Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/08/2022, 05:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan memberi sanksi tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan aksi intoleran di sekolah.

Hal ini dinyatakan Disdik DKI usai Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mengungkap adanya 10 sekolah negeri yang diduga melakukan aksi intoleran kepada muridnya.

"Sanksi tegas nantinya juga berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, khususnya di bidang pendidikan (yang intoleran)," papar Kepala Sub Bagian Humas Kerja Sama Antar-lembaga Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah dalam keterangannya, Senin (15/8/2022).

Baca juga: Aksi Intoleran di Sekolah Jakarta, Guru Larang Murid Pilih Ketua OSIS Nonmuslim hingga Paksa Siswi Berjilbab

Dalam keterangan itu, ia menyatakan bahwa terdapat dua peraturan yang mengatur soal penggunaan seragam dan atribut di sekolah.

Keduanya, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya (Permendikbub) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah.

Kedua kebijakan itu kemudian disosialisasikan oleh Disdik DKI Jakarta melalui Surat Edaran (SE) Nomor 83/SE/2015 tentang Pakaian Dinas bagi Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Pakaian Seragam Sekolah dan Olahraga bagi Peserta Didik.

Menurut Taga, dalam SE tersebut, tidak ada pasal yang mewajibkan para murid untuk mengenakan atribut keagaaman di sekolah.

"Jadi, tak ada pasal yang menyebutkan kata wajib (mengenakan atribut keagamaan), tapi dapat disesuaikan dengan agama, keyakinan, dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan," urai Taga.

Baca juga: Mencuat 10 Kasus Sekolah Negeri Diduga Intoleran, F-PDIP DPRD DKI: Seperti Puncak Gunung Es

Sementara itu, dalam keterangan yang sama, Kepala Sudindik Wilayah I Jakarta Utara Sri Rahayu Asih Subekti mengeklaim bahwa tak ada satu pun kasus intoleransi yang terjadi di wilayahnya.

"Ternyata tidak ada satu pun (kasus diskriminasi)," ujar dia.

Ia mencontohkan, berdasarkan tinjauannya di SMPN 122, pelajar di sana sempat membuat konten bersama di sebuah mushala.

Menurut Sri, pelajar itu terdiri dari agama yang berbeda-beda.

Namun, mereka bisa membuat konten bersama di tempat ibadah muslim.

Baca juga: Siswa di Jakarta Jadi Korban Diskriminasi, F-PDIP DPRD DKI Buka Layanan Pengaduan

"Itu ada lomba-lomba 17 Agustus (2022), mereka (pelajar di SMPN 122) bikin konten kebinekaan dan tempatnya kebetulan di mushala," ungkap Sri.

Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo sebelumnya mengungkapkan, pihaknya menemukan 10 kasus dugaan aksi intoleransi di sekolah negeri.

Beberapa di antara sekolah negeri itu adalah SMAN 101 Jakarta Barat, SMPN 46 Jakarta Selatan, SDN 2 Jakarta Barat, SMKN 6 Jakarta Selatan, dan SMPN 75 Jakarta Barat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI: 'Tap In-Tap Out' di Skywalk Kebayoran Hanya Untuk Pengguna Transportasi Umum

Pemprov DKI: "Tap In-Tap Out" di Skywalk Kebayoran Hanya Untuk Pengguna Transportasi Umum

Megapolitan
Trauma, Anak Perempuan yang Ditelantarkan Ibunya di Depok Enggan Bicara dan Takut Bertemu Orang

Trauma, Anak Perempuan yang Ditelantarkan Ibunya di Depok Enggan Bicara dan Takut Bertemu Orang

Megapolitan
Korban Meikarta Digugat Rp 56 Miliar, Pengacara Konsumen: Aneh dan di Luar Nalar!

Korban Meikarta Digugat Rp 56 Miliar, Pengacara Konsumen: Aneh dan di Luar Nalar!

Megapolitan
Warga Jengkel Skywalk Kebayoran Lama Berbayar, Transjakarta Ubah Mekanisme

Warga Jengkel Skywalk Kebayoran Lama Berbayar, Transjakarta Ubah Mekanisme

Megapolitan
500 Ton Minyak Goreng Bersubsidi Ditemukan di Lahan KBN Marunda, Diduga Ditimbun Sejak Desember 2022

500 Ton Minyak Goreng Bersubsidi Ditemukan di Lahan KBN Marunda, Diduga Ditimbun Sejak Desember 2022

Megapolitan
Diduga Sakit Jantung, Pria Lansia Ditemukan Tewas Membusuk di Kamar Kontrakan

Diduga Sakit Jantung, Pria Lansia Ditemukan Tewas Membusuk di Kamar Kontrakan

Megapolitan
Masalah Ekonomi Jadi Alasan Anggota Densus 88 Bunuh Sopir Taksi Online di Depok

Masalah Ekonomi Jadi Alasan Anggota Densus 88 Bunuh Sopir Taksi Online di Depok

Megapolitan
Anggota Densus 88 Jadi Tersangka Pembunuhan Sopir Taksi Online di Depok

Anggota Densus 88 Jadi Tersangka Pembunuhan Sopir Taksi Online di Depok

Megapolitan
Pemkot Depok Tanggung Seluruh Biaya Perawatan Anak Perempuan yang Dianiaya dan Ditelantarkan Ibunya

Pemkot Depok Tanggung Seluruh Biaya Perawatan Anak Perempuan yang Dianiaya dan Ditelantarkan Ibunya

Megapolitan
Bakal Tutup Akses Tol Jatikarya Besok, Ahli Waris: Silakan Lewat Jalan Lain!

Bakal Tutup Akses Tol Jatikarya Besok, Ahli Waris: Silakan Lewat Jalan Lain!

Megapolitan
Lansia Tewas di Trotoar Kawasan Tambora, Awalnya Berjalan Sempoyongan

Lansia Tewas di Trotoar Kawasan Tambora, Awalnya Berjalan Sempoyongan

Megapolitan
Mobil Dinas Polisi Masuk Busway Lalu Tabrak Pengendara Motor di Rawamangun

Mobil Dinas Polisi Masuk Busway Lalu Tabrak Pengendara Motor di Rawamangun

Megapolitan
Tuntut Dana Konsinyasi, Ahli Waris Tol Cimanggis-Cibitung Bakal Tutup Akses Tol Besok

Tuntut Dana Konsinyasi, Ahli Waris Tol Cimanggis-Cibitung Bakal Tutup Akses Tol Besok

Megapolitan
Banjir di Jalan TB Simatupang Jaksel Surut, Arus Lalu Lintas Tetap Macet

Banjir di Jalan TB Simatupang Jaksel Surut, Arus Lalu Lintas Tetap Macet

Megapolitan
Dugaan Adanya Pelanggaran Tim Penyidik Dibalik Penetapan Status Tersangka Hasya

Dugaan Adanya Pelanggaran Tim Penyidik Dibalik Penetapan Status Tersangka Hasya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.