Ada Dugaan Intoleransi di SMA 101, Pemkot Jakarta Barat Telusuri

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu fraksi di DPRD DKI Jakarta menyebutkan 10 sekolah negeri di Ibu Kota yang diduga bersikap intoleran terhadap siswa.

Salah satunya SMAN 101 Jakarta Barat yang disebut mewajibkan murid non-muslim memakai jilbab saat hari Jumat, dengan alasan penyeragaman.

Merespons tudingan tersebut, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat wilayah II tengah menelusuri laporan tersebut.

"Benar (saat ini masih ditelusuri)," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat wilayah II, Junaedi, saat dikonfirmasi, Rabu (10/8/2022).

"Terkait SMA 101, kami baru mendapat informasi siang tadi. Selanjutnya, kami cermati masalahnya, dan menjadi atensi," imbuh dia.

Kendati masih menelusuri, Junaedi mengatakan pihaknya akan membina kepala sekolah dan guru di wilayah II Jakarta Barat.

"Pertemuan siang tadi menguatkan kami dalam mengambil langkah, dan kami optimis bisa membina para kepala sekolah dan guru di wilayah 2 Jakarta Barat," ungkap Junaedi.

Selain itu, ia pun memastikan bahwa satuan pendidikan di wilayahnya akan terus membangun toleransi dan kerukunan keberagaman.

"Kami akan terus membangun kebersamaan, keberagaman, kerukunan dalam menjaga NKRI," imbuh dia.

Kompas.com telah memastikan kabar tersebut menggunakan mekanisme hak jawab di Dewan Pers. Hasilnya, tidak ada tindakan intoleransi di dalam lingkungan SMAN 101 Jakarta.

Berita hak jawab selengkapnya, dapat dilihat di link berikut ini: 

Kepsek Yakinkan Tak Ada Praktik Intoleransi di SMAN 101: Itu Hoaks!

Diberitakan sebelumnya, informasi bahwa ada dugaan praktik intoleransi di SMAN 101 terungkap dalam rapat salah satu fraksi di DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Agustus 2022 lalu.

Dalam rapat itu, wakil rakyat Ibu Kota itu melaporkan bahwa ada 10 sekolah di Jakarta yang diduga terjadi praktik intoleransi.

Catatan redaksi: Artikel ini telah mengalami penyesuaian dari redaksi karena terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik sebagaimana keputusan Dewan Pers. Salah satu sekolah yang semula tercantum di daftar itu sudah dipastikan tidak terdapat tindak intoleransi.