JAKARTA, KOMPAS.com - Harapan kelompok masyarakat Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) nampaknya tidak akan membuahkan hasil untuk jauh dari bayang-bayang penggusuran.
Tuntutan KRMP terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak bak panggang jauh dari api. Tidak ada harapan.
Seperti diketahui, pergub penggusuran merupakan warisan dari era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sejumlah kampung di Jakarta disebut tergusur imbas dari penerapan pergub tersebut.
Baca juga: Pergub Penggusuran Warisan Ahok Masih Hantui Warga, Tak Kunjung Dicabut oleh Anies
Beberapa kampung di DKI Jakarta disebut telah digusur imbas penerapan Pergub 207/2016. Perwakilan KRMP, Jihan Fauziah Hamdi, menyatakan pada 2021 kampung di Pancoran Buntu II dan di Menteng Dalam tergusur
"(Pada) 2019 ada Sunter Agung dan masih banyak lagi berdasarkan data yang sudah kami himpun," ujar Jihan, Rabu (4/8/2022).
Lebih lanjut, menurut Jihan, ratusan kepala keluarga tergusur dari tempat tinggal mereka karena penerapan Pergub tersebut.
"Kalau kepala keluarga itu pasti banyak sekali. Di Pancoran Buntu II saja itu sekiranya ada 700 kartu keluarga sendiri, bagaimana di kampung-kampung lain kalau digabung," ucap Jihan.
Baca juga: Wagub DKI Mengaku Baru Tahu soal Permintaan Pencabutan Pergub Penertiban Tanah, Nanti Saya Pelajari
Menurut Jihan, Anies telah berkomitmen untuk mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 tersebut. Komitmen itu dilontarkan anies saat audiensi bersama dengan KRMP pada 6 April 2022.
"Dari hasil audiensi itu ada berita acara yang menyatakan bahwa Pak Anies berkomitmen untuk mencabut Pergub tersebut," tuturnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI Jakarta tak ingin menggusur rumah warga Ibu Kota menggunakan Pergub 207 Tahun 2016.
Hal itu disampaikan untuk menanggapi desakan KRMP yang meminta Pergub tersebut dicabut. Kata Riza, Pemprov DKI justru ingin membuat rumah yang layak huni bagi masyarakat Ibu Kota.
Baca juga: Warga Desak Cabut Pergub Penertiban Tanah, Pemprov DKI: Kalau pun Dicabut, Tak Bisa Tahun Ini
"Kami, Pemprov DKI Jakarta, tentunya tidak ingin melakukan penggusuran, tapi justru kami ingin menghadirkan rumah yang baik bagi seluruh masyarakat," kata Riza, Selasa (9/8/2022).
Riza menuturkan, untuk menghadirkan rumah layak huni bagi warga, Pemprov DKI perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, hingga masyarakat.
"Memang ini perlu biaya tak sedikit, karena itu kami butuh kerja sama seluruh pihak," tutur Riza.