Dilema di Tengah Kenaikan Harga BBM, Sudah Sulit Jangan Ditambah Sulit...

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pertalite dan solar menimbulkan keresahan bagi para sopir angkutan umum atau angkot dan pengemudi ojek daring.

Per Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB, harga pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter.

Selain itu, pemerintah juga mengumumkan kenaikan harga pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Imbasnya, para sopir angkutan di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan dihadapkan pada sebuah dilema. Tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa menaikkan tarif meski belum ada keputusan resmi Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Di sisi lain, mereka menyadari bahwa penyesuaian tarif itu akan memberatkan penumpang di tengah ekonomi yang sedang sulit akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Harga BBM Naik, Dewan Transportasi Jakarta: Tarif Angkutan Publik Seharusnya Tak Perlu Ikut Naik

"Seharusnya ada kenaikan Rp 1.000. Tapi enggak semua penumpang maklumin," ujar Wahyudin (57), salah seorang sopir angkot di Stasiun Sudimara, Tangsel, Senin (5/9/2022).

Menurut Wahyudin, ada beberapa sopir yang berinisiatif menaikkan tarif mulai Senin. Sebagian lagi tidak berani meminta tarif tambahan karena belum ada instruksi resmi dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tangsel.

"Baru hari ini, Senin. Itu juga inisiatif masing-masing saja," kata Wahyudin.

Adapun tarif angkutan umum D06 rute Ciputat-Jombang yaitu berkisar Rp 2.000 hingga Rp 5.000.

Besaran tarif tergantung dari berapa jarak yang ditempuh angkot menuju tempat tujuan penumpang.

Kendati demikian, Wahyudin mengaku tidak memaksakan kepada penumpang jika memang ada yang keberatan dengan kenaikan tarif Rp 1.000 tersebut.

Sopir angkot lainnya, Amsuri (42), masih menetapkan tarif lama dan tidak meminta tambahan kepada penumpang.

"Tarif penumpang masih tarif lama, sebenarnya enggak perlu diminta seharusnya tahu. Ada yang ngerti ada yang enggak," kata Amsuri.

Ia tidak meminta tambahan tarif lantaran takut penumpang langganannya berkurang. Namun, ia akan sangat senang jika ada penumpang yang memberi tambahan ongkos dengan kesadaran sendiri.

"Kalau ngerti, kasih tambahan, saya enggak minta tambahan takut konsumen kabur. Soalnya belum ada (instruksi) dari Organda Tangsel," pungkas dia.

Baca juga: Harga BBM Naik, Menhub: Penyesuaian Tarif Angkutan Harus Dilakukan

Situasi kian sulit

Tak hanya kenaikan tarif, para sopir angkutan juga mengeluhkan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk memperoleh BBM subsidi.

Suhendra (47) misalnya, ia mengaku sudah mengunduh aplikasi MyPertamina untuk memperoleh pertalite.

Akan tetapi, terkadang aplikasi MyPertamina mengalamai kendala sehingga tidak bisa digunakan.

"Sudah naik BBM, bikin ribet lagi aplikasi. Kan sopir jarang ada yang punya Android, enggak ngerti Android, sudah tua semua," ujarnya di Stasiun Sudimara, Tangsel.

"Sulitnya karena ada aplikasi, kalau naiknya (BBM) enggak masalah. Mudah-mudahan enggak ada aplikasilah buat ngisi minyak, yang masalah itu aplikasi," lanjut dia.

Hal senada diungkapkan Slamet (48). Menurut dia, para sopir tidak terlalu keberatan dengan kenaikan harga BBM, asalkan dipermudah dalam memperoleh pertalite.

"Naik silakan, mau naik berapa saja enggak apa-apa. Tapi kalau bisa angkutan umum jangan pakai aplikasi MyPertamina, suka error. Jadinya terpaksa ngisi pertamax," kata Slamet.

Slamet berpandangan, seharusnya ada perhatian khusus dari pemerintah terhadap para sopir angkutan umum.

Terlebih pemerintah tengah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.

"Daripada enggak bisa narik, enggak bisa makan terpaksa beli pertamax. Ini sudah sulit jangan ditambah sulit. Harusnya pelat kuning enggak usah pakai aplikasi," pungkas dia.

Penyesuaian tarif

Sementara itu, sopir angkot di Kota Tangerang bersepakat untuk menaikkan tarif angkutan. Penyesuaian tarif minimum untuk jarak dekat sebesar Rp 5.000.

Sedangkan selama ini tarif angkot untuk jarak dekat di Kota Tangerang biasanya hanya Rp 3.000.

Menurut seorang sopir berinisial C, penyesuaian tarif angkutan merupakan kesepakatan di antara para supir dan bukan kebijakan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tangerang.

Baca juga: Imbas Lonjakan Harga BBM, Sopir Angkot di Tangerang Sepakat Naikkan Tarif

"Belum. Iya ini naik atas kesepakatan sopir sejak kemarin," kata C.

C menuturkan, kenaikan harga BBM telah membuat kondisinya semakin sulit. Sebab, setoran juga ikut naik.

"Ya semakin parah aja. Mana setoran naik, bensin Rp 10.000 per liter," ucapnya.

Selain setoran angkot meningkat, harga kebutuhan pokok pun kian tinggi imbas kenaikan BBM.

Ia hanya bisa berharap harga BBM kembali normal untuk meringankan beban ekonominya. "Harapannya ya BBM turun begitu," kata C.

