Aksi Intoleran di Sekolah Jakarta, Guru Larang Murid Pilih Ketua OSIS Nonmuslim hingga Paksa Siswi Berjilbab

Pengurus SDN Cikini 2 mewajibkan seluruh muridnya memakai baju muslim pada saat bulan Ramadhan. Padahal, di sekolah itu ada murid yang tak beragama Islam.

5. SMKN 6 Jakarta Selatan

Pada Juli 2022, murid-murid SMKN 6 Jakarta Selatan dipaksa mengikuti mata pelajaran Kristen Protestan. Padahal, mereka merupakan penganut agama Hindu dan Buddha.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI: Ada Aksi Intoleransi di 10 Sekolah Negeri, dari Pemaksaan Berjilbab hingga Larangan Pilih Ketua OSIS Beda Agama

6. SMPN 75 Jakarta Barat

Salah satu murid di sana dipaksa menggunakan jilbab. Sebelum menggunakan jilbab, murid itu mendapatkan sindiran dari guru di sekolah itu.

7. SMPN 74 Jakarta Timur

Murid di SMPN 74 Jakarta Timur dipaksa menggunakan jilbab. Pihak sekolah juga memaksa setiap murid untuk menandatangani surat pakta integritas yang salah satu poinnya berisikan instruksi agar semua murid mengikuti kegiatan keagamaan dan wajib mengenakan jilbab.

8. SDN 3 Tanah Sareal Jakarta Barat

Murid di SDN 3 Tanag Sareal diwajibkan mengenakan celana atau rok panjang. Hal itu menyebabkan para muridnya tak bergerak leluasa.

9. SMPN 250 Jakarta Selatan

Satu guru di SMPN 250 diduga membuat soal ujian akhir sekolah yang dinilai mendiskreditkan eks Presiden Megawati Soekarnoputri. Guru itu juga disebut mengampanyekan citra Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Fraksi PDI-P Desak Guru yang Paksa Siswi Pakai Jilbab Diberi Sanksi Tegas

10. SDN 3 Cilangkap Jakarta Timur

Murid SDN 3 Cilangkap beragana non-muslim dipaksa mengikuti kegiatan muslim dan diwajibkan berperilaku layaknya seorang muslim, mulai dari cara menyapa, berkegiatan di lapangan, pengajian di dalam mushala, dan berdoa ketika pulang.

Jaminan dari Disdik

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berujar bahwa interogasi dilakukan untuk merespons pengaduan masyarakat kepada fraksinya berkait diskriminasi di sekolah negeri.

"Supaya tidak simpang siur, makanya kami panggil Kepala Dinas Pendidikan dengan para Kasudin supaya informasi itu bisa sampai di tingkat sekolah dengan baik," tuturnya, ditemui usai rapat, Rabu.