Pemprov DKI Buka Peluang Uji Coba Pengaturan Jam Kerja bagi PNS-nya dan Perusahaan Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang untuk mengujicoba pengaturan jam kerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya.

Sebagai informasi, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta hendak mengujicoba pengaturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

"(Pengaturan jam kerja) tentu bisa bisa diterapkan (di lingkungan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta)," ungkap Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, kepada awak media, Jumat (2/9/2022).

Ia menyebutkan, tak hanya untuk PNS di lingkungan Pemprov DKI saja, uji coba pengaturan jam kerja juga bisa jadi diterapkan untuk pegawai swasta.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Uji Coba Pengaturan Jam Kerja untuk Atasi Kemacetan

Namun, Syafrin menegaskan bahwa segala kemungkinan masih dalam tahap pembahasan hingga saat ini.

Sebab, skema pengaturan jam kerja untuk perusahaan swasta di Ibu Kota akan memengaruhi perusahaan cabangnya yang berada di wilayah lain.

Ia mencontohkan, pegawai yang bekerja di Jakarta masuk saat malam hari. Sedangkan. Pegawai yang bekerja di Surabaya, Jawa Timur, masuk saat pagi hari.

Baca juga: Pemprov DKI Ungkap Kekhawatiran Terkait Dampak Penerapan Pengaturan Jam Kerja

Dengan demikian, bisa jadi perbedaan jam masuk kerja itu membuat kinerja dari perusahaan menjadi tidak efektif.

"Kembali lagi bahwa kami tidak bisa berdiri sendiri kan. Nah ini banyak hal (yang dipengaruhi pengaturan jam kerja), jangan sampai nanti dengan pengaturan itu menjadi inefisien," urai Syafrin.

Tak hanya itu saja, kekhawatiran lain akibat pengaturan jam kerja adalah penambahan biaya (cost) pihak perusahaan.

Baca juga: Polda Metro Sebut Pengaturan Jam Kerja untuk Urai Kemacetan di Jakarta Baru Sebatas Usulan

Syafrin mencontohkan, suatu perusahaan telah mengatur jam kerja para pegawainya.

Biasanya, pada sore hore perusahaan sudah mematikan listrik di gedungnya.

Namun, ketika pengaturan jam kerja diterapkan dan memundurkan waktu kerja para pegawainya, perusahaan terpaksa memperpanjang waktu penggunaan listrik gedungnya.

"Jangan sampai justru ini (pengaturan jam) menimbulkan high cost untuk kalangan tertentu yang sudah melakukan itu. Dari perusahaan misalnya, biasanya kan setengah lima atau jam lima sudah dimatikan listrik. Begitu ada tambahan jam, otomatis biaya itu akan meningkat lagi," urai Syafrin.

Ia pun menyebut penambahan biaya itu bakal dibebankan kepada pihak perusahaan.