Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terlibat Korupsi Alat Berat, Mantan Pejabat Bina Marga Ditahan Kejati DKI Jakarta

Kompas.com - 25/08/2022, 23:59 WIB
Larissa Huda

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan dan Perbekalan (Alkal) Dinas Bina Marga DKI berinisial HD.

Penahanan dilakukan karena berkaitan dengan dugaan korupsi alat berat penunjang perbaikan jalan di kantor itu pada 2015. Adapun perkiraan kerugian negara sebesar Rp 13 miliar lebih.

"Kami telah melakukan penahanan badan terhadap tersangka perkara dugaan korupsi inisial HD dalam kasus itu dan diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp13.673.821.158," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta Ashari Syam seperti dikutip dari Antara, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Kejati Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Alat Berat Bina Marga DKI

Ashari menjelaskan bahwa penahanan HD berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor Print-2199/M.1/Fd.1/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

Tersangka HD, lanjut Ashari, ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.

Meunurut Ashari, HD ditahan karena memenuhi syarat obyektif yaitu diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun dan syarat subyektif yaitu dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri.

"Serta, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya lagi sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP," katanya.

Kasus ini, terjadi pada 2015. Saat itu, UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan pengadaan 19 unit alat-alat berat penunjang perbaikan jalan.

Baca juga: Pipa PDAM Bocor Terkena Alat Berat, Pasokan Air Bersih di Sejumlah Kelurahan di Depok Terhenti

Penyedia barang dalam pekerjaan tersebut adalah PT DMU berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang Nomor 30/-007.32 antara UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani tersangka HD selaku pejabat kembuat komitmen (PPK) dan tersangka IM selaku Direktur PT DMU dengan nilai kontrak sebesar Rp36,1 miliar.

Tersangka HD, selaku PPK melaksanakan pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan melalui purchasing e-katalog, tidak membuat/menetapkan harga perkiraan dendiri (HPS).

Saat itu, HD hanya membuat rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan brosur dan spesifikasi dari PT DMU.

"Padahal seharusnya dalam pembuatan RAB harus berdasarkan harga survei pasar," ucap dia

Tersangka HD, kemudian memerintahkan petugas pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) menerima alat-alat berat yang dikirimkan oleh PT DMU berupa pakkat maintenance road truck (PMRT).

Ia juga meminta PPHP untuk menandatangani berita acara penerimaan dan berita acara pemeriksaan barang tanpa melakukan pemeriksaan fisik barang yang diserahkan oleh PT DMU.

"Alat-alat berat yang dikirimkan oleh PT DMU tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak," katanya.

Baca juga: [KILAS BALIK] Tiga Tahun Lalu Aulia Kesuma Susun Skenario Pembunuhan Berencana terhadap Pupung dan Dana, Jasad Dibakar di dalam Mobil

Pasal yang disangkakan untuk tersangka HD adalah Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ikut Demo meski Usianya Tak Lagi Muda, Mudjahir: Panggilan Nurani

Ikut Demo meski Usianya Tak Lagi Muda, Mudjahir: Panggilan Nurani

Megapolitan
Demo 'Tandingan' di Gedung DPR, Ada Kelompok Massa Tolak Tuntutan Pemakzulan Jokowi

Demo "Tandingan" di Gedung DPR, Ada Kelompok Massa Tolak Tuntutan Pemakzulan Jokowi

Megapolitan
BPBD DKI: Waspada Cuaca Ekstrem di Jakarta dan Sekitarnya pada 1-8 Maret 2024

BPBD DKI: Waspada Cuaca Ekstrem di Jakarta dan Sekitarnya pada 1-8 Maret 2024

Megapolitan
Ukurannya Lebar, Trotoar di Jalan Nyi Raja Permas 'Dikorbankan' Pemkot Bogor Jadi Tempat PKL

Ukurannya Lebar, Trotoar di Jalan Nyi Raja Permas "Dikorbankan" Pemkot Bogor Jadi Tempat PKL

Megapolitan
Harga Telur di Jakarta Naik, Tembus Rp 33.000 per Kg

Harga Telur di Jakarta Naik, Tembus Rp 33.000 per Kg

Megapolitan
Heru Budi Bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak di Sekolah

Heru Budi Bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak di Sekolah

Megapolitan
Adu Orasi di Gedung DPR: Relawan Anies Dukung Hak Angket, Mahasiswa Menolak

Adu Orasi di Gedung DPR: Relawan Anies Dukung Hak Angket, Mahasiswa Menolak

Megapolitan
Harga Beras di Bekasi Masih Terasa Mahal, Pedagang: Cuma Turun Sedikit...

Harga Beras di Bekasi Masih Terasa Mahal, Pedagang: Cuma Turun Sedikit...

Megapolitan
Pro Kontra Program Makan Gratis Prabowo-Gibran di Masyarakat

Pro Kontra Program Makan Gratis Prabowo-Gibran di Masyarakat

Megapolitan
Ditanya Progres Kasus Firli, Kapolda Metro Jaya Lambaikan Tangan

Ditanya Progres Kasus Firli, Kapolda Metro Jaya Lambaikan Tangan

Megapolitan
Setelah Beras, Harga Telur di Jakarta Ikut Melonjak

Setelah Beras, Harga Telur di Jakarta Ikut Melonjak

Megapolitan
Harga Beras Mahal, Omzet Pedagang di Bekasi Turun 50 Persen

Harga Beras Mahal, Omzet Pedagang di Bekasi Turun 50 Persen

Megapolitan
Jalan Gatot Subroto Ditutup Imbas Demo Pemakzulan Jokowi di Depan Gedung DPR

Jalan Gatot Subroto Ditutup Imbas Demo Pemakzulan Jokowi di Depan Gedung DPR

Megapolitan
Soal Program Makan Gratis Rp 15.000, Orangtua: Mending Fokus ke yang Kurang Mampu

Soal Program Makan Gratis Rp 15.000, Orangtua: Mending Fokus ke yang Kurang Mampu

Megapolitan
Golkar Ingin Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Bersaing Sehat Menuju Pilkada DKI

Golkar Ingin Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Bersaing Sehat Menuju Pilkada DKI

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com