Minta Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2022 Dicabut, LBH Jakarta: Tidak Sesuai Standar dan Mekanisme HAM Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika mencabut Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang berimbas pada pemblokiran sejumlah platform digital.

Pengacara Publik LBH Jakarta Teo Reffelsen menilai kebijakan itu menimbulkan kerugian yang besar terhadap warga negara.

"Permenkominfo 5/2022 tidak sesuai dengan standar dan mekanisme hak asasi manusia (HAM) Internasional, melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi, melanggar hak untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi dan melanggar hak atas privasi," ujar Teo dikutip dari keterangannya, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: LBH Jakarta Terima 182 Aduan soal Kominfo Blokir Sejumlah Platform Digital

Menurut Teo, platform digital PayPal yang pemblokirannya dibuka sementara selama lima hari dengan dalih mengakomodir keluhan masyarakat, justru menguatkan bahwa pemerintah tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan dampak tersebut.

"Pemerintah secara terang telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," katanya.

Kemudian, dengan banyaknya pekerja kreatif yang melapor ke posko pengaduan LBH Jakarta, kata Teo, sangat kontradiktif dengan pernyataan pemerintah yang mendukung industri kreatif dengan adanya kebijakan itu.

Baca juga: Resmi, Kominfo Buka Blokir Akses PayPal, Dota, Counter Strike, Steam, dan Yahoo

Menurut Teo, sebanyak 182 laporan dari masyarakat diterima melalui surat elektronik e-mail pengaduan@bantuanhukum.or.id hingga Selasa (2/8/2022).

"Pembatasan yang diatur dalam Permenkominfo 5/2020 yang tidak sesuai dengan kaidah HAM dan perlindungan data pribadi yang tidak sejalan dengan tujuan menciptakan iklim digital yang aman dan demokratis," ungkapnya.

Atas dikeluarkannya kebijakan Permenkominfo 5/2020, ujar Teo, LBH Jakarta akan melakukan upaya hukum terkait banyaknya masyarakat yang mengadukan kebijakan itu ke posko pengaduan LBH Jakarta.

"Dimungkinkan bersama masyarakat untuk membatalkan tindakan dan kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang serta melanggar hukum dan HAM tersebut," tutur dia.

Baca juga: Kemenkominfo Blokir Situs dan Aplikasi, Pengguna PayPal: Gara-gara Kominfo Nafkah Saya Hilang

LBH Jakarta sendiri membuka posko pengaduan terkait pemblokiran situs Steam, Epic Games hingga PayPal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Informasi tersebut disampaikan LBH Jakarta melalui cuitan di akun Twitter @LBH_Jakarta.

"LBH Jakarta mengajak seluruh konten kreator, digital developer dan berbagai pihak yang dirugikan akibat Perkominfo No 5/2020 untuk mengadukan kerugian-kerugian yang dialami represi kebebasan di ranah digital akibat kebijakan ini," tulis LBH Jakarta dikutip melalui akun @LBH_Jakarta, Minggu (31/7/2022).

Pos pengaduan bertemakan tagar #SaveDigitalFreedom itu berlokasi di Kantor LBH Jakarta di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat.

Warganet juga dapat melakukan pengaduan melalui surat elektronik atau e-mail di pengaduan@bantuanhukum.or.id.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir platform digital yang tidak melakukan pendaftaran dan mematuhi aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Pemblokiran platform digital yang tidak melakukan pendaftaran hingga tenggat akhir dilakukan mulai Sabtu, 30 Juli 2022 pukul 00.00 WIB.

Pada Sabtu (30/7/2022) pagi, terdapat delapan situs layanan internet, aplikasi game, dan platform distribusi game yang telah diblokir Kominfo mulai hari ini.

1. Yahoo

2. PayPal

3. Epic Games (platform distribusi game)

4. Steam (platform distribusi game)

5. Dota (game)

6. Counter Strike (game)

7. Origin (EA)

8. Xandr.com

Kedelapan platform digital tersebut mulai diblokir Kominfo karena belum juga mendaftarkan diri ke Kominfo setelah dikirimi surat teguran. Kewajiban pendaftaran ini merupakan amanat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Dalam kebijakan PSE Kominfo itu, bila tak segera mendaftar sesuai tenggat yang ditentukan, PSE Lingkup Privat bakal dianggap ilegal dan akses layanannya bisa diblokir di Indonesia.