Kompas.com - 18/08/2022, 11:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kini telah membebaskan mayoritas warga Jakarta dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Langkah itu diambil setelah Anies menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

"Jadi, dengan kebijakan ini, 85 persen warga dan bangunan di Jakarta tidak terkena PBB," kata Anies di kawasan Mangga Besar, Rabu (17/8/2022).

"Yang nilai (tanah dan bangunannya) di atas Rp 2 miliar mereka masih terkena PBB. Tapi itupun ada pengecualiannya," ujar dia.

Baca juga: Mempertanyakan Nasib Sumur Resapan Jakarta yang Digaungkan Anies Saat Kampanye...

 

Untuk diketahui, nilai PBB-P2 Jakarta rata-rata mencapai hingga Rp 2,7 triliun dalam satu tahun. 

Anies mengaku telah mempersiapkan strategi untuk tetap mencukupkan total pendapatan Jakarta setelah penghapusan kewajiban membayar PBB bagi sebagian besar bangunan tersebut.

Salah satu cara yang akan diterapkan adalah melakukan fiscal cadaster atau pencatatan ulang objek pajak yang ada di Jakarta.

Misalnya, rumah yang awalnya tercatat satu lantai dan kini menjadi dua tingkat, maka datanya harus diperbaharui agar bisa ditarik besaran pajak yang sesuai.

Baca juga: Pidato Kebangsaan Anies: 85 Persen Rumah di Jakarta Tak Perlu Bayar PBB

"Tanah kosong, sekarang sudah dibangun, tapi belum tercatat sebagai bangunan," kata Anies di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2022).

"Jangan kita meningkatkan pendapatan pemerintah dari kebutuhan hak hidup dasar manusia, yaitu rumah tinggal. Jadi penggantinya seperti itu," lanjut dia.

Anies pun berharap, pajak triliunan rupiah yang tak lagi ditarik oleh Pemprov bisa dipakai untuk menggerakkan perekonomian warga.

"Semua uang yang biasanya dibayarkan untuk pajak sekarang mereka bisa gunakan untuk kegiatan produktif lainnya, kegiatan usaha dan kegiatan lain-lain," pungkas Anies.

Baca juga: Anies: Kemerdekaan Bukan Hanya Menggulung Kolonialisme, yang Terpenting Kesejahteraan dan Keadilan Sosial bagi Rakyat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PAN Targetkan Raih Kursi Pimpinan DPRD dan Kembali Menangi Pilkada Kota Bogor pada 2024

PAN Targetkan Raih Kursi Pimpinan DPRD dan Kembali Menangi Pilkada Kota Bogor pada 2024

Megapolitan
Kafe di Mampang Prapatan Terbakar, Satu Orang Dilaporkan Terluka

Kafe di Mampang Prapatan Terbakar, Satu Orang Dilaporkan Terluka

Megapolitan
Wagub DKI Pastikan PKL yang Masih Jualan di Kota Tua Akan Ditertibkan

Wagub DKI Pastikan PKL yang Masih Jualan di Kota Tua Akan Ditertibkan

Megapolitan
Polisi Akan Mediasi Sopir Truk dengan Wakil Ketua DPRD Depok Terkait Kasus 'Push Up' dan Berguling di Jalan

Polisi Akan Mediasi Sopir Truk dengan Wakil Ketua DPRD Depok Terkait Kasus "Push Up" dan Berguling di Jalan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Tak Langsung Bongkar Markas Ormas Saat Gusur Lapak Pedagang, Alasannya Jaga Situasi Kondusif...

Pemkot Bekasi Tak Langsung Bongkar Markas Ormas Saat Gusur Lapak Pedagang, Alasannya Jaga Situasi Kondusif...

Megapolitan
Sopir Truk yang Disuruh 'Push Up' dan Berguling di Jalan Laporkan Wakil Ketua DPRD Depok ke Polisi

Sopir Truk yang Disuruh "Push Up" dan Berguling di Jalan Laporkan Wakil Ketua DPRD Depok ke Polisi

Megapolitan
Cegah Tindak Kekerasan Seksual, Pemprov DKI Akan Perbanyak Kamera CCTV

Cegah Tindak Kekerasan Seksual, Pemprov DKI Akan Perbanyak Kamera CCTV

Megapolitan
Kronologi Pria Tipu Pegawai Konter Pulsa di Tanjung Priok, Isi Saldo Dompet Digital Rp 500.000, Cuma Bayar Rp 100.000

Kronologi Pria Tipu Pegawai Konter Pulsa di Tanjung Priok, Isi Saldo Dompet Digital Rp 500.000, Cuma Bayar Rp 100.000

Megapolitan
Bertemu Perwakilan Istana, Massa Buruh dan Petani Sampaikan 3 Tuntutan

Bertemu Perwakilan Istana, Massa Buruh dan Petani Sampaikan 3 Tuntutan

Megapolitan
Soal Pemindahan Lokasi Demo ke Monas, Wagub DKI Sebut Baru Usulan dari Kapolda

Soal Pemindahan Lokasi Demo ke Monas, Wagub DKI Sebut Baru Usulan dari Kapolda

Megapolitan
Seorang Pria Diduga Tipu Pegawai Konter Pulsa di Tanjung Priok, Isi Saldo Dompet Digital tapi Tak Bayar

Seorang Pria Diduga Tipu Pegawai Konter Pulsa di Tanjung Priok, Isi Saldo Dompet Digital tapi Tak Bayar

Megapolitan
Tanggapi Desakan Warga, Wagub DKI Pastikan Lokalisasi Rawa Malang Segera Ditutup

Tanggapi Desakan Warga, Wagub DKI Pastikan Lokalisasi Rawa Malang Segera Ditutup

Megapolitan
Demo yang Digelar Petani dan Buruh Selesai, Jalan Medan Merdeka Barat Kembali Dibuka

Demo yang Digelar Petani dan Buruh Selesai, Jalan Medan Merdeka Barat Kembali Dibuka

Megapolitan
Demo Selesai, Massa Petani dan Buruh Mulai Tinggalkan Kawasan Patung Kuda

Demo Selesai, Massa Petani dan Buruh Mulai Tinggalkan Kawasan Patung Kuda

Megapolitan
Kebakaran di Pasar Sentiong Sudah Padam, BPBD Tangerang Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

Kebakaran di Pasar Sentiong Sudah Padam, BPBD Tangerang Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.