Soal Kebijakan Setelah Harga BBM Naik, Anies: Kami Sedang Atur

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya masih terus memproses berbagai tindak lanjut pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite, pertamax dan solar.

Kata dia, semua keputusan dan tindak lanjut kebijakan setelah ada kenaikan harga BBM akan segera diumumkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kami sedang dalam proses pengaturan. Kalau selesai (pengaturan) nanti kita umumkan. Ini juga lagi pada rapat, begitu final akan kami sampaikan ke masyarakat," kata Anies di kawasan Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022).

Baca juga: Pukul 15.40 Demo Kenaikan BBM Memanas, Mahasiswa Terobos Kawat Berduri dan Saling Dorong dengan Polisi

Sebelumnya, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) masih membahas nasib tarif angkutan umum pasca-kenaikan harga BBM.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.

"Sedangkan untuk tarif layanan angkutan umum reguler (angkutan yang belum terintegrasi dengan program Jaklingko) saat ini sedang dibahas oleh DTKJ untuk selanjutnya diusulkan ke Gubernur untuk ditetapkan," kata Syafrin pada wartawan, Rabu (7/9/2022).

Sementara terkait angkutan umum yang sudah terintegrasi Jaklingko, Syafrin memastikan tidak akan ada kenaikan tarif.

Adapun pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM pertalite, pertamax dan Solar pada Sabtu (3/9/2022).

Kata Jokowi, kenaikan harga BBM tak lepas dari kenaikan harga minyak dunia dan membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

Baca juga: MTI: Kenaikan Harga BBM Jadi Momentum Pembenahan Transportasi Umum

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia," kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu lalu.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," tutur dia.

Namun, Jokowi mengungkapkan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diprediksi masih akan terus naik.

Selain itu, kata Jokowi, 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki mobil pribadi.

Baca juga: Harga BBM Naik, F-PAN DPRD DKI Minta Pemprov Gratiskan Transportasi Umum di Jakarta

Padahal, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu.

"Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ujar Jokowi.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," tutur dia.