE Express mengaku bekerja sama dengan PT DNR selaku pemenang tender program Bansos Presiden RI.
JNE bertugas mengantarkan paket sembako dari Kementerian Sosial tersebut ke penerima manfaat secara door to door sesuai data dari pihak PT DNR.
Atas dasar itu, pihak JNE pun merasa bertanggung jawab untuk mengganti rugi paket sembako rusak tersebut dengan barang yang baru.
"Dikarenakan basah akibat kesalahan operasional pihak JNE, maka mereka mengganti dan tidak dibebankan kepada pemerintah," ungkap Zulpan.
Sementara paket sembako yang rusak ditimbun di lahan dekat Gudang JNE cabang Depok. Sebab, pihak JNE merasa sudah menggantinya dengan barang yang baru.
"Mereka anggap beras itu sudah jadi milik JNE karena telah mengganti kepada pihak pemerintah. Ini keterangan belum didukung dokumen," ujar Zulpan.
Kendati demikian, Zulpan berujar yang disampaikan oleh pihak JNE Express itu baru keterangan secara lisan, tentu akan dalami tentunya dari pihak JNE," kata Zulpan.
Baca juga: Soal Bansos Dikubur di Depok, Bulog Jelaskan Kemungkinan Keterlibatan JNE
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal pun menjelaskan kerja sama pihak ketiga selama penyaluran beras bantuan presiden itu.
Menurut Iqbal, Perum Bulog bekeinginan mempercepat penyaluran beras banpres mengingat kondisi di awal pandemi yang menimbulkan dampak cukup signifikan bagi masyarakat.
Untuk mempercepat penyaluran pada masyarakat yang terkena dampak Covid-19, Bulog pun bekerjasama dengan pihak ketiga, yaitu PT Store Send Indonesia (SSI).
Menurut Iqbal, pada periode Mei-Juni 2020, pihak pengantar akan mengirimkan beras kepada warga penerima bantuan beras presiden.
Baca juga: Akui Ada Kerusakan Sembako Bantuan Presiden, Bulog Sebut Perantara Sudah Berikan Beras Pengganti
"Namun dalam perjalanannya ada kendala yang mengakibatkan beras tersebut mengalami sedikit kerusakan," ujar Iqbal dalam penjelasan yang diterima Kompas.com, Selasa (2/8/2022).
Pada saat itu juga, kata Iqbal, pihak ketiga segera menghubungi Bulog untuk membeli beras pengganti agar segera diantar kepada warga penerima.
Ia pun memastikan bahwa warga penerima bantuan presiden menerima beras dalam kondisi baik.
"Jadi pihak ketiga sudah menggantinya dengan beras berkualitas baik dan diterima dengan baik juga oleh seluruh warga penerima manfaat," ujar Iqbal.
Baca juga: Temuan Timbunan Sembako Bantuan Presiden di Depok, Bulog Pastikan Beras dalam Kondisi Baik
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menilai penimbunan itu tidak salah apabila beras yang ditimbun tersebut benar-benar beras rusak sebagaimana penjelasan JNE Express sebagai perusahaan pengangkut.
"Kalau pernyataannya itu benar, tidak dibuat-buat, itu berarti beras rusak dan beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat," kata Muhadjir, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (1/8/2022).
Ia mengakui, pada saat bantuan tersebut disalurkan, pemerintah menemukan banyak beras yang rusak karena terkena hujan selama perjalanan.
Baca juga: Polda Metro Jaya Ambil Alih Penyelidikan Penimbunan Bansos Presiden di Depok
Pemerintah, ujar Muhadjir, juga sudah memutuskan untuk menarik beras-beras yang rusak dan tidak layak konsumsi.
Namun, ia menegaskan, pemerintah tidak ikut campur lebih jauh mengenai nasib beras yang sudah rusak karena menurut dia itu merupakan tanggung jawab pihak pengangkut, salah satunya JNE Express.
Pemerintah juga tidak membuat aturan atau standar operasional prosedur (SOP) bahwa beras bantuan presiden yang tidak layak mesti dikubur.
(Penulis: Larissa Huda, Ihsanuddin,Tria Sutrisna, Ardito Ramadhan | Editor: Ihsanuddin, Sabrina Asril)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.