Kompas.com - 19/08/2022, 05:00 WIB
Penulis Larissa Huda
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan belum ada tolok ukur (benchmark) kebijakan pembebasan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di negara manapun.

"Dalam laporan OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) terkait respon fiskal akibat pandemi covid-19, instrumen BB-P2 tidak termasuk instrumen yang digunakan untuk merespons pandemi Covid-19," tutur Fajry kepada Kompas.com, Kamis (18/8/2022).

Bahkan, kata Fajry, dalam laporan tax and fiscal policies after the Covid-19 crisis, OECD merekomendasikan untuk dapat memobilisasi penerimaan pasca pandemi covid-19 bukan malah memberikan insentif lagi.

Baca juga: Anies Gratiskan PBB Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, Pakar Ingatkan Potensi Salah Sasaran

Kebijakan itu, kata Fajry, pun dilakukan oleh pemerintah pusat untuk dapat memobilisasi penerimaan pasca pandemi covid-19. Namun, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru sebaliknya.

"Lalu dari mana sumber kehilangan Rp2,7 triliun tersebut? Saya kira angka loss penerimaan perlu dihitung ulang," tutur Fajry.

Kalau bercermin pada pemerintah pusat, kata Fajry, pencairan sumber penerimaan baru dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi dan sesuai best practice.

Seperti sekarang, Fajry menyebutkan pemerintah pusat sedang memobilisasi penerimaan. Adapun insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya dilakukan secara sementara.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru baru saja menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022.

Beleid itu berisi tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022 di Ibu Kota.

Dengan adanya pergub itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bangunan yang nilainya di bawah 2 miliar rupiah akan dibebaskan dari PBB.

Fajry menilai kebijakan yang dikeluarkan ketika ekonomi sudah pulih merupakan kekeliruan. Di sisi lain, kebijakan yang sifatnya permanen ini justru dinilai semakin "ngawur".

"Mau cari penerimaan dari mana lagi? Mau menaikkan tarif PKB (pajak kendaraan bermotor)? Kena rakyat juga," tutur Fajry.

Baca juga: Kebijakan Pemprov DKI Gratiskan PBB Dinilai Tak Sejalan dengan Pemerintah Pusat

Selain itu, Fajry berpandangan kebijakan ini tidak ada arahnya. Akibatnya, potensi kehilangan penerimaan ini akan berdampak pada keberlanjutan penerimaan Pemprov DKI. "Yang mana kita tahu salah satu kontributornya adalah PBB-P2," kata Fajry.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga akibat Ledakan Tabung Kompresor, Dua Orang di Tanah Abang Alami Luka Bakar

Diduga akibat Ledakan Tabung Kompresor, Dua Orang di Tanah Abang Alami Luka Bakar

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang

Megapolitan
Diduga Korsleting, 1 Mobil Terbakar di Tol JORR Cakung

Diduga Korsleting, 1 Mobil Terbakar di Tol JORR Cakung

Megapolitan
Jakarta Miliki Lahan Sempit untuk Bertani, Wagub: Pekarangan Rumah hingga Kafe Bisa Dimanfaatkan

Jakarta Miliki Lahan Sempit untuk Bertani, Wagub: Pekarangan Rumah hingga Kafe Bisa Dimanfaatkan

Megapolitan
Festival Teater Jakarta Kembali Digelar, 15 Pertunjukan Digelar 1-9 Oktober 2022

Festival Teater Jakarta Kembali Digelar, 15 Pertunjukan Digelar 1-9 Oktober 2022

Megapolitan
Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Megapolitan
Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Megapolitan
Petugas Damkar Kena Tipu, Seseorang Laporkan Kebakaran Palsu di Tambora

Petugas Damkar Kena Tipu, Seseorang Laporkan Kebakaran Palsu di Tambora

Megapolitan
Perda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Bapemperda DPRD Depok: Dari Awal Sudah Polemik

Perda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Bapemperda DPRD Depok: Dari Awal Sudah Polemik

Megapolitan
Dapat Dukungan Suara Pemuda Pancasila untuk Pemilu 2024, Anies Baswedan: Saya Tuntaskan Dulu Jakarta

Dapat Dukungan Suara Pemuda Pancasila untuk Pemilu 2024, Anies Baswedan: Saya Tuntaskan Dulu Jakarta

Megapolitan
Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Berharap Bisa Berikan Manfaat untuk Rakyat

Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Berharap Bisa Berikan Manfaat untuk Rakyat

Megapolitan
Japto Perintahkan Anggota Pemuda Pancasila Coblos Anies jika Nyapres 2024

Japto Perintahkan Anggota Pemuda Pancasila Coblos Anies jika Nyapres 2024

Megapolitan
Oven Bengkel Mobil di Jelambar Terbakar, 50 Personel Pemadam Diterjunkan

Oven Bengkel Mobil di Jelambar Terbakar, 50 Personel Pemadam Diterjunkan

Megapolitan
Gubernur Anies Ajukan Diri Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Japto: Itu Permintaan Sendiri...

Gubernur Anies Ajukan Diri Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Japto: Itu Permintaan Sendiri...

Megapolitan
Pengurus Wihara di Kebon Jeruk Mengaku Dipaksa Keluar dengan Kekerasan

Pengurus Wihara di Kebon Jeruk Mengaku Dipaksa Keluar dengan Kekerasan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.