F-PDIP DPRD DKI Sebut Ada Malaadministrasi Terkait Formula E, Penyelenggaraan Tak Kunjung Diaudit

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat profesional dalam menjalankan tugasnya untuk menyelidiki penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E 2022.

Untuk diketahui, KPK meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E pada Rabu (7/9/2022) ini.

Gilbert menilai ada penyelewengan wewenang dari Anies dalam menyelenggarakan Formula E.

"Bagaimana menjelaskan penyelewengan wewenang ini merupakan tanggung jawab KPK, yang diharapkan (bisa) profesional dan serius dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi atau tanggung jawabnya," ujarnya, Rabu.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa Pemprov DKI tak kunjung melaksanakan audit penyelenggaraan Formula E hingga kini. Ajang balap mobil listrik itu sendiri berlangsung pada 4 Juni 2022.

Baca juga: Anies Dipanggil KPK, Imbas Politisasi Formula E oleh PDI-P dan PSI?

Gilbert pun menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk malaadministrasi.

"Dalam rapat evaluasi P2APBD minggu lalu, jelas terungkap bahwa audit (laporan keuangan) tidak kunjung dilaksanakan dengan alasan tidak ada kantor akuntan yang baik yang bersedia mengaudit," tuturnya.

Selain itu, ia juga menyoroti tentang nihilnya transparansi hasil negosiasi ulang antara penyelenggara Formula E sekaligus BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dengan Formula E Operation (FEO).

Kemudian, membengkaknya commitment fee Formula E hingga Rp 90 miliar juga menjadi sorotan.

"Adanya tambahan bayaran (commitment fee) Rp 90 miliar juga tidak pernah dibuka dalam rapat. Banyak sekali penyelewengan wewenang dalam pelaksanaan Formula E. Semua berujung di Gubernur (Anies Baswedan)," urai Gilbert.

Baca juga: Setelah 3 Bulan Pelaksanaan Formula E, Jakpro Baru Dapatkan Auditor dari Pihak Swasta