Kompas.com - 15/08/2022, 17:35 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta disebut bakal berkurang ketika Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara (IKN).

Hal ini dinyatakan DPRD DKI Jakarta melalui Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca-perpindahan IKN ketika menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/8/2022).

"Kita akan mengalami koreksi besar dalam hal APBD. APBD kita yang sekarang Rp 80 triliun sekian, setelah tidak menjadi ibu kota, pasti koreksinya (APBD) besar," kata anggota Pansus Jakarta Pasca-perpindahan IKN Jamaludin dalam rapat tersebut, Senin.

Untuk diketahui, APBD DKI Jakarta tahun 2022 mencapai Rp 82,47 triliun.

Baca juga: Pansus Jakarta Pasca-perpindahan IKN Akan Beri Rekomendasi untuk Kekhususan Jakarta

Jamaludin kemudian mempertanyakan apakah Pemprov DKI siap mengelola pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi sumber APBD.

Sebab, dengan berpindahnya ibu kota negara, otomatis jumlah warga di Jakarta pun akan berkurang karena banyak warga yang akan pindah ke sana, seperti aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat.

Dengan demikian, kata Jamaludin, penghasilan dari pajak perseorangan seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) pun bakal menurun.

"Internalnya Jakarta sendiri ini mau ngapain? Saya minta Pemprov DKI itu semuanya prepare. Jangan sampai kebingungan ketika ibu kota negara pindah," kata dia.

Baca juga: Pansus Jakarta Pasca-perpindahan IKN Minta Dilibatkan dalam Revisi UU Pemprov DKI, Ini Alasannya

Ketua Pansus Jakarta Pasca-perpindahan IKN Pantas Nainggolan berujar, pansus itu bertujuan agar DPRD DKI terlibat dalam pembahasan revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.

"Alasannya (pembentukan pansus) supaya rakyat DKI Jakarta, diwakili DPRD, terlibat dalam pembahasan revisi UU (Nomor 29 tahun 2007). Karena statusnya (Jakarta sebagai ibu kota negara) beralih pindah ke IKN (baru)," tutur Pantas di lokasi yang sama.

Pansus ini akan membuat rekomendasi untuk revisi UU Nomor 29 Tahun 2007p selama 6 bulan masa kerja.

Pantas menyebutkan, rekomendasi itu kemudian diberikan kepada DPR RI.

Baca juga: Bendera Merah Putih Raksasa Akan Dikibarkan di Langit Jakarta Saat HUT Ke-77 RI, Ini Rutenya

Salah satu rekomendasi yang bakal diberikan adalah tentang kekhususan Jakarta mengatur keuangan dan moneter meski tak lagi berstatus Ibu Kota Negara.

"(Contoh rekomendasi), misalnya ternyata Pak Presiden (Joko Widodo) sudah menyampaikan bahwa Jakarta tetap punya kekhususan," sebut Pantas.

"Walaupun kekhususannya tidak lagi kekhususan ibu kota, tetapi kekhususan bidang moneter dan keuangan, dan lainnya," sambung dia.

Untuk diketahui, UU Nomor 29 Tahun 2007 harus diubah setelah UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN disahkan.

DPR RI sebelumnya sempat mempertimbangkan beberapa usulan untuk revisi UU Nomor 29 Tahun 2007, seperti memasukkan Depok, Bogor, dan Bekasi ke wilayah Jakarta Raya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Air Laut Sempat Berubah Warna Sebelum Ratusan Ikan Terkapar di Daratan Pulau Onrust

Air Laut Sempat Berubah Warna Sebelum Ratusan Ikan Terkapar di Daratan Pulau Onrust

Megapolitan
Letusan Petasan Berbalas Tembakan ke Udara, Polisi Gerebek Kampung Bahari...

Letusan Petasan Berbalas Tembakan ke Udara, Polisi Gerebek Kampung Bahari...

Megapolitan
Bus 'Pink' Transjakarta, Warisan Ahok yang Masih Eksis hingga Kini

Bus "Pink" Transjakarta, Warisan Ahok yang Masih Eksis hingga Kini

Megapolitan
Khawatir Dorong Penularan Bunuh Diri, Kasus Kematian Keluarga di Kalideres Harus Segera Ditutup

Khawatir Dorong Penularan Bunuh Diri, Kasus Kematian Keluarga di Kalideres Harus Segera Ditutup

Megapolitan
Usulan Kenaikan UMK 7,48 Persen Bisa Bikin Upah Buruh Kota Tangerang Naik Rp 320.000

Usulan Kenaikan UMK 7,48 Persen Bisa Bikin Upah Buruh Kota Tangerang Naik Rp 320.000

Megapolitan
Ratusan Miliar Rupiah Menggelontor demi LRT-MRT yang Lebih Baik...

Ratusan Miliar Rupiah Menggelontor demi LRT-MRT yang Lebih Baik...

Megapolitan
Ahli Desak Polisi Segera Ungkap Kematian Keluarga di Kalideres meski Tak Terpecahkan

Ahli Desak Polisi Segera Ungkap Kematian Keluarga di Kalideres meski Tak Terpecahkan

Megapolitan
Mengungkap Penyebab Ratusan Ikan Kecil Terdampar di Pulau Onrust, Diduga akibat Perubahan Suhu dan Bukan Terkait Gempa...

Mengungkap Penyebab Ratusan Ikan Kecil Terdampar di Pulau Onrust, Diduga akibat Perubahan Suhu dan Bukan Terkait Gempa...

Megapolitan
Dian Tewas Terakhir, Ahli Duga Keluarga di Kalideres Sepakat Bunuh Diri

Dian Tewas Terakhir, Ahli Duga Keluarga di Kalideres Sepakat Bunuh Diri

Megapolitan
Kini Pengendara Makin Berani Terobos Jalur Sepeda sejak Tilang Manual Dihapus...

Kini Pengendara Makin Berani Terobos Jalur Sepeda sejak Tilang Manual Dihapus...

Megapolitan
Dihantui Ancaman Gelombang PHK, Apindo Tolak Rekomendasi Kenaikan UMK Kota Bekasi 7,09 Persen

Dihantui Ancaman Gelombang PHK, Apindo Tolak Rekomendasi Kenaikan UMK Kota Bekasi 7,09 Persen

Megapolitan
Pria Aniaya 3 Bocah di Masjid Tebet, Emosi Tersulut karena Anaknya Korban 'Bullying'

Pria Aniaya 3 Bocah di Masjid Tebet, Emosi Tersulut karena Anaknya Korban "Bullying"

Megapolitan
Kala Kapolri Ungkap Pengaruh Faktor Cuaca dalam Pencarian Korban Helikopter Polri Jatuh di Babel

Kala Kapolri Ungkap Pengaruh Faktor Cuaca dalam Pencarian Korban Helikopter Polri Jatuh di Babel

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pengusaha dan Buruh Kompak Tolak UMP DKI 2023 | Temuan Mantra di Kain dalam Rumah Keluarga di Kalideres

[POPULER JABODETABEK] Pengusaha dan Buruh Kompak Tolak UMP DKI 2023 | Temuan Mantra di Kain dalam Rumah Keluarga di Kalideres

Megapolitan
Pengaturan Jam Kerja di Jakarta Masih Dikaji, Dishub DKI Hindari Layanan Angkutan Umum Terdampak

Pengaturan Jam Kerja di Jakarta Masih Dikaji, Dishub DKI Hindari Layanan Angkutan Umum Terdampak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.