Sosok Rudi Samin, Warga yang Bongkar Timbunan Bansos di Depok dan Terancam Dipolisikan JNE

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan sembako bantuan sosial Presiden yang terkubur di lapangan KSU, Sukmajaya, Kota Depok, menghebohkan publik selama sepekan terakhir. 

Tumpukan sembako itu ditemukan pada Jumat (29/8/2022) lalu oleh Rudi Samin di tanah sedalam 3 meter. 

Ekspedisi JNE mengakui mengubur sembako bantuan presiden itu karena rusak dan sudah menggantinya dengan yang baru. 

Belakangan, JNE mengancam akan melaporkan Rudi Samin ke polisi karena dianggap menyebarkan fitnah. 

Siapa Rudi Samin?

Rudi Samin merupakan warga setempat yang juga mengeklaim sebagai pemilik sah lahan tempat sembako itu ditemukan. 

"Saya sebagai pemilik tanah ini," kata Rudi Samin dalam video di kanal Youtube Kompas.com, Jumat (5/8/2022). 

Baca juga: Sembako Bantuan Presiden Dikubur di Depok, Ditemukan di Kedalaman 3 Meter 

Meski demikian, Rudi Samin mengeklaim tanah yang dimilikinya itu telah digunakan oleh perusahaan ekspedisi JNE sebagai lahan parkir selama sembilan tahun terakhir.

Kebetulan gudang JNE berada persis di seberang lapangan itu.

Rudi Samin menyebutkan, selama sembilan tahun JNE tidak pernah izin ataupun membayar sewa penggunaan lahan parkir. 

"Mereka tidak pernah bayar, tidak pernah minta izin dan sekarang dipergunakan untuk perbuatan melawan hukum menimbun sembako bantuan presiden," katanya. 

Rudi mengatakan, awalnya ia mendapat informasi dari kliennya yang juga adalah bekas karyawan JNE mengenai sembako yang dikubur di lapangan KSU Itu. 

Eks karyawan itu membocorkan bahwa JNE mengubur sembako tersebut pada Juli 2020. 

Baca juga: Kronologi Terbongkarnya Timbunan Sembako Bantuan Presiden di Depok, Berawal dari Laporan Pegawai JNE

Atas informasi tersebut, Rudi Samin pun langsung melakukan penggalian. 

Pencarian awalnya dilakukan manual dengan menggunakan cangkul, tetapi tidak membuahkan hasil. 

Rudi pun akhirnya menyewa ekskavator. Pada hari ketiga pencarian, sembako itu akhirnya ditemukan. 

"Setelah itu sesuai prosedur saya langsung menghubungi kepolisian," kata Rudi.

KOMPAS.com/Tria Sutrisna Kondisi beras Bantuan Sosial (Bansos) Presiden yang ditimbun di Lapangan KSU, Sukmajaya, Depok, Rabu (3/8/2022).

Dari informasi yang dihimpun, Rudi Samin beberapa kali mencoba peruntungan di politik. Ia pernah dua kali maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR RI.

Pada Pemilu 2014, ia tercatat sebagai caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI dari Partai PKPI.

Selanjutnya, pada Pemilu 2019, ia juga maju sebagai caleg DPR RI Dapil Jabar VI dari Partai Hanura. 

Baca juga: Akhir Kasus Timbunan Bansos di Depok: Penyelidikan Dihentikan, Warga yang Membongkar Terancam Pidana

Namun, kedua partai yang mengusungnya itu diketahui gagal lolos ke Senayan. 

Rudi Samin juga pernah mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Depok dalam Pilkada 2015.

Ia mendaftar melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), tetapi tersingkir dalam babak akhir proses seleksi oleh DPC PDIP Depok.

Penjelasan JNE dan polisi soal penguburan beras

Pada Kamis (4/8/2022), JNE untuk pertama kalinya menggelar konferensi pers guna menjelaskan duduk perkara penguburan sembako tersebut. 

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMAD Pihak JNE memberikan klarifikasi beras bantuan sosial (bansos) presiden yang terkubur di Lapangan KSU, Sukmajaya, Depok. Klarifikasi dilaksanakan di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (4/8/2022), bersama kuasa hukum Hotman Paris.

