Kompas.com - 15/08/2022, 16:46 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca-perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) meminta dilibatkan dalam revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.

Wakil Ketua Pansus Jakarta Pasca-perpindahan IKN Jamaludin Lamanda berujar, pihaknya meminta dilibatkan karena revisi UU itu menyangkut nasib warga Jakarta.

"Kami melihat bahwa banyak hal yang perlu diperjuangkan karena menyangkut nasib warga Jakarta ke depan," ujar dia saat ditemui usai rapat perdana pansus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/8/2022).

"(Revisi) UU ini perlu dibuat secara detail dan komprehensif," sambung dia.

Baca juga: Pansus Jakarta Pasca-perpindahan IKN Akan Beri Rekomendasi untuk Kekhususan Jakarta

Jamaludin menyebutkan, jangan sampai revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 justru merugikan warga Jakarta.

Sebab, UU itu merupakan payung hukum untuk tata kelola pemerintahan Jakarta dan lainnya.

Di sisi lain, ia menyadari bahwa revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 bukan wewenang Pansus Jakarta Pasca-perpindahan IKN.

Namun, Jamaludin ingin agar rekomendasi yang nantinya bakal diberikan oleh Pansus Jakarta Pasca-perpindahan IKN dijadikan pertimbangan untuk revisi UU tersebut.

"Tetap masukan-masukan serta rekomendasi-rekomendasi sangat diperlukan dalam rangka kesempurnaan daripada perubahan UU Nomor 29 itu," kata dia.

Baca juga: Hotman Paris: Saya Siap Bela Pegawai Alfamart

Ia mencontohkan, salah satu hal yang kemungkinan akan direkomendasikan untuk revisi UU tersebut adalah tentang pembagian aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Megapolitan
BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

Megapolitan
Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Megapolitan
Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

Megapolitan
Martabak Pecenongan 65A, Sang Legendaris Pencetus Varian Baru Berbagai Rasa...

Martabak Pecenongan 65A, Sang Legendaris Pencetus Varian Baru Berbagai Rasa...

Megapolitan
Komisi D Minta Pemprov DKI Jelaskan Perbedaan Konsep Perluasan Daratan dan Reklamasi

Komisi D Minta Pemprov DKI Jelaskan Perbedaan Konsep Perluasan Daratan dan Reklamasi

Megapolitan
DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kunker ke Luar Negeri, PSI: Tak Punya Empati di Tengah Penderitaan Rakyat

DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kunker ke Luar Negeri, PSI: Tak Punya Empati di Tengah Penderitaan Rakyat

Megapolitan
Jalan Mochammad Yamin Kota Tangerang Terendam Banjir akibat Hujan Deras, Lalu Lintas Tersendat

Jalan Mochammad Yamin Kota Tangerang Terendam Banjir akibat Hujan Deras, Lalu Lintas Tersendat

Megapolitan
Pemprov DKI Berencana Bentuk BUMD untuk Kelola Taman Ismail Marzuki

Pemprov DKI Berencana Bentuk BUMD untuk Kelola Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Lakukan Kunker ke Luar Negeri

DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Lakukan Kunker ke Luar Negeri

Megapolitan
Penyelidikan Dugaan Penipuan Jual-Beli Emas di Kebayoran Lama Dihentikan, Pelapor Minta Klarifikasi

Penyelidikan Dugaan Penipuan Jual-Beli Emas di Kebayoran Lama Dihentikan, Pelapor Minta Klarifikasi

Megapolitan
Momen Wakil Ketua DPRD Depok Jabat Tangan dan Rangkul Sopir Truk yang Disuruhnya 'Push Up'...

Momen Wakil Ketua DPRD Depok Jabat Tangan dan Rangkul Sopir Truk yang Disuruhnya "Push Up"...

Megapolitan
Anies Masukkan Sumur Resapan Pengendali Banjir ke Pergub RDTR

Anies Masukkan Sumur Resapan Pengendali Banjir ke Pergub RDTR

Megapolitan
Pembangunan Rukan Diduga Jadi Penyebab Banjir di Puskesmas Rawa Buntu, Wali Kota Tangsel: Kami Sudah Panggil Kontraktornya

Pembangunan Rukan Diduga Jadi Penyebab Banjir di Puskesmas Rawa Buntu, Wali Kota Tangsel: Kami Sudah Panggil Kontraktornya

Megapolitan
Ini Pernyataan yang Bikin Saksi Kasus Indra Kenz Diceramahi Hakim di Persidangan

Ini Pernyataan yang Bikin Saksi Kasus Indra Kenz Diceramahi Hakim di Persidangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.