Minta Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2022 Dicabut, LBH Jakarta: Tidak Sesuai Standar dan Mekanisme HAM Internasional

Kompas.com - 03/08/2022, 19:18 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika mencabut Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang berimbas pada pemblokiran sejumlah platform digital.

Pengacara Publik LBH Jakarta Teo Reffelsen menilai kebijakan itu menimbulkan kerugian yang besar terhadap warga negara.

"Permenkominfo 5/2022 tidak sesuai dengan standar dan mekanisme hak asasi manusia (HAM) Internasional, melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi, melanggar hak untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi dan melanggar hak atas privasi," ujar Teo dikutip dari keterangannya, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: LBH Jakarta Terima 182 Aduan soal Kominfo Blokir Sejumlah Platform Digital

Menurut Teo, platform digital PayPal yang pemblokirannya dibuka sementara selama lima hari dengan dalih mengakomodir keluhan masyarakat, justru menguatkan bahwa pemerintah tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan dampak tersebut.

"Pemerintah secara terang telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," katanya.

Kemudian, dengan banyaknya pekerja kreatif yang melapor ke posko pengaduan LBH Jakarta, kata Teo, sangat kontradiktif dengan pernyataan pemerintah yang mendukung industri kreatif dengan adanya kebijakan itu.

Baca juga: Resmi, Kominfo Buka Blokir Akses PayPal, Dota, Counter Strike, Steam, dan Yahoo

Menurut Teo, sebanyak 182 laporan dari masyarakat diterima melalui surat elektronik e-mail pengaduan@bantuanhukum.or.id hingga Selasa (2/8/2022).

"Pembatasan yang diatur dalam Permenkominfo 5/2020 yang tidak sesuai dengan kaidah HAM dan perlindungan data pribadi yang tidak sejalan dengan tujuan menciptakan iklim digital yang aman dan demokratis," ungkapnya.

Atas dikeluarkannya kebijakan Permenkominfo 5/2020, ujar Teo, LBH Jakarta akan melakukan upaya hukum terkait banyaknya masyarakat yang mengadukan kebijakan itu ke posko pengaduan LBH Jakarta.

"Dimungkinkan bersama masyarakat untuk membatalkan tindakan dan kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang serta melanggar hukum dan HAM tersebut," tutur dia.

Baca juga: Kemenkominfo Blokir Situs dan Aplikasi, Pengguna PayPal: Gara-gara Kominfo Nafkah Saya Hilang

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditangkap dalam Penggerebekan Kampung Bahari, Seorang Pria Berontak Ingin Bertemu Istri

Ditangkap dalam Penggerebekan Kampung Bahari, Seorang Pria Berontak Ingin Bertemu Istri

Megapolitan
Cara ke QBIG BSD Naik KRL dan Bus

Cara ke QBIG BSD Naik KRL dan Bus

Megapolitan
Pelajar Tawuran di Jakarta Barat Bakal Dikirim ke Pesantren, Kapolres: Rohani Dibina agar Tak Salah Jalan

Pelajar Tawuran di Jakarta Barat Bakal Dikirim ke Pesantren, Kapolres: Rohani Dibina agar Tak Salah Jalan

Megapolitan
Nilai UMP 2023 Timbulkan Polemik, PSI DPRD DKI: Buruh-Perusahaan Harus Saling Pengertian

Nilai UMP 2023 Timbulkan Polemik, PSI DPRD DKI: Buruh-Perusahaan Harus Saling Pengertian

Megapolitan
Update Kasus Konten 'Prank' Baim-Paula, Polisi Akan Segera Gelar Perkara

Update Kasus Konten "Prank" Baim-Paula, Polisi Akan Segera Gelar Perkara

Megapolitan
Tak Sampai Dua Menit, Dua Pria Curi Motor Warga di Bekasi

Tak Sampai Dua Menit, Dua Pria Curi Motor Warga di Bekasi

Megapolitan
Pemkot Depok Beri Waktu Sampai 9 Desember Untuk Kosongkan SDN Pondok Cina 1

Pemkot Depok Beri Waktu Sampai 9 Desember Untuk Kosongkan SDN Pondok Cina 1

Megapolitan
Rute Transjakarta 1H Stasiun Tanah Abang-Stasiun Gondangdia

Rute Transjakarta 1H Stasiun Tanah Abang-Stasiun Gondangdia

Megapolitan
Dishub DKI Cari Operator Baru 'Bike Sharing', Target Bisa Beroperasi Kuartal I Tahun Depan

Dishub DKI Cari Operator Baru "Bike Sharing", Target Bisa Beroperasi Kuartal I Tahun Depan

Megapolitan
Persija Ajak Pemprov DKI Kolaborasi Bikin Program 'Pride and Soul Jakarta' untuk Promosikan Tempat Ikonik

Persija Ajak Pemprov DKI Kolaborasi Bikin Program "Pride and Soul Jakarta" untuk Promosikan Tempat Ikonik

Megapolitan
Warga Kampung Bayam Bakal Demo di Balai Kota Besok

Warga Kampung Bayam Bakal Demo di Balai Kota Besok

Megapolitan
Menyediakan Rumah Murah Untuk Warga Tak Pernah Mudah Bagi Pemangku Kebijakan Jakarta

Menyediakan Rumah Murah Untuk Warga Tak Pernah Mudah Bagi Pemangku Kebijakan Jakarta

Megapolitan
Motor Hasil Curian di Johar Baru Dijual ke Penadah Rp 1,2 Juta

Motor Hasil Curian di Johar Baru Dijual ke Penadah Rp 1,2 Juta

Megapolitan
Kepala Dishub Jakpus Tegur Anggotanya yang Tidak Pantau Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1

Kepala Dishub Jakpus Tegur Anggotanya yang Tidak Pantau Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1

Megapolitan
Terdakwa Lain Dihadirkan dalam Sidang Penggelapan KSP Indosurya sebagai Saksi Mahkota

Terdakwa Lain Dihadirkan dalam Sidang Penggelapan KSP Indosurya sebagai Saksi Mahkota

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.