Aksi PKS Tolak Kenaikan Harga BBM, Bentangkan Kertas di Rapat Paripurna DPRD DKI dan Pamer "Walk Out" ke Pedemo

Saat diperkenankan naik ke atas mobil komando, Mulyanto mengatakan bahwa pihaknya baru saja mengikuti sidang paripurna yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Apa yang kami sampaikan di dalam, kami baru saja menyatakan, PKS menolak kenaikan (harga) BBM," kata Mulyanto, Selasa.

Baca juga: Fraksi PKS Walkout Sidang Paripurna DPR, Tolak Kenaikan Harga BBM

Setelah itu, lanjut Mulyanto, fraksinya langsung meninggalkan rapat paripurna tersebut untuk menemui massa aksi yang didominasi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Mulyanto mengeklaim, hal yang dilakukan Fraksi PKS adalah bentuk dukungan terhadap demo tolak kenaikan harga BBM.

"Bukan hanya itu saja, PKS bahkan walk out dari forum paripurna dan langsung menuju ke sini," kata Muryanto.

"Itulah bentuk pembelaan PKS terhadap aspirasi masyarakat. Demikian," sambung dia.

Penjelasan Jokowi

Sebelum maraknya penolakan ini, Presiden Joko Widodo sudah memberikan alasan atas kenaikan harga BBM.

Kata Jokowi, kenaikan harga BBM tak lepas dari kenaikan harga minyak dunia dan membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia," kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu lalu.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," tutur dia.

Namun, Jokowi mengungkapkan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diprediksi masih akan terus naik.

Baca juga: Aksi Sweeping Mobil Dinas Diduga Milik Wali Kota Cilegon, Pedemo Loncat-loncat di Kap Berujung Ditangkap Polisi

Selain itu, kata Jokowi, 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki mobil pribadi.

Padahal, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu.

"Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ujar Jokowi.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," tutur dia.

Dengan naiknya harga BBM, kata Jokowi, sebagian anggaran subsidi akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," kata dia.