Pengamat: Penghematan Subsidi BBM Bisa Dialihkan untuk Subsidi Angkutan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai semestinya penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang didapat pemerintah dengan menaikkan harga BBM dialihkan untuk menyubsidi tarif angkutan umum.

Dengan demikian masyarakat bisa memiliki alternatif bermobilitas yang lebih murah di tengah kenaikan harga BBM. 

Hal tersebut sekaligus bisa mendorong masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum dalam beraktivitas sehari-hari, sehingga mengurangi kemacetan.

Baca juga: Pengamat: Angkutan Umum dan Logistik Mestinya Dapat Subsidi BBM

"Jadi dana subsidi BBM yang berkurang lebih baik ditransfer ke angkutan umum. Itu bisa diberikan kepada angkutan umum jadi tarifnya bisa lebih murah," ujar Deddy kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022).

Deddy mengatakan harus ada perlakuan khusus kepada angkutan umum di tengah kenaikan harga BBM supaya masyarakat mau beralih untuk tak lagi menggunakan kendaraan pribadi.

Menurut Deddy, hal itu juga berlaku di negara lainnya seperti di China. Ia mengatakan di China harga BBM cenderung mahal dan sesuai harga pasar, namun tarif angkutan umumnya sangat murah sehingga masyarakat memilih menggunakan transportasi umum.

"Kalau semisal pemerintah mau menaikkan BBM, tarif angkutan umum harusnya harganya tetap atau bahkan turun. Kalau naik kan susah juga. Semuanya jadi naik. Sama saja," ucap Deddy.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM: Dari Argumentasi hingga Dampaknya bagi Ekonomi

Seperti diketahui, kenaikan harga BBM turut memicu kenaikan tarif transportasi umum. Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta menyatakan, tarif angkutan umum di Ibu Kota akan ikut naik imbas kenaikan harga BBM.

"Pasti kami lakukan (penyesuaian tarif), khususnya buat reguler ya, seperti angkutan yang belum terintegrasi Transjakarta (atau Jaklingko). Kalau sudah terintegrasi ya tidak perlu penyesuaian tarif," kata Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan saat dihubungi, Senin (5/9/2022).

Shafruhan mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI berkait penyesuaian tarif angkutan umum setelah kenaikan harga BBM.

"Estimasi kami (naik) 12,5 persen sampai 17,5 persenlah lebih kurang. Itu untuk angkutan orang ya. Untuk barang atau logistik pasti juga ada kenaikan," ujar Shafruhan.