Hal yang sama juga dirasakan oleh sopir angkot berinisial M. Sebelum harga BBM naik saja penumpang tidak begitu ramai, sehingga ia harus terus bijak dalam mengatur keuangan.

"Apalagi (harga BBM) naik begini Neng, makin muter otak kita," kata dia.

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Pengemudi ojek daring menunggu orderan di kawasan Tanah Kusir, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta mulai 7 April 2020, pemerintah melarang transportasi daring khususnya sepeda motor untuk mengangkut penumpang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

Situasi sulit turut dirasakan oleh para pengemudi ojek daring. Sebab hingga saat ini belum ada kebijakan mengenai penyesuaian tarif dengan kenaikan harga BBM.

Kini mereka memilih untuk "ngetem" di suatu tempat dibandingkan berkeliling mencari penumpang.

Seperti yang dilakukan Rafi, pengemudi ojek daring di Tangerang Selatan. Biasanya ia mencari penumpang dengan berkeliling ke beberapa lokasi.

Namun, setelah harga BBM naik, ia memilih mangkal di suatu tempat. Ini dilakukan Rafi untuk menghemat biaya bahan bakar.

"Ada pengurangan jumlah jarak sih. Sebelumnya saya sering muter-muter di suatu tempat, sekarang ngetem (mangkal) saja," ujar Rafi saat ditemui di dekat Mal Living World Alam Sutera, Serpong Utara, Tangsel, Senin.

Baca juga: Terdampak Kenaikan Harga BBM, Pengemudi Ojek Daring Tuntut Penyesuaian Tarif

Sebelum harga BBM naik, Rafi biasanya hanya perlu mengeluarkan uang bensin sekitar Rp 30.000.

Namun, kini ia harus merogoh kocek lebih dalam, yakni sebesar Rp 40.000 lantaran harga Pertalite naik dari 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

"Menurut saya dampaknya adalah penghasilan menurun, apalagi sekarang bahan pokok dan semuanya naik," imbuh Rafi.

Pengemudi ojek lainnya, Bowo,  juga mengurangi jarak pengantaran penumpang imbas harga BBM naik.

Padahal biasanya, ia tidak pernah memilah jarak pengantaran penumpang yang akan menggunakan jasanya.

"Biasanya orderan kita hajar juga enggak pilih-pilih. Mengantar 10 kilometer lebih jadi kurang (sekarang)," kata Bowo.

"Saya mending nunggu daripada ngider menghabiskan bensin. Mending stay saja di sini," pungkas dia.

Dilema ojek daring

Terkait hal tersebut, asosiasi pengemudi ojek online meminta pemerintah segera membuat kebijakan terkait penyesuaian tarif.

"Pemerintah sebagai regulator harus segera menyesuaikan tarif ojek online di seluruh Indonesia. Sehingga, tarifnya setara dengan kenaikan harga BBM jenis Pertalite," kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Igun Wicaksono, saat dikonfirmasi, Senin.

Selain itu, Igun juga berharap ada pengurangan biaya sewa aplikasi, dari 20 persen menjadi 10 persen.

"Pemerintah sebagai regulator harus memberlakukan biaya sewa aplikasi maksimal 10 persen, yang berlaku bagi semua perusahaan aplikasi transportasi online," kata Igun.

Baca juga: Pengemudi Ojol Pilih Ngetem Imbas BBM Naik, Dampaknya Penghasilan Menurun

Igun menuturkan, pengemudi ojek online kini menghadapi dilema. Sebab, tarif dan beban operasional tidak sebanding dengan harga bensin, sehingga pengemudi enggan mengambil pesanan.

Sementara, pengemudi dapat dikenai sanksi dari perusahaan aplikator apabila tidak mengambil pesanan dari konsumen.

"Di sisi lain, para pengemudi ojol tetap butuh menafkahi keluarganya, jadi mau tidak mau pengemudi ojek online tetap mengambil order. Walaupun tidak sebanding antara tarif dan beban biaya operasional dalam hal ini kerugian bagi para pengemudi ojek online," tutur dia.

Igun menjelaskan, kenaikan harga pertalite berakibat pada bertambahnya beban operasional pengemudi.

Menurut dia, pengemudi ojek hanya bisa mendapat keuntungan bersih sekitar 25 persen hingga 37 persen.

Ia mencontohkan, seorang pengemudi ojek mendapat pesanan untuk mengantar penumpang dengan jarak 20 kilometer. Tarif yang berlaku saat ini Rp 2.000 dikali 20 kilometer.

Baca juga: Menhub: Subsidi Sektor Transportasi untuk Pengemudi Ojol, Angkot, hingga Nelayan Akan Diberikan Pemda

Dengan demikian pendapatan yang diterima pengemudi adalah Rp 40.000. Kemudian, nilai ekonomi yang diterima oleh pengemudi dari per 20 kilometer hanya Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per penumpang.

Selanjutnya Igun memerinci, pemasukan sebesar Rp 40.000 itu dipotong biaya sewa 20 persen, lalu dikurangi biaya bahan bakar dan biaya operasional non-BBM.

"Selain dipotong sewa 20 persen, masih dikurangi bensin. Anggaplah dalam 20 kilometer menghabiskan bensin Pertalite 1,5 liter, sekarang harganya Rp 15.000. Maka diterima kotor oleh pengemudi tinggal Rp 21.000," jelas Igun.

"Belum lagi biaya operasional non-BBM dan biaya perawatan sepeda motornya, maka praktis nilai ekonomi yang diterima oleh pengemudi er 20 kilometer hanya Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per penumpang," ucapnya.