Warga Rusunawa Marunda Terdampak Debu Batu Bara, Ahli Sarankan Gunakan Masker hingga Penyaring Udara

Apabila terjadi emisi debu di atas nilai ambang batas, maka menurutnya, perlu dicari siapa yang bertanggung jawab terkait dengan kejadian itu.

Miftahul menuturkan, secara umum standar operasional prosedur (SOP) untuk menghindari emisi debu saat penyimpanan batu bara adalah sebagai berikut:

• Menyesuaikan arah tumpukan batubara sehingga bagian yang tertiup angin tidak luas
• Membuat barikade sehingga angin tidak kencang pada saat melewati tumpukan batubara
• Mengurangi jumlah batu bara ukuran halus
• Menyiram partikel halus dengan air dalam jumlah yang terkontrol.

Dikatakan oleh Miftahul, penanganan debu batu bara sendiri bukan hal baru di Indonesia. Pasalnya, di tahun 2021 Indonesia telah memproduksi batu bara sebesar 606 juta ton.

Kemunculan debu batu bara sendiri disebabkan mulai dari proses penambangan, pengangkutan dan penyimpanan.

"Dengan memproduksi batu bara 606 juta ton tentu akan menimbulkan emisi debu yang signifikan kalau tidak dikendalikan," papar Miftahul.

Baca juga: Debu Batu Bara Cemari Lingkungan Sekolah, Kepala SDN 05 Marunda: Kami Minta Kompensasi

"Pengendalian debu bukan hal baru bagi industri batu bara dan peraturan nilai ambang batas debu batu bara juga sudah ada," tambahnya.

Dalam kasus debu di Rusunawa Marunda ini, Mifathul menilai, perlu diinvestigasi penyebab dan dicarikan upaya penyelesaian sehingga pihak perusahaan dapat melanjutkan usahanya namun tidak merugikan masyarakat.

Sebagai informasi tambahan, pencemaran debu batu bara juga dirasakan warga Marunda pada Maret lalu. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta kemudian mencabut izin lingkungan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Pasalny, aktivitas bongkar muat batu bara PT KCN disebut telah menimbulkan pencemaran di Rusun Marunda dan sekitarnya. PT KCN pun diminta mengosongkan stockpile atau timbunan batu bara di Pelabuhan Marunda.

Sanksi pencabutan izin lingkungan diberikan karena perusahaan tak dapat memenuhi sanksi administratif dalam kasus pencemaran lingkungan akibat debu batu bara.

Permintaan pengosongan batu bara ini berdasarkan hasil audiensi antara warga Rusunawa Marunda yang didampingi LBH Jakarta dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda, dan Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok, pada Rabu (6/7/2022).

"Akan dibuat rencana teknis pengosongan batu bara dan muatan batu bara di stockpile dalam bentuk SOP," tutur Pengacara Publik LBH Jihan Fauziah di Kantor Dinas LH DKI, Cililitan, Jakarta Timur, 6 Juli 2022.

Baca juga: Selain Rusunawa, SDN Marunda 05 Juga Terdampak Debu Batu Bara