Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/08/2022, 06:04 WIB
Larissa Huda

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan warga RT 10/01 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat mengkhawatirkan adanya rencana eksekusi lahan yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka oleh mafia tanah.

Ketua RT10/01 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Hana Hamdani, mengatakan rencana eksekusi lahan dan bangunan itu dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu dekat.

Namun, warga yang umumnya berusia lanjut (lansia) serta sudah puluhan tahun menetap di lokasi itu, mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan apapun akan ada eksekusi lahan dan bangunan.

"Kami takut eksekusi dilakukan tiba-tiba. Di sini ada sembilan bangunan tempat tinggal yang dihuni sembilan KK (kepala keluarga) dengan puluhan warga yang menetap," kata Hana dilansir dari Antara, Senin (15/8/2022).

Baca juga: Warga Pulogadung yang Akses ke Rumahnya Ditutup Tembok Akhirnya Pindah Rumah

Adapun rencana eksekusi pengosongan lahan di wilayah RT 10 Gunung Sahari Selatan itu menyusul adanya amar putusan PN Jakarta Pusat No.256/Pdt.G/2018/PN.Jks.Pst jo Putusan PT DKI Jakarta No.221/PDT/2019/PT.DKI Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.510 K/Pdt/2020.

Salah satu warga RT 10, Iwan, mengatakan rencana eksekusi lahan tempat tinggalnya itu tidak lepas dari dugaan adanya mafia tanah. Sebab, terdapat cacat prosedur pada sertifikat HGB No.188.

Menurut Iwan, dalam arsip kantor BPN Jakarta Pusat terdapat dua salinan akte dengan nomor dan tanggal yang sama.

"Namun, terdapat perbedaan hak di mana yang pertama adalah Akte Jual Beli rumah dan pelepasan hak, sedangkan yang kedua, Akte Jual Beli rumah dan pengoperan hak," kata Iwan.

Selain itu, pada saat pengukuran dan peninjauan di lapangan, pihak RT/RW serta kelurahan tidak pernah diinformasikan.

Baca juga: Akses Rumah Tetangga Ditutup Tembok di Pulogadung, Wagub Riza Ingatkan Pentingnya Jaga Kerukunan

Begitu juga dengan warga yang tidak melihat adanya petugas BPN yang melakukan pengukuran sehingga diduga adanya permainan rekayasa oknum mafia tanah.

Warga pun meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pendampingan guna memberantas mafia tanah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Massa Demo Pro-Kontra Pemerintah di DPR Saling Lempar Botol

Massa Demo Pro-Kontra Pemerintah di DPR Saling Lempar Botol

Megapolitan
Sekolah di Dekat KPU dan Bawaslu RI Diliburkan saat Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Sekolah di Dekat KPU dan Bawaslu RI Diliburkan saat Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Polsek Tanjung Priok Larang Kegiatan 'Sahur on The Road'

Polsek Tanjung Priok Larang Kegiatan "Sahur on The Road"

Megapolitan
Fokus ke Pilpres, Perolehan Kursi Gerindra di DPRD DKI Merosot

Fokus ke Pilpres, Perolehan Kursi Gerindra di DPRD DKI Merosot

Megapolitan
Maling Brankas di Ciracas Sudah Pantau Situasi 3 Hari Sebelum Beraksi

Maling Brankas di Ciracas Sudah Pantau Situasi 3 Hari Sebelum Beraksi

Megapolitan
Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Megapolitan
Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Megapolitan
Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com