Tak Cukup Tarif Murah, Butuh Transformasi Tata Kota Agar Warga Jakarta Beralih ke Transportasi Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyambut baik langkah pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sudah meresmikan tarif integrasi antar moda angkutan umum.

Dengan tarif integrasi, maka warga bisa menaiki dua atau tiga angkutan umum sekaligus meluputi Transjakarta, MRT, dan LRT, dengan sekali bayar dan harga yang lebih murah.

Meski demikian, Nirwono menilai tarif integrasi yang murah tak cukup untuk membuat banyak warga beralih ke angkutan umum. 

Sebab, ada masalah tata kota di Jakarta dan sekitarnya yang masih harus dibenahi.

"Tata kota kita tidak terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi umum," kata Nirwono kepada Kompas.com, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Tarif Integrasi Berlaku, Cukup Bayar Sekali Saat Naik Transjakarta, MRT, dan LRT

Maka, ia menilai, membuat warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum memang tak bisa dilakukan semudah membalik telapak tangan. 

Harus ada pekerjaan panjang perubahan tata kota yang mendukung dan berorientasi pada pengguna angkutan umum. 

"Tata kota Jakarta dan sekitar harus ditata ulang, fokus pada pengembangan kawasan terpadu, hunian vertikal rusun/apartemen terjangkau di sekitar titik-titik simpul transportasi publik, dimana penghuni cukup berjalan kaki 5-10 menit ke stasiun atau halte terdekat," kata Nirwono.

Bicara soal tata kota Jakarta dan wilayah penyangganya, berarti tak hanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang punya pekerjaan rumah ini. 

Pemprov DKI bersama pemerintah di daerah penyangga dan pemerintah pusat harus sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan tata kota Jabodetabek yang ramah transportasi umum. 

Masalahnya, saat ini ia melihat pemerintah pusat justru fokus menggenjot pembangunan jalan tol di lingkar Jabodetabek, yang secara otomatis akan menambah volume pemakaian mobil.

Sebaliknya, pemda di wilayah Bodetabek juga cendrung memberi izin bagi pengembang perumahan untuk membangun permukiman baru yang dekat dengan jalan tol.

"Akhirnya semua lebih memilih naik kendaraan pribadi meski terjebak kemacetan yang parah," katanya.

Baca juga: Tarif Integrasi Berlaku, Masih Banyak Kendala Dirasakan Penumpang

Nirwono mengatakan, tarif integrasi antar moda yang sudah dijalankan Pemprov DKI memang sebuah terobosan.

Harganya pun relatif murah, yakni maksimal Rp 10.000 untuk perjalanan yang durasinya tidak lebih dari tiga jam.

Namun jika tak ada perubahan tata kota dalam jangka panjang, maka ia memprediksi tarif integrasi ini hanya akan dinikmati oleh warga yang selama ini memang sudah menggunakan angkutan umum untuk aktivitas sehari-hari.

Sementara warga yang sudah biasa menggunakan kendaraan pribadi, tak akan begitu saja berpindah ke transportasi umum akibat adanya tarif integrasi.

Apalagi, transportasi umum di Jakarta juga belum sepenuhnya ideal. 

"Idealnya memang mendorong warga beralih ke transportasi umum, tapi belum semua transportasi publik kita aman dan nyaman, baru MRT saja yang paling layak," kata dia.