Aksi PKS Tolak Kenaikan Harga BBM, Bentangkan Kertas di Rapat Paripurna DPRD DKI dan Pamer "Walk Out" ke Pedemo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar pada Sabtu (3/9/2022).

Kenaikan harga BBM ini menuai beragam respons dari berbagai kalangan, baik buruh, mahasiswa, maupun partai politik.

Penolakan kenaikan harga BBM disampaikan para mahasiswa dengan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, sedangkan para buruh berdemo di Gedung DPR RI.

Sementara itu, partai politik menyampaikan penolakannya dalam forum resmi, salah satunya rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Fraksi PKS Bentangkan Kertas Bertuliskan PKS Tolak Kenaikan Harga BBM di Rapat Paripurna DPRD DKI

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani menyampaikan sikap fraksinya atas kenaikan harga BBM dengan menginterupsi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang beragenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2021, Selasa (6/9/2022).

"Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ahmad.

Ia pun meminta semua anggota Fraksi PKS berdiri dan membentangkan kertas bertulisan "PKS Tolak Kenaikan Harga BBM".

Selain itu, Ahmad juga meminta pimpinan DPRD DKI Jakarta meneruskan pernyataan sikap fraksinya kepada pemerintah pusat.

Baca juga: Temui Massa Aksi Demo di DPR, Fraksi PKS Pamer Aksi Walk Out dari Rapat Paripurna Bersama Menkeu

Namun, pernyataan sikap itu direspons oleh Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono.

Gembong meminta pimpinan rapat, yakni Misan Samsuri, untuk tegas menyatakan bahwa rapat paripurna ini bukan momen untuk menyatakan sikap parpol, melainkan untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran.