Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/09/2022, 18:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersepakat mengatasi kendala pengendapan dana Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp82,97 miliar.

Untuk itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan butuh waktu khusus bersama Disdik untuk mengatasi masalah tersebut sebagai evaluasi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDBD) tahun 2021.

"Kami akan cari waktu nanti satu hari sama Dinas untuk membuat formulasi. Supaya penyelesaian masalah ini bisa lebih konkret lagi," ujar Iman dilansir dari Antara, Jumat (2/9/2022).

Baca juga: Dana Program KJP Plus dan KJMU Masih Mengendap Sebesar Rp 82,97 Miliar, Wagub Riza: Itu Masalah Teknis

Mengenai pengendapan dana KJP Plus dan KJMUitu, sebelumnya sudah disampaikan pada pandangan fraksi-fraksi saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengusulkan penyusunan rancangan Perda (Raperda) tentang P2APBD dalam rapat paripurna.

Dana sebesar Rp82,97 miliar itu masuk dalam salah satu catatan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada APBD DKI Jakarta tahun 2021.

Dana tersebut diketahui mengendap di rekening penampungan Bank DKI sejak 2013-2021.

"Kami nanti minta dipaparkan dulu dari Dinas sejauh mana penumpukan dan sistem yang salah di mana, jika tidak ada orangnya, jangan ditop-up," tutur Iman.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Oman R Rakinda. Menurut dia, persoalan tersebut harus segera dituntaskan mengingat masih banyaknya siswa di Jakarta yang membutuhkan subsidi pemerintah untuk pendidikan.

"Tentunya masih banyak yang membutuhkan yang belum dapat kuota itu. Insya Allah 2023 kami usulkan naik 10 persen, yang penting DTKS-nya (dibenahi) kalau sudah masuk gampang kami alokasinya," tutur Oman.

Baca juga: Pemkot Jakbar Pastikan Cabut KJP Pelajar yang Terlibat Tawuran

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan belum tersinkronisasinya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi salah satu penyebab terjadinya pengendapan dana KJP Plus dan KJMU yang terjadi.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Pembacok Remaja hingga Tewas di Cibitung Ditangkap Polisi

Dua Pembacok Remaja hingga Tewas di Cibitung Ditangkap Polisi

Megapolitan
AKBP (Purn) Eko Setia Budi Ganti Warna Mobil Menjadi Putih, Psikolog Forensik: Jangan Disepelekan!

AKBP (Purn) Eko Setia Budi Ganti Warna Mobil Menjadi Putih, Psikolog Forensik: Jangan Disepelekan!

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Ketahanan Keluarga Pengaruhi Aktivitas Tawuran di Manggarai

Kapolres Jaksel: Ketahanan Keluarga Pengaruhi Aktivitas Tawuran di Manggarai

Megapolitan
Tahan Tangis, Bripka Madih: Mohon Maaf Bapak Kapolri, Saya Masih Cinta Polisi

Tahan Tangis, Bripka Madih: Mohon Maaf Bapak Kapolri, Saya Masih Cinta Polisi

Megapolitan
Tukang Pijat di Cikarang Ditemukan Tewas Tertelungkup di Kontrakannya

Tukang Pijat di Cikarang Ditemukan Tewas Tertelungkup di Kontrakannya

Megapolitan
Bripka Madih disebut Sering Meneror Warga, Ketua RW: Kami Tak Bisa Lawan karena Dia Polisi

Bripka Madih disebut Sering Meneror Warga, Ketua RW: Kami Tak Bisa Lawan karena Dia Polisi

Megapolitan
Polisi Klaim Tak Ada Lagi Tawuran di Manggarai Usai Satgas Anti-Tawuran Dibentuk

Polisi Klaim Tak Ada Lagi Tawuran di Manggarai Usai Satgas Anti-Tawuran Dibentuk

Megapolitan
Pawai Cap Go Meh Berlangsung Meriah, Kelenteng Hok Lay Kiong: Ini Pesta Rakyat

Pawai Cap Go Meh Berlangsung Meriah, Kelenteng Hok Lay Kiong: Ini Pesta Rakyat

Megapolitan
Kapolres Jaksel Sebut Warga tetap Bisa Melapor Meski Pos Polisi Kosong, Begini Caranya

Kapolres Jaksel Sebut Warga tetap Bisa Melapor Meski Pos Polisi Kosong, Begini Caranya

Megapolitan
Ratusan Kasus Kejahatan di Jaksel Sepanjang 2022, dari Curanmor hingga Tawuran

Ratusan Kasus Kejahatan di Jaksel Sepanjang 2022, dari Curanmor hingga Tawuran

Megapolitan
Ketua RW Ungkap Sosok Bripka Madih yang Ngaku Diperas Polisi: Dia Suka Bikin Onar

Ketua RW Ungkap Sosok Bripka Madih yang Ngaku Diperas Polisi: Dia Suka Bikin Onar

Megapolitan
Periksa Bripka Madih yang Ngaku Diperas Penyidik, Polda Metro: Keterangannya Tak Konsisten

Periksa Bripka Madih yang Ngaku Diperas Penyidik, Polda Metro: Keterangannya Tak Konsisten

Megapolitan
Bripka Madih, Polisi yang Diperas Polisi, Ajukan Pengunduran Diri dari Polri

Bripka Madih, Polisi yang Diperas Polisi, Ajukan Pengunduran Diri dari Polri

Megapolitan
Perayaan Cap Go Meh di Kota Bekasi, Ribuan Orang Tumpah ke Jalan

Perayaan Cap Go Meh di Kota Bekasi, Ribuan Orang Tumpah ke Jalan

Megapolitan
Polisi Kerahkan 11 Tim Patroli di Jam Rawan Tawuran di Jaksel

Polisi Kerahkan 11 Tim Patroli di Jam Rawan Tawuran di Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.