Sebut Timbunan Sembako di Depok Bukan dari Mereka, Kemensos: Tak Ada Tulisan "Bantuan Presiden dari Kemensos"

DEPOK, KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) Dadang Iskandar menyebutkan, sembako bantuan sosial (bansos) presiden yang ditimbun di lapangan KSU, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok, diduga bukan dari Kemensos.

Sebagai informasi, sembako bantuan presiden yang ditimbun itu terdiri dari beras, minyak goreng, tepung terigu, dan telur.

Dadang menjelaskan, bansos yang disediakan melalui Kemensos tidak ada sembako berupa telur dan tepung.

Baca juga: Inspektorat Jenderal Kemensos Duga Beras Bansos yang Dikubur di Depok Bukan Milik Mereka

"Di sini katanya ada telur juga dan tepung. Nah kalau Kemensos itu tidak ada bantuan dalam bentuk telur dan tepung," kata Dadang kepada wartawan saat mengecek timbunan sembako bansos presiden di Lapangan KSU, Selasa (2/8/2022).

"Kalau bantuan yang lain kayak minyak, tapi di luar telur," tambah dia.

Dadang mengatakan, penyaluran bansos dari Kemensos terdapat enam tahap. Di tahap dua dan empat, Kemensos menyalurkan beras yang menyasar 1,9 juta penerima.

"Tahap kedua dan empat itu beras sebanyak 25 kilogram yg diperuntukan untuk Jabodetabek, untuk 1,9 juta penerima manfaat. Itu saja," kata Dadang.

Namun, beras yang ditimbun itu disebut-sebut diperuntukkan untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga: Polisi Kembali Periksa Kemensos, JNE, dan Bulog soal Penimbunan Sembako Bantuan Presiden di Depok

Selain itu, kata Dadang, kemasan beras bansos presiden yang ditimbun tersebut itu terlampir harga eceran tertinggi (HET). Sedangkan, dari Kemensos tak ada HET-nya.

"Itu (di kemasan beras bansos presiden yang ditimbun) memiliki HET harga eceran tertinggi. Tapi untuk bantuan dari Kemensos itu tidam ada tulisannya ya," tegas dia.

Dadang menambahkan, bansos presiden yang disalurkan Bulog melalui dana Kemensos itu berlabel khusus. Akan tetapi, di kemasan berat itu tak ada label dari Kemensos.

"Kalau lihat dari kemasannya sama, tapi seinget saya zaman pak menteri Juliari, itu berlabel 'Bantuan Presiden melalui Kemensos', itu cirinya," kata Dadang.

"Diduga bukan dari Kemensos. Jadi memang sama kemasannya, tapi tidak ada tulisannya," tambah dia.

Baca juga: Penjelasan Kemensos dan JNE soal Sembako Bantuan Presiden Ditimbun di Depok hingga Dugaan Korupsi Diselidiki

Sebelumnya diberitakan, beredar video yang memperlihatkan sembako Bansos Presiden ditimbun di sebuah Lapangan KSU, kawasan Sukmajaya, Depok.

Penemuan sembako bantuan presiden ini bermula dari laporan seorang karyawan perusahaan jasa pengiriman logistik JNE.

Saat ditemukan pada Jumat (29/7/2022) lalu, sembako bantuan presiden itu terkubur di kedalaman tiga meter.

Lapangan KSU tempat penemuan sembako itu memang biasa digunakan untuk parkir kendaraan JNE.

Lokasi Gudang JNE juga berada persis di seberang lapangan tersebut.

Baca juga: Akui Ada Kerusakan Sembako Bantuan Presiden, Bulog Sebut Perantara Sudah Berikan Beras Pengganti

Berdasarkan pantauan di lokasi, tumpukan sembako bantuan presiden ini telah ditutup terpal berwarna biru.

Garis polisi pun telah terpasang di lokasi kejadian, dan beberapa karung beras telah terbuka hingga tercecer di tanah.

Bau busuk menyengat pun tercium. Tampak sembako bantuan presiden ini telah membusuk hingga berjamur.

Menanggapi temuan tersebut, VP of Marketing JNE Express Eri Palgunadi mengatakan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan JNE Express atas ditemukannya sejumlah paket bantuan sosial dari presiden di lahan tersebut.

Menurut dia, Bansos yang ditimbun dan dikubur di lahan tersebut adalah sembako bantuan presiden yang sudah dalam kondisi rusak.

Baca juga: Warga yang Pertama Kali Temukan Penimbunan Sembako Bantuan Presiden di Depok Bakal Diperiksa

"Kami sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak," ujar Eri dalam keterangannya.

Eri tak menjelaskan lebih jauh kapan penguburan bantuan sembako presiden itu dilakukan.

Dia hanya menegaskan bahwa JNE Express berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan.