Kompas.com - 18/08/2022, 18:00 WIB
Penulis Larissa Huda
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022.

Beleid itu berisi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022.

Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa Pemprov DKI menggratiskan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar.

Kendati demikian, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai kebijakan itu sebagai sebuah kekeliruan.

"Program ini adalah kebijakan ini tidak sejalan dengan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat," ujar Fajry kepada Kompas.com, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Anies Gratiskan PBB Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, Pakar Ingatkan Potensi Salah Sasaran

Pasalnya, kata Fajry, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu bertentangan dengan pemerintah pusat yang mulai melakukan disiplin fiskal.

Salah satunya, kata Fajry, pemerintah pusat sedang mengurangi berbagai macam insentif perpajakan yang sejalan dengan perbaikan ekonomi. Namun, yang dilakukan pemda DKI Jakarta malah sebaliknya.

"Ini (Pemprov DKI) baru berikan insentif ketika ekonomi sudah pulih dengan kuat. Buat apa? Tak mengherankan kalau ini nantinya menimbulkan kecurigaan karena dekat dengan tahun politik," tutur Fajry.

Pemprov DKI mencatat total rumah di Jakarta sebanyak 1,4 juta unit. Adapun rumah yang nilainya di atas Rp 2 miliar ada sekitar 200 ribu unit, serta yang nilainya di bawah Rp 2 miliar ada 1,2 juta rumah.

Dengan adanya kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menerima uang pajak sebesar Rp 2,7 triliun dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Baca juga: Pemprov DKI Terbitkan Pergub Gratis PBB, Ini Cara Mendapatkan Keringanan Pajaknya

Anies berharap angka sebesar Rp 2,7 triliun yang tak lagi ditarik oleh Pemprov bisa dipakai untuk menggerakkan perekonomian rumah warga.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik APBD DKI Jakarta 2023 Beda dari KUA-PPA Jadi Rp 83,7 Triliun, Fitra: Berpotensi Timbulkan Masalah

Kritik APBD DKI Jakarta 2023 Beda dari KUA-PPA Jadi Rp 83,7 Triliun, Fitra: Berpotensi Timbulkan Masalah

Megapolitan
Polemik Kampung Susun Bayam, Pemprov DKI Diminta Pelajari Janji Anies kepada Warga Gusuran JIS

Polemik Kampung Susun Bayam, Pemprov DKI Diminta Pelajari Janji Anies kepada Warga Gusuran JIS

Megapolitan
Polisi Segera Tetapkan Tersangka dalam Kasus Tabrak Lari Anak Anggota DPRD Bekasi

Polisi Segera Tetapkan Tersangka dalam Kasus Tabrak Lari Anak Anggota DPRD Bekasi

Megapolitan
Meriahnya Penutupan Porprov ke-VI Banten, Ada Aksi Barongsai hingga Parade Para Atlet

Meriahnya Penutupan Porprov ke-VI Banten, Ada Aksi Barongsai hingga Parade Para Atlet

Megapolitan
Pemkot Tangerang Siapkan Puluhan Miliar untuk Atlet Peraih Medali Emas di Porprov Banten 2022

Pemkot Tangerang Siapkan Puluhan Miliar untuk Atlet Peraih Medali Emas di Porprov Banten 2022

Megapolitan
Naik 7,2 Persen, UMK Kabupaten Bekasi 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

Naik 7,2 Persen, UMK Kabupaten Bekasi 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

Megapolitan
SDA DKI Disebut Anggarkan Program Normalisasi Ciliwung Rp 400 Miliar

SDA DKI Disebut Anggarkan Program Normalisasi Ciliwung Rp 400 Miliar

Megapolitan
Anggap Beban PT Jakpro Terlalu Berat, Komisi D DPRD DKI: Bisa Ambruk Kalau Kebanyakan Beban...

Anggap Beban PT Jakpro Terlalu Berat, Komisi D DPRD DKI: Bisa Ambruk Kalau Kebanyakan Beban...

Megapolitan
Jakarta Diprediksi Tenggelam 2030, Ahli: Bukan Hilang tapi Terendam

Jakarta Diprediksi Tenggelam 2030, Ahli: Bukan Hilang tapi Terendam

Megapolitan
Komisi D DPRD DKI Sebut Pelebaran Trotoar di Jakarta Bikin Macet, Minta Pemprov Evaluasi

Komisi D DPRD DKI Sebut Pelebaran Trotoar di Jakarta Bikin Macet, Minta Pemprov Evaluasi

Megapolitan
Retribusi Rusun di Jakarta Diaktifkan Lagi pada 2023, Komisi D: Kalau Tidak, Beban Kami Akan Tinggi

Retribusi Rusun di Jakarta Diaktifkan Lagi pada 2023, Komisi D: Kalau Tidak, Beban Kami Akan Tinggi

Megapolitan
Dirut PPK GBK Sebut Rumput SUGBK Tak Rusak Usai Acara Relawan Jokowi, Ini Alasannya

Dirut PPK GBK Sebut Rumput SUGBK Tak Rusak Usai Acara Relawan Jokowi, Ini Alasannya

Megapolitan
Bocah 7 Tahun Dicabuli Pria Disabilitas di Kamar Mandi Indekos di Tambora

Bocah 7 Tahun Dicabuli Pria Disabilitas di Kamar Mandi Indekos di Tambora

Megapolitan
Soal Perombakan Direksi Jakpro, Heru Budi Jawab untuk Penyegaran

Soal Perombakan Direksi Jakpro, Heru Budi Jawab untuk Penyegaran

Megapolitan
Pemkot Depok: Trotoar 'Instagramable' di Margonda untuk Tingkatkan Minat Jalan Kaki

Pemkot Depok: Trotoar "Instagramable" di Margonda untuk Tingkatkan Minat Jalan Kaki

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.