9 Masalah Krusial dan Mendesak di Jakarta Versi Kopaja, dari Buruknya Kualitas Udara hingga Air Bersih yang Langka

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) menilai bahwa Ibu Kota memiliki sembilan permasalahan krusial dan mendesak yang harus segera diselesaikan.

Berdasarkan penilaian Kopaja, berikut merupakan sembilan permasalahan tersebut:

1. Buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional

2. Sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air

3. Penanganan banjir belum mengakar pada beberapa penyebab banjir

4. Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum

5. Lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta

Baca juga: Masa Jabatan Anies Akan Berakhir, Ketua DPRD: Pj Gubernur Harus Mengerti Masalah Jakarta

6. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial

7. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta

8. Belum maksimalnya penanganan Covid-19 serta dampak sosialnya

9. Ketidak seriusan Pemprov DKI dalam melindungi difabel

Berangkat dari sembilan permasalahan itu, Kopaja mengirimkan surat peringatan (SP) pertama kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara langsung pada 22 April 2022.

Kemudian, pada Selasa (23/8/2022) ini, Kopaja mengirimkan SP kedua.

Baca juga: Sebut Pemprov Tak Maksimal Atasi 9 Masalah di Jakarta, Kopaja Berikan SP Kedua

Kopaja menilai bahwa Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan belum mampu menyelesaikan sembilan permasalahan yang krusial dan mendesak itu.

"Kami melihat bahwa belum ada upaya maksimal dan itikad baik yang maksimal untuk menyelesaikan sembilan masalah publik tersebut," tutur Jeanny, ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

"Padahal, sembilan masalah publik tersebut masalah krusial dan sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan penikmatan standar layak bagi warga DKI Jakarta," sambungnya.

Ia menilai, jika sembilan masalah tersebut tak terselesaikan, DKI Jakarta tak akan menjadi kota yang ramah kepada warganya.

Karena itu, Jeanny menegaskan bahwa Pemprov DKI harus menyelesaikan sembilan permasalahan yang dinilai krusial dan mendesak tersebut.

Baca juga: Polda Metro Rotasi dan Mutasi 62 Anggota dari Perwira hingga Bintara, Tiga di Antaranya Berpangkat AKBP

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun diminta untuk menyelesaikan permasalahan itu di sebelum lengser pada 16 Oktober 2022.

"Kopaja mengingatkan dengan tegas, menuntut Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk segera menjalankan rekomendasi dan menyelesaikan sembilan masalah di DKI pada sisa masa jabatannya," urai Jeanny.