Kompas.com - 19/08/2022, 05:00 WIB
Penulis Larissa Huda
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan belum ada tolok ukur (benchmark) kebijakan pembebasan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di negara manapun.

"Dalam laporan OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) terkait respon fiskal akibat pandemi covid-19, instrumen BB-P2 tidak termasuk instrumen yang digunakan untuk merespons pandemi Covid-19," tutur Fajry kepada Kompas.com, Kamis (18/8/2022).

Bahkan, kata Fajry, dalam laporan tax and fiscal policies after the Covid-19 crisis, OECD merekomendasikan untuk dapat memobilisasi penerimaan pasca pandemi covid-19 bukan malah memberikan insentif lagi.

Baca juga: Anies Gratiskan PBB Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, Pakar Ingatkan Potensi Salah Sasaran

Kebijakan itu, kata Fajry, pun dilakukan oleh pemerintah pusat untuk dapat memobilisasi penerimaan pasca pandemi covid-19. Namun, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru sebaliknya.

"Lalu dari mana sumber kehilangan Rp2,7 triliun tersebut? Saya kira angka loss penerimaan perlu dihitung ulang," tutur Fajry.

Kalau bercermin pada pemerintah pusat, kata Fajry, pencairan sumber penerimaan baru dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi dan sesuai best practice.

Seperti sekarang, Fajry menyebutkan pemerintah pusat sedang memobilisasi penerimaan. Adapun insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya dilakukan secara sementara.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru baru saja menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022.

Beleid itu berisi tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022 di Ibu Kota.

Dengan adanya pergub itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bangunan yang nilainya di bawah 2 miliar rupiah akan dibebaskan dari PBB.

Fajry menilai kebijakan yang dikeluarkan ketika ekonomi sudah pulih merupakan kekeliruan. Di sisi lain, kebijakan yang sifatnya permanen ini justru dinilai semakin "ngawur".

"Mau cari penerimaan dari mana lagi? Mau menaikkan tarif PKB (pajak kendaraan bermotor)? Kena rakyat juga," tutur Fajry.

Baca juga: Kebijakan Pemprov DKI Gratiskan PBB Dinilai Tak Sejalan dengan Pemerintah Pusat

Selain itu, Fajry berpandangan kebijakan ini tidak ada arahnya. Akibatnya, potensi kehilangan penerimaan ini akan berdampak pada keberlanjutan penerimaan Pemprov DKI. "Yang mana kita tahu salah satu kontributornya adalah PBB-P2," kata Fajry.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei NSN: Nama Grace Natalie Muncul dalam Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta

Survei NSN: Nama Grace Natalie Muncul dalam Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta

Megapolitan
UPDATE 24 September: Tambah 69 Kasus di Tangsel, 237 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 September: Tambah 69 Kasus di Tangsel, 237 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hasil Survei NSN: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Anies Capai Titik Terendah

Hasil Survei NSN: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Anies Capai Titik Terendah

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Janji Tutup Semua Lokasi Prostitusi, Wagub Riza: Silakan Lapor Kami!

Pemprov DKI Jakarta Janji Tutup Semua Lokasi Prostitusi, Wagub Riza: Silakan Lapor Kami!

Megapolitan
Saat Wakil Ketua DPRD Depok Suruh Sopir 'Push Up' Berujung Dilaporkan ke Polisi...

Saat Wakil Ketua DPRD Depok Suruh Sopir "Push Up" Berujung Dilaporkan ke Polisi...

Megapolitan
Layanan SIM Keliling Buka di Dua Lokasi Hari Ini, Jaktim dan Jakbar

Layanan SIM Keliling Buka di Dua Lokasi Hari Ini, Jaktim dan Jakbar

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jaksel Sore Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jaksel Sore Ini

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Sopir Truk yang Disuruh Push Up Laporkan Wakil Ketua DPRD Depok, Pembongkaran Markas Ormas, Prostitusi Anak di Pasar Minggu

[POPULER JABODETABEK] Sopir Truk yang Disuruh Push Up Laporkan Wakil Ketua DPRD Depok, Pembongkaran Markas Ormas, Prostitusi Anak di Pasar Minggu

Megapolitan
Arborea Cafe: Lokasi, Menu, dan Cara ke Sana

Arborea Cafe: Lokasi, Menu, dan Cara ke Sana

Megapolitan
9 Tempat Makan Legendaris di Bogor

9 Tempat Makan Legendaris di Bogor

Megapolitan
PAN Targetkan Raih Kursi Pimpinan DPRD dan Kembali Menangi Pilkada Kota Bogor pada 2024

PAN Targetkan Raih Kursi Pimpinan DPRD dan Kembali Menangi Pilkada Kota Bogor pada 2024

Megapolitan
Kafe di Mampang Prapatan Terbakar, Satu Orang Dilaporkan Terluka

Kafe di Mampang Prapatan Terbakar, Satu Orang Dilaporkan Terluka

Megapolitan
Wagub DKI Pastikan PKL yang Masih Jualan di Kota Tua Akan Ditertibkan

Wagub DKI Pastikan PKL yang Masih Jualan di Kota Tua Akan Ditertibkan

Megapolitan
Polisi Akan Mediasi Sopir Truk dengan Wakil Ketua DPRD Depok Terkait Kasus 'Push Up' dan Berguling di Jalan

Polisi Akan Mediasi Sopir Truk dengan Wakil Ketua DPRD Depok Terkait Kasus "Push Up" dan Berguling di Jalan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Tak Langsung Bongkar Markas Ormas Saat Gusur Lapak Pedagang, Alasannya Jaga Situasi Kondusif...

Pemkot Bekasi Tak Langsung Bongkar Markas Ormas Saat Gusur Lapak Pedagang, Alasannya Jaga Situasi Kondusif...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.