Kuasa hukum JNE Hotman Paris Hutapea mengatakan bahwa JNE ditugaskan mengantarkan paket sembako oleh PT Store Send Indonesia (SSI) selaku pemenang tender pada Mei 2020.

JNE Express menerima total 6.119 ton. Namun, dari jumlah itu, ada beras yang rusak 3,4 ton. Beras yang rusak itulah yang dikubur di Lapangan KSU.

Beras yang rusak itu sempat disimpan di gudang dan baru dikubur oleh JNE pada November 2021. 

Baca juga: Bansos Presiden Terkubur di Depok, JNE: Beras Rusak Mei 2020, lalu Dikubur November 2021

Hotman juga mengungkapkan alasan JNE mengubur beras itu setelah selama lebih dari satu tahun disimpan di gudang.

"Ini beras harus dijaga sensitivitasnya. Kalau nanti ini beras dibuang sembarangan, takutnya disalahgunakan orang. Apalagi kan itu ada logonya bantuan presiden," ujar Hotman.

Hotman menyatakan, beras yang rusak sudah diganti dengan yang baru dan dikirimkan ke masyarakat penerima.

Pada Kamis kemarin, Polda Metro Jaya pun memutuskan menghentikan penyelidikan temuan timbunan bansos ini.

Polisi menyatakan, penyelidikan dihentikan karena beras yang rusak itu sudah diganti oleh JNE dan disalurkan ke masyarakat.

"Dengan adanya kerusakan beras yang diganti, negara tidak dirugikan. Kemudian masyarakat juga tidak dirugikan. Karena masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sudah tersalurkan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan.

Baca juga: Polda Metro Jaya Hentikan Penyelidikan Penimbunan Bansos Presiden di Depok

Dengan demikian, polisi menilai tak ada unsur pidana dalam kasus ini.

JNE ancam polisikan Rudi Samin

JNE pun berencana untuk memolisikan Rudi Samin karena dianggap "menyiarkan" kabar bohong soal penimbunan basos presiden di Lapangan KSU.

"(Kami) pertimbangkan untuk lapor polisi atau perdata, itu saja. Anda tahu semua ini pemicunya adalah fitnah kasus perdata kepemilikan tanah ya, digeser menjadi kasus sengketa beras bantuan presiden agar kasus kepemilikan tanah menjadi viral," ujar Hotman.

Hotman mengatakan, narasi "ditimbun" yang disampaikan Rudi Samin merupakan fitnah.

Sebab, beras itu merupakan milik JNE yang rusak, kemudian dibuang dengan cara dikubur.

"Kami dari JNE tidak pernah menganggap tanah itu milik JNE. Hanya minta izin dikubur di sana. Jadi sekali lagi tidak ada unsur melawan hukum," kata Hotman.

Baca juga: JNE Akan Polisikan Warga yang Pertama Kali Narasikan Beras Bansos Presiden Ditimbun di Depok

Rudi Samin menanggapi santai rencana JNE melaporkannya ke polisi.

Menurut Rudi, ia tidak melakukan pencemaran nama baik karena ditemukan barang bukti beras dalam jumlah yang banyak dalam kasus ini.

"Ya kami tetap menanggapi itu tidak ada masalah. Pencemaran nama baiknya di mana. Pencemaran nama baik itu apabila barangnya tidak ada itu bisa pencemaran nama baik," kata Rudi, dkutip dari Tribunjakarta.com, Kamis (4/8/2022).

"Ini kan barangnya ada. Kalau dibilang ini punya JNE, sejak kapan JNE jualan beras? Kan mekanismenya harus ada, tidak serta-merta JNE menghapus. Karena JNE ini hanya sub yang ketiga, ada yang kedua pemenang tender, kemudian Bulog," tutur dia.

Baca juga: Ini Respons Rudi Samin, Warga yang Bakal Dilaporkan ke Polisi oleh JNE

Rudi pun menilai penyelidikan kasus penimbunan bansos ini dihentikan lantaran yang terlibat adalah institusi-institusi besar.

"Ya seperti yang saya bilang bahwa gunung es ini, susah dibenturkan, tapi enggak apa, ya silakan saja. Enggak ada masalah bagi saya kalau memang tidak cukup bukti hukum. Silakan saja hentikan," ujarnya.