Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/08/2022, 20:35 WIB
Sania Mashabi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Humas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Yogi Ikhwan menilai predikat Jakarta sebagai kota dengan kulitas udara terburuk di dunia masih bisa diperdebatkan.

Sebab, kata dia, metode yang digunakan oleh laman pendataan kualitas udara IQ Air tergolong dalam low cost sensor yang memiliki banyak kelemahan.

Adapun pada IQ Air kualitas udara Jakarta menduduki posisi pertama di dunia dengan indeks kualitas udara tidak sehat dengan indeks mencapai 188 pada Rabu (15/6/2022).

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Juni Lalu Terburuk di Dunia, Apa Penyebabnya?

"Dan itu low cost censor banyak kelemahannya. Cuma kalau dari kita DLH yang ngomong masyarakat enggak percaya," kata Yogi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Yogi menjelaskan alat low cost censor disebutkan dapat dimiliki perorangan dan kemudian bisa dipasang di mana saja. Setelah dipasang, alat itu akan mengambil data polusi udara sekitar.

Namun, biasanya alat tersebut tidak tersebar secara merata di Ibu Kota, sehingga hasilnya tidak bisa serta merta disebut sebagai representasi Jakarta.

Baca juga: Anies Minta Industri di Sekitar Jakarta Tanggung Jawab atas Kualitas Udara di Ibu Kota

"Itu bisa aja beli alat itu langsung otomatis kita jadi kontributor dan datanya masuk ke IQ Air tadi," ujarnya.

Yogi menjelaskan, polusi udara yang parah bisa dilihat secara kasat mata dengan adanya debu atau kabut.

Oleh karena itu, menurut dia saat ini kualitas udara di Jakarta belum termasuk buruk yang sangat parah.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Atasi Masalah Polusi Udara di Ibu Kota dengan Cara Ini

"Emang udara kotor enggak bagus di Jakarta iya, tapi enggak gitu-gitu banget karena sudut pandang kita masih jauh," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar menanggapi persoalan kualitas udara di Ibu Kota DKI Jakarta yang beberapa kali disebut jadi yang terburuk di dunia.

Menurut Siti, yang terpenting adalah menindaklanjuti hasil analisis soal kualitas udara tersebut.

"Itu kan hasil monitoring analisis pakai metode tertentu dari swasta, ada istrumen yang dia pakai, saya tidak bermaksud membela diri tetapi kita lihat dari metode yang biasa dipakai," ujar Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/6/2022).

Menurut dia, ada perbedaan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas udara di masing-masing lembaga. Termasuk KLHK. Jakarta, kata dia, di metode dan analisis yang lain, bukan yang terburuk.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden Bisa Bikin Cemburu Provinsi Lain

Penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden Bisa Bikin Cemburu Provinsi Lain

Megapolitan
Tahanan Titipan di Lapas Tangerang yang Kabur Ditangkap Kembali di Rumah Orangtua

Tahanan Titipan di Lapas Tangerang yang Kabur Ditangkap Kembali di Rumah Orangtua

Megapolitan
Pengusul Gubernur DKJ Ditunjuk Presiden Berharap Putra-Putri Betawi Dipilih Pimpin Jakarta

Pengusul Gubernur DKJ Ditunjuk Presiden Berharap Putra-Putri Betawi Dipilih Pimpin Jakarta

Megapolitan
Tak Pernah Terlihat Cekcok dengan AMW, Wanita Tewas Terlakban Justru Sering Diledek Pengantin Baru

Tak Pernah Terlihat Cekcok dengan AMW, Wanita Tewas Terlakban Justru Sering Diledek Pengantin Baru

Megapolitan
Ada Perayaan Natal Gereja Tiberias dan Panggung Rakyat, Arus Lalu Lintas di Sekitar GBK Macet

Ada Perayaan Natal Gereja Tiberias dan Panggung Rakyat, Arus Lalu Lintas di Sekitar GBK Macet

Megapolitan
Salah Satu Bamus Betawi Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Anggap Cederai Demokrasi

Salah Satu Bamus Betawi Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Anggap Cederai Demokrasi

Megapolitan
Laporkan Butet soal Pengakuan Diintimidasi, Pelapor: Hal yang Disampaikan Menyesatkan

Laporkan Butet soal Pengakuan Diintimidasi, Pelapor: Hal yang Disampaikan Menyesatkan

Megapolitan
Pimpinan DPRD Sebut Pemkot Depok Bohongi Rakyat: Nyatanya Tidak Bisa Berobat Gratis Pakai KTP

Pimpinan DPRD Sebut Pemkot Depok Bohongi Rakyat: Nyatanya Tidak Bisa Berobat Gratis Pakai KTP

Megapolitan
Bamus Betawi Ternyata Ada 2, Mana yang Usulkan Gubernur Jakarta Dipilih Presiden?

Bamus Betawi Ternyata Ada 2, Mana yang Usulkan Gubernur Jakarta Dipilih Presiden?

Megapolitan
AMW 'Ngaku' ke Tetangga, Wanita yang Ditemukan Tewas Terlakban Sedang Sakit

AMW 'Ngaku' ke Tetangga, Wanita yang Ditemukan Tewas Terlakban Sedang Sakit

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Pembunuh Wanita Terlakban di Cikarang Timur

Polisi Tangkap Terduga Pembunuh Wanita Terlakban di Cikarang Timur

Megapolitan
Butet Kartaredjasa Dilaporkan ke Polisi Buntut Pengakuan Diintimidasi di Pentas Teater

Butet Kartaredjasa Dilaporkan ke Polisi Buntut Pengakuan Diintimidasi di Pentas Teater

Megapolitan
Soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, PDI-P DKI Minta DPR Kedepankan Suara Rakyat

Soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, PDI-P DKI Minta DPR Kedepankan Suara Rakyat

Megapolitan
Jasad Wanita Terlakban di Cikarang Timur Baru 'Ngontrak' Seminggu Bersama Seorang Pria

Jasad Wanita Terlakban di Cikarang Timur Baru 'Ngontrak' Seminggu Bersama Seorang Pria

Megapolitan
Berkaus Merah, Warga Puri Bali Gelar Demo Tuntut Lurah dan Pengembang Atasi Banjir

Berkaus Merah, Warga Puri Bali Gelar Demo Tuntut Lurah dan Pengembang Atasi Banjir

